TEMPO.CO, Jakarta -Para pemimpin Palestina telah meluncurkan upaya diplomatik baru untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB. Kampanye tersebut, puncaknya ditandai dengan pidato penting oleh Presiden Mahmoud Abbas di Majelis Umum PBB pada 23 September mendatang.
Abbas diproyeksikan akan menyampaikan peningkatan status keanggotaan Palestina di forum perhimpunan bangsa-bangsa itu bulan depan.
“Dengan tidak adanya jalur politik dan harapan bagi Palestina untuk mengakhiri penjajahan, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan PBB untuk meningkatkan status Palestina sebagai negara dan Palestina sebagai rakyat di tanah mereka di bawah pendudukan,” kata juru bicara pemerintah Palestina Ibrahim Melhem kepada Arab News pada Rabu, 10 Agustus 2022.
PBB memberikan status negara pengamat non-anggota bagi Palestina dalam pemungutan suara bersejarah di Majelis Umum, November 2012. Ketika itu 138 negara memberikan suara dukungan, 9 menentangnya, dan 41 abstain.
Resolusi itu termasuk isyarat harapan positif pertimbangan dari Dewan Keamanan untuk menerima permintaan keanggotaan penuh Palestina. Abbas mengajukan ini pada September 2011, tetapi gagal di Dewan Keamanan karena Amerika Serikat mengancam menggunakan hak vetonya.
Pejabat Fatah, Partai Politik Nasionalis Palestina, Sabri Saidem, mengatakan kepada Arab News, bahwa Prancis telah mendorong Palestina untuk menuntut keanggotaan penuh di PBB. Swedia serta Irlandia telah menyatakan dukungan tanpa syarat mereka untuk langkah tersebut.
Dia mengatakan Palestina sekarang akan mencari lebih banyak dukungan Arab dan internasional. Keanggotaan PBB adalah hak yang telah lama ditunggu-tunggu, terutama dengan berlanjutnya agresi Israel terhadap rakyat Palestina.
Saidem sendiri menilai, Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden gagal mengimplementasikan visinya dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Washington juga dianggap standar ganda dalam menangani masalah Ukraina dan Palestina.
Baca juga: Unjuk Rasa di New York Tuntut Kemerdekaan Penuh Palestina
SUMBER: ARAB NEWS