Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov akan memimpin delegasi Rusia di sidang umum Dewan Keamanan PBB (UNGA). Kremlin memastikan hal ini pada Senin, 8 Agustus 2022, di mana rapat UNGA dijadwalkan pada September 2022 di New York, Amerika Serikat.
Kremlin juga mengkonfirmasikan kalau Presiden Rusia Vladimir Putin tidak berniat melakukan perjalanan untuk menghadiri UNGA, termasuk tidak ada rencana untuk mengikuti acara itu secara online. Sebaliknya, Presiden Putin menanda-tangani sebuah surat penugasan yang menunjuk Lavrov sebagai kepala delagasi Rusia di UNGA.
Lantaran sanksi-sanksi, masih belum jelas apakah Amerika Serikat akan mengizinkan Menteri Luar Negeri Lavrov masuk ke Negeri Abang Sam tersebut, kendati untuk menghadiri acara internasional.
Lavrov akan didampingi oleh Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Vershinin di acara UNGA dan anggota tetap Rusia di PBB Vassily Nebenzia. Lavrov juga akan ditemani oleh anggota Senat Grigory Karasin dan Leonid Slutsky, yang duduk di komite bidang luar negeri di parlemen.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Foreign Minister Meeting G20, Bali, Jumat, 8 Juli 2022. TEMPO/Daniel Ahmad
Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi pada Slutsky pada Maret 2014 lalu. Slutsky dituduh telah mendukung bersatunya Krimea dengan Rusia.
Sedangkan Menteri Luar Negeri Lavrov masuk dalam daftar sanksi pada 25 Februari 2022 saat Washington menuduhnya secara langsung bertanggung jawab atas provokasi Rusia dan invasi yang tidak berdasarkan hukum ke Ukraina. Rusia menolak embargo yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya itu dengan menyebutnya sebagai tindakan sepihak dan tidak sah.
Dewan Keamanan PBB biasanya diselenggarakan pada pekan ketiga September di kantor pusat PBB di East River, New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, UNGA dijadwalkan dilangsungkan pada 20 September – 26 September 2022.
Di bawah sejumlah pakta dan konvensi yang diatur oleh Amerika Serikat sebagai tuan rumah sidang umum PBB, Washington bertanggung jawab mengakui individu, yang mendapat akreditasi dari PBB. Individu – individu tersebut mendapat kekebalan diplomatik sepenuhnya untuk menghormati tugas-tugas resmi yang dibebankan pada mereka.
Sumber; RT.com
Baca juga: Menlu Lavrov: Rusia Dukung Junta Myanmar 'Menstabilkan' Negara
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
