TEMPO.CO, Jakarta - Taliban berkuasa di Afghanistan dalam setahun ini sejak Amerika Serikat menarik diri dari negara itu pada Agustus 2021. Dalam kurun waktu itu, kaum wanita berjuang untuk mendapatkan hak, termasuk dalam bidang pendidikan dan pekerjaan.
Monesa Mubarez sempat merasakan hak itu saat 20 tahun pemerintahan yang disokong Barat dengan menepikan Taliban. Sebelum gerakan Islam garis keras kembali berkuasa setahun lalu, wanita berusia 31 tahun itu menjabat sebagai direktur pemantauan kebijakan di kementerian keuangan.
Dia adalah salah satu dari banyak wanita, kebanyakan di kota-kota besar, yang memenangkan kebebasan yang tidak dapat diimpikan oleh generasi sebelumnya di bawah pemerintahan Taliban sebelumnya pada akhir 1990-an.
Sekarang Mubarez tidak memiliki pekerjaan, setelah interpretasi ketat Taliban terhadap hukum Islam sangat membatasi perempuan untuk bekerja, mengharuskan mereka berpakaian dan bertindak konservatif dan menutup sekolah menengah untuk anak perempuan di seluruh negeri.
Di bawah pemerintahan baru, tidak ada perempuan di kabinet dan Kementerian Urusan Perempuan ditutup.
"Satu perang berakhir, tetapi pertempuran untuk menemukan tempat yang layak bagi perempuan Afghanistan telah dimulai ... kami akan bersuara menentang setiap ketidakadilan sampai nafas terakhir," kata Mubarez, yang merupakan salah satu juru kampanye hak perempuan paling terkemuka di ibu kota Kabul.
Terlepas dari risiko pemukulan dan penahanan oleh anggota Taliban yang berpatroli di jalan-jalan dalam minggu-minggu setelah pemerintah yang didukung Barat digulingkan, dia mengambil bagian dalam beberapa protes untuk melindungi hak-haknya yang diperjuangkan dengan keras.
Demonstrasi itu telah mereda - yang terakhir diikuti Mubarez adalah pada 10 Mei lalu.
Tapi dia dan wanita lain bertemu di rumah dalam tindakan pembangkangan pribadi, membahas hak-hak perempuan dan mendorong orang untuk bergabung. Pertemuan seperti itu hampir tidak terpikirkan saat terakhir kali Taliban memerintah Afghanistan.
Dalam satu pertemuan semacam itu di rumahnya pada bulan Juli, Mubarez dan sekelompok wanita duduk melingkar di lantai, berbicara tentang pengalaman mereka dan meneriakkan kata-kata termasuk "makanan", "pekerjaan" dan "kebebasan" seolah-olah mereka berada dalam demo di lapangan.
"Kami berjuang untuk kebebasan kami sendiri, kami memperjuangkan hak dan status kami, kami tidak bekerja untuk negara, organisasi, atau agen mata-mata. Ini adalah negara kami, ini adalah tanah air kami, dan kami memiliki hak untuk tinggal di sini," katanya seperti dikutip Reuters, Selasa, 9 Agustus 2022.
Perwakilan negara untuk UN Women di Afghanistan, Alison Davidian, mengatakan cerita seperti Mubarez sedang diulang di seluruh negeri.
"Bagi banyak wanita di seluruh dunia, berjalan di luar pintu depan rumah Anda adalah bagian biasa dari kehidupan," katanya. "Bagi banyak wanita Afghanistan, ini luar biasa. Ini adalah tindakan pembangkangan."
Sementara aturan tentang perilaku perempuan di depan umum tidak selalu jelas, di pusat kota yang relatif liberal seperti Kabul mereka sering bepergian tanpa pendamping laki-laki. Itu kurang umum di daerah yang lebih konservatif, sebagian besar di selatan dan timur.
Semua wanita diharuskan memiliki pendamping pria ketika mereka melakukan perjalanan lebih dari 78 km.
Perlakuan Taliban terhadap anak perempuan dan perempuan adalah salah satu alasan utama mengapa masyarakat internasional menolak untuk mengakui penguasa baru Afghanistan, memotong miliaran dolar bantuan sehingga memperburuk krisis ekonomi.
Pejabat senior di beberapa kementerian mengatakan bahwa kebijakan mengenai perempuan ditetapkan oleh para pemimpin puncak dan menolak berkomentar lebih lanjut. Pemimpin Taliban mengatakan semua hak warga Afghanistan akan dilindungi dalam interpretasi mereka tentang syariah.
Kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing juga menyalahkan kelompok itu atas pelanggaran dan ribuan kematian warga sipil saat memerangi pemberontakan melawan pasukan asing pimpinan AS dan pasukan Afghanistan antara 2001 dan 2021.
Taliban mengatakan mereka melawan pendudukan asing, dan sejak kembali berkuasa telah bersumpah untuk tidak melakukan balas dendam terhadap mantan musuh.
Afghanistan tetap satu-satunya negara di dunia di mana anak perempuan dilarang pergi ke sekolah menengah.
Pada bulan Maret, kelompok tersebut mengumumkan bahwa sekolah menengah perempuan akan dibuka kembali, namun keputusan dicabut di hari pembukaan sekolah.
Beberapa remaja putri mendaftar untuk les privat atau kelas online untuk melanjutkan pendidikan mereka.
"Kami berharap sekolah dibuka kembali," kata Kerishma Rasheedi, 16 tahun, yang memulai les privat sebagai tindakan sementara. Dia ingin meninggalkan negara itu bersama orang tuanya sehingga dia dapat kembali ke sekolah jika mereka tetap tertutup di Afghanistan.
"Saya tidak akan pernah berhenti belajar," kata Rasheedi. Dia pindah ke Kabul bersama keluarganya dari provinsi timur laut Kunduz setelah rumah mereka di sana terkena roket selama bentrokan pada tahun 2020.
Komunitas internasional terus mengadvokasi hak-hak perempuan dan peran kepemimpinan perempuan dalam kehidupan publik dan politik. Beberapa wanita mengatakan mereka harus menerima norma baru untuk memenuhi kebutuhan.
Gulestan Safari, seorang mantan polisi wanita, terpaksa mengubah karirnya setelah Taliban memberhentikannya. Perempuan berumur 45 ini sekarang melakukan pekerjaan rumah tangga untuk keluarga lain di Kabul.
Reuters
