Petinggi Junta Myanmar ke Rusia Lagi, Beli BBM atau Senjata?

TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing melakukan kunjungan ke Rusia pada Senin, 5 September 2022. Ini merupakan perjalanan kedua ke sana dalam waktu kurang dari dua bulan.

Kunjungan ke Rusia ini dimanfaatkan oleh penguasa militer Myanmar untuk menopang salah satu dari sedikit aliansi diplomatiknya karena mendapat tekanan internasional.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing dilarang mewakili Myanmar di sebagian besar pertemuan internasional sejak memimpin kudeta awal tahun lalu terhadap pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Peraih Nobel Aung San Suu Kyi.

Dia pertama kali mengunjungi Moskow sebagai pemimpin pada Juni tahun lalu, ketika kedua belah pihak berkomitmen untuk memperkuat kerja sama militer. Dia juga mengunjungi Rusia pada Juli lalu untuk kunjungan pribadi. 

Rusia, sumber utama perangkat keras militer Myanmar, adalah salah satu negara pertama yang menyuarakan dukungan untuk junta setelah kudeta, pada saat dunia internasional mengecam atas penggunaan kekuatan mematikan terhadap lawan.

Media pemerintah Myanmar mengatakan,  Min Aung Hlaing akan menghadiri pertemuan puncak ekonomi, mengunjungi landmark, universitas dan pabrik, semntara para menteri serta pejabat senior militernya akan bertemu pejabat Rusia

Rusia telah memberi Myanmar vaksin Covid-19 dan Myanmar berencana mengimpor bensin dan bahan bakar minyak Rusia untuk meredakan kekhawatiran pasokan, karena Rusia mencari sumber bisnis baru di tengah sanksi Barat atas invasinya ke Ukraina.

Junta Myanmar terkena serangkaian sanksi yang menargetkan para jenderal dan jaringan bisnis luas yang dioperasikan militer.

PBB dan para aktivis menuduh militer Myanmar melakukan kekejaman dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan mendesak masyarakat internasional untuk menghentikan penjualan senjata.

Itu sebabnya, Myanmar mendekati Rusia untuk mendapatkan drone, jet dan sistem pertahanan udara sejak kudeta.

Militer Myanmar mengatakan sedang memerangi "teroris" dan berusaha memulihkan perdamaian dan menegakkan kembali pemerintahan demokratis setelah pemilu 2020 yang mereka sebut curang.

Reuters