TEMPO.CO, Jakarta - Departemen Kehakiman AS mengungkapkan bahwa mereka sedang menyelidiki mantan Presiden Donald Trump karena menghapus catatan Gedung Putih dan secara ilegal memegang dokumen termasuk beberapa data intelijen sangat rahasia.
Departemen pada Jumat, 26 Agustis 2022, merilis pernyataan tertulis yang telah disunting untuk mendukung penggeledahan luar biasa FBI pada 8 Agustus 2022 di rumah Trump di Florida ketika disita 11 bundel catatan rahasia termasuk beberapa berlabel "sangat rahasia" sebagai dokumen yang dapat mengancam keamanan nasional jika terungkap.
Dalam pernyataan tertulis tersebut, seorang agen FBI yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa mereka meninjau dan mengidentifikasi 184 dokumen "yang memuat tanda klasifikasi" yang berisi "informasi pertahanan nasional" setelah Trump pada Januari mengembalikan 15 kotak catatan pemerintah yang dicari oleh Arsip Nasional. Catatan lain di kotak-kotak itu, menurut pernyataan tertulis, memuat tulisan tangan Trump.
Pencarian tersebut merupakan bagian dari penyelidikan federal mengenai apakah Trump secara ilegal menghapus dan menyimpan dokumen ketika ia meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021 setelah kalah dalam pemilihan 2020 dari Presiden Joe Biden dan apakah Trump mencoba menghalangi penyelidikan.
Trump, seorang Republikan yang sedang mempertimbangkan pencalonan presiden 2024, menggambarkan tindakan FBI di vilanya di Mar-a-Lago, Palm Beach sebagai politis, dan pada hari Jumat sekali lagi menggambarkannya sebagai "pembobolan."
Dokumen yang dirilis dengan pernyataan tertulis mengungkapkan bahwa "sejumlah besar saksi sipil" yang mengetahui tentang tindakan Trump setelah meninggalkan kantor membantu penyelidikan.
Pencarian itu merupakan eskalasi signifikan dari salah satu dari beberapa investigasi federal dan negara bagian yang dihadapi Trump berkaitan dengan kantor dan dalam bisnis pribadi.
Agen yang menyusun pernyataan tertulis di bawah sumpah itu menyebutkan, setelah FBI meninjau materi yang dikembalikan Trump pada Januari ke Arsip Nasional - badan yang bertanggung jawab untuk melestarikan catatan pemerintah - ada kemungkinan alasan untuk percaya lebih banyak dokumen masih ada di Mar-a-Lago.
Jumat malam, Trump mengajukan mosi "tambahan" yang meminta pengadilan memblokir pemerintah meninjau dokumen yang disita di Mar-a-Lago sampai pihak ketiga ditunjuk untuk mengawasi peninjauan.
Trump telah mengajukan mosi serupa pada hari Senin, tetapi Hakim Distrik AS Aileen M. Cannon meminta informasi lebih lanjut tentang permintaan tersebut.
Pengacara Trump mengatakan mosi mereka harus dikabulkan karena pernyataan tertulis yang disunting "hampir tidak memberikan informasi yang memungkinkan (Trump) untuk memahami mengapa penggerebekan itu terjadi, atau apa yang diambil dari rumahnya. Beberapa baris yang tidak disunting menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. ."
Trump mengeluh di media sosial bahwa affidavit yang dirilis "sangat diedit" dan menuntut agar Hakim AS Bruce Reinhart menyingkir dari kasus ini, tanpa memberikan dasar yang jelas. Reinhart adalah hakim yang menyetujui penyelidikan.
Agen FBI mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa tinjauan awal pada Mei atas catatan Arsip yang sebelumnya diterima dari Trump menemukan 184 "dokumen unik", 67 bertanda "konfidensial", 92 bertanda "rahasia" dan 25 bertanda "sangat rahasia".
Dokumen yang baru dirilis menunjukkan bagaimana sekutu Trump mencoba mengklaim bahwa dia telah mendeklasifikasi catatan tersebut sebagai cara untuk mengecilkan penyelidikan. Pernyataan tertulis menyebutkan sebuah artikel diterbitkan pada bulan Mei oleh Kash Patel, mantan pejabat pemerintahan Trump yang menyebut laporan media tentang Arsip Nasional tentang materi rahasia di Mar-a-Lago "menyesatkan."
Brandon Fox, mantan jaksa federal yang sekarang bekerja di firma hukum Jenner & Block, mengatakan referensi klaim Trump tentang deklasifikasi dokumen itu penting, meskipun banyak materi yang disunting.
"Mereka kemungkinan menunjukkan bukti yang diyakini Departemen Kehakiman telah menunjukkan bahwa Trump tidak membuka rahasia dokumen tersebut," kata Fox kepada Reuters.
Di media sosial, Patel mengatakan fakta bahwa namanya tidak diedit adalah bukti "politisasi oleh Departemen Kehakiman yang terbaik."
Dokumen yang baru dirilis menunjukkan bagaimana pengacara Trump mencoba mengecilkan kekhawatiran departemen tentang catatan tersebut.
"Setiap upaya untuk memaksakan tanggung jawab pidana pada Presiden atau mantan Presiden yang melibatkan tindakannya sehubungan dengan dokumen akan mengimplikasikan masalah pemisahan kekuasaan konstitusional yang serius," tulis pengacara Trump Evan Corcoran dalam surat 25 Mei kepada pejabat Departemen Kehakiman. .
"Di luar itu, undang-undang pidana utama yang mengatur penghapusan dan penyimpanan dokumen atau materi rahasia tidak berlaku untuk Presiden," kata Corcoran.
Ditanya oleh wartawan apakah pantas bagi seorang presiden untuk membawa pulang materi rahasia, Presiden Biden mengatakan, "Itu tergantung pada dokumen dan itu tergantung pada seberapa aman" lokasinya.
Biden menambahkan bahwa dia memiliki tempat yang "benar-benar aman" di rumahnya dan pada hari Jumat dia membawa pulang salinan pengarahan intelijen hariannya, tetapi mengatakan catatan itu nantinya akan dikembalikan ke militer.
Reuters
