TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Rabu, 24 Agustus 2022, mengungkap kalau pengedar narkoba, yang mau berkomitmen dengan Pemerintah Kolombia untuk benar-benar meninggalkan dunia hitam perdagangan narkoba, tidak akan di ekstradisi untuk menghadapi persidangan di luar negeri.
Petro, yang dilantik sumpah jabatan sebagai orang nomor satu di Kolombia pada bulan ini, berjanji akan menciptakan perdamaian di negaranya. Petro juga mengakui pemerintahannya melakukan kontak dengan sejumlah kelompok bersenjata, yang berniat keluar dari konflik.
Kandidat presiden sayap kiri Kolombia Gustavo Petro dari koalisi Pakta Bersejarah menunjukkan surat suaranya sebelum memberikan suaranya di tempat pemungutan suara selama putaran kedua pemilihan presiden di Bogota, Kolombia 19 Juni 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez
Petro, yang beraliran kiri, mempertanyakan efektifitas ekstradisi, yakni sebuah alat hukum yang dianggap Amerika Serikat sebuah cara untuk mencegah kejahatan.
Pemerintahan Petro telah menawarkan sejumlah keringanan hukuman pada para pelaku kriminal, yang mau memberikan informasi soal perdagangan narkoba (Justice Collaborator) dan menyerahkan diri.
“Para pengedar narkoba, yang tidak mau bernegosiasi dengan pemerintah, akan diekstradisi. Sedangkan pengedar narkoba yang mau bernegosiasi dengan pemerintah akan kemungkinan ekstradisinya akan dievaluasi ulang tanpa negosiasi ke Amerika Serikat,” kata Petro, usai rapat dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.
Menurut Petro, pengedar narkoba yang mau bernegosiasi bisa mendapatkan keuntungan hukum dari Pemerintah Kolombia dan jika berkomitmen tidak mengedarkan narkoba lagi, maka dia tidak akan diekstradisi.
Pemerintah Kolombia saat ini berkomunikasi dengan sejumlah kelompok bersenjata, di antaranya kelompok kriminal Clan del Golfo dan para pembangkang kelompok pemberontak FARC, yang menolak kesepakatan damai pada 2016 lalu.
“Kami menulis sejumlah surat, yang meminta perdamaian dan dilakukan negosiasi,” kata Petro.
Sejumlah delegasi dari Pemerintah Amerika Serikat yang mengunjungi Kolombia pada pekan ini mengatakan Pemerintahan Biden mengakui pembagian tanggung jawab untuk kejahatan perdagangan narkoba dan kebutuhan untuk mengatasinya tanpa mencederai populasi yang sudah rapuh.
Sumber: Reuters
Baca juga: Justice Collaborator Tak Sama dengan Whistleblower, Kenali Bedanya
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
