![Perdana Menteri Jepang dan pemimpin Partai Demokrat Liberal yang berkuasa Fumio Kishida meletakkan mawar di papan dengan nama-nama kandidat pemilihan umum yang berhasil, di markas besar partai, di Tokyo, Jepang, 31 Oktober 2021. [Behrouz Mehri/Pool via REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2021/11/01/id_1062843/1062843_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Jepang menjanjikan bantuan $30 miliar atau Rp445 triliun untuk pembangunan di Afrika sebagai tekat ingin bekerja lebih erat dengan benua itu dalam tatanan internasional berbasis aturan di bawah ancaman setelah invasi Rusia ke Ukraina.
Berbicara pada pertemuan puncak Jepang-Afrika di Tunisia, Sabtu, 27 Agustus 2022, Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan Tokyo akan bekerja untuk memastikan pengiriman biji-bijian ke Afrika di tengah kekurangan global.
"Jika kita menyerah pada masyarakat berbasis aturan dan mengizinkan perubahan sepihak dari status quo dengan paksa, dampaknya akan meluas tidak hanya melalui Afrika, tetapi seluruh dunia," kata Kishida melalui tautan video setelah dinyatakan positif Covid-19 .
Kishida mengatakan $30 miliar akan dikirimkan selama tiga tahun, menjanjikan jumlah yang lebih kecil untuk ketahanan pangan berkoordinasi dengan Bank Pembangunan Afrika.
Kantor berita negara Tunisia mengutip Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi yang mengatakan Jepang memberikan Tunisia $100 juta untuk membantu mengurangi dampak pandemi.
KTT tersebut telah memberi Presiden Tunisia Kais Saied platform internasional terbesarnya sejak pemilihannya 2019 dan terjadi setelah ia merebut kekuasaan luas, yang secara resmi diabadikan melalui referendum konstitusional, sebuah langkah yang oleh para pengkritiknya disebut kudeta.
Berbicara pada konferensi pers bersama dengan mitra Jepangnya, Menteri Luar Negeri Tunisia Othman Jerandi berulang kali menekankan komitmen Tunisia terhadap demokrasi, yang telah dipertanyakan oleh para kritikus Saied.
KTT tersebut telah memicu pertikaian antara Tunisia dan Maroko, yang marah dengan keputusan Saied untuk mengundang gerakan Polisario yang mencari kemerdekaan untuk Sahara Barat, wilayah yang dianggap Rabat sebagai miliknya.
Maroko dan Tunisia telah memanggil duta besar mereka dari negara masing-masing untuk berkonsultasi. Rabat mengatakan keputusan mengundang pemimpin Polisario Brahim Ghali dibuat bertentangan dengan keinginan Jepang. Tokyo belum berkomentar.
Tunisia sendiri membutuhkan dukungan keuangan karena menghadapi krisis keuangan publik yang telah diperburuk oleh tekanan global pada komoditas. Minggu ini antrian panjang telah terbentuk di pompa bensin di tengah kekurangan bahan bakar, sementara toko-toko mulai menjatah beberapa barang.
Reuters
