TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 71 ekonom dari Amerika Serikat (AS) maupun internasional mendesak AS untuk mengembalikan aset Afghanistan senilai US$7 miliar atau Rp102 kuadriliun.
Ini merupakan cadangan bank sentral Afghanistan yang dibekukan ketika Taliban menguasai negara itu hampir satu tahun lalu.
"Kami sangat prihatin dengan malapetaka ekonomi dan kemanusiaan yang semakin parah yang terjadi di Afghanistan, dan, khususnya, dengan peran kebijakan AS dalam mendorongnya," kata ke-71 ekonom dan pakar pembangunan dalam sebuah surat kepada Presiden AS Joe Biden serta Menteri Keuangan AS Janet Yellen, seperti dilansir France24, Jumat 12 Agustus 2022.
Menurut para ekonom itu, tanpa akses cadangan devisa bank sentral, Afghanistan tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal dan akan runtuh.
Para penandatangan tersebut termasuk pemenang hadiah Nobel ekonomi Joseph Stiglitz dan Yanis Varoufakis, yang menjabat sebagai menteri keuangan Yunani ketika negara itu sedang bernegosiasi dengan kreditur setelah keruntuhan ekonomi pada 2008.
Dalam surat tersebut, mereka berpendapat bahwa tindakan AS membekukan aset cadangan Afghanistan di bank-bank Amerika karena pemerintah di Kabul jatuh ke tangan Taliban pada Agustus 2021, adalah keputusan yang salah.
Setelah penarikan militer AS, para ekonom mengeklaim bahwa ekonomi Afghanistan telah merosot karena terjadinya pemotongan bantuan asing dari pendukung negara sebelumnya.
"Sekitar 70 persen rumah tangga Afghanistan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sekitar 22,8 juta orang lebih dari separuh populasi menghadapi kerawanan pangan akut, dan tiga juta anak berisiko kekurangan gizi," tulis mereka.
Hal ini turut diperparah oleh penolakan Amerika Serikat untuk mengembalikan cadangan devisa US$7 miliar ke bank sentral Afghanistan, serta US$2 miliar yang diblokir oleh Inggris, Jerman, dan Uni Emirat Arab.
Para ekonom mengatakan bahwa cadangan aset tersebut sangat penting untuk berfungsinya ekonomi Afghanistan, khususnya, untuk mengelola pasokan uang, untuk menstabilkan mata uang dan untuk membayar impor, terutama makanan dan minyak.
Baca juga: AS Ambil Separuh Dana Pemerintah Afghanistan untuk Korban 11 September
SUMBER: FRANCE24