Singapura Nyatakan Tak Menampung Tersangka Korupsi Surya Darmadi

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

Surya Darmadi. FOTO/twitter

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan bahwa tersangka korupsi Surya Darmadi tidak berada di negaranya. Sebelumnya Kejaksaan Agung RI menyatakan ia  kabur ke Singapura dan pihaknya sedang berupaya memulangkannya.

“Menurut catatan imigrasi kami, Surya Darmadi saat ini tidak berada di Singapura," kata Juru Bicara Kemlu Singapura melalui pernyataan dikutip Sabtu, 6 Agustus 2022. 

"Jika Indonesia mengajukan permintaan resmi ke Singapura dengan informasi pendukung yang diperlukan, Singapura akan memberikan bantuan yang diperlukan kepada Indonesia, dalam lingkup hukum dan kewajiban internasional kami," ujarnya.

Surya Darmadi adalah tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit yang merugikan negara senilai Rp 78 triliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebutkan, setelah penetapan tersangka, pihaknya memanggil Surya Darmadi secara patut ke alamatnya yang ada di Indonesia, tetapi yang bersangkutan belum hadir. 

Kejaksaan Agung menyatakan Surya Darmadi berada di Singapura dan tengah berupaya memulangkannya dengan berkoordinasi bersama Kejaksaan Singapura. "Upaya yang kami lakukan Atase Kejaksaan RI di Singapura telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Singapore untuk pemeriksaan sekaligus memulangkan yang bersangkutan," ujar Ketut saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2022.

Kejagung pada Senin lalu menetapkan pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi bersama mantan Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman (periode 1999-2008) sebagai tersangka kasus penguasaan lahan sawit seluas 37.095 hektare di Indragiri Hulu, Riau. Surya Darmadi juga ditersangkakan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Surya melakukan kesepakatan dengan Raja untuk mempermudah izin kegiatan usaha lima perusahaannya di bawah grup Duta Palma. Kelima perusahaan itu, yakni PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani.

Sebelum diusut oleh Kejagung, Surya Darmadi juga pernah tersandung kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan yang turut menyeret nama mantan Gubernur Riau Annas Maamun. KPK telah memasukkan nama Surya Darmadi ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan pihaknya menjalin kerja sama dengan KPK dalam rangka memulangkan Surya Darmadi. "Nanti kami kerja sama sama KPK. Kalau umpamanya itu nanti kami juga ada upaya, pasti akan kami komunikasikan, upaya untuk memulangkan lah ya," ujar Febrie.

Sebelumnya, berdasarkan informasi dari National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia, Selasa lalu, nama Surya Darmadi sudah tercatat dalam daftar red notice Interpol sejak 13 Agustus 2020. Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri Brigjen Amur Chandra mengatakan status itu aktif sampai 2025. 

DANIEL AHMAD, ANTARA






Selain Apel Malang dan Resep Dokter, Ini Kode Rahasia Korupsi Para Koruptor

5 jam lalu

Selain Apel Malang dan Resep Dokter, Ini Kode Rahasia Korupsi Para Koruptor

Sejumlah kode rahasia digunakan para koruptor pejabat tindak pidana korupsi untuk melakukan aksi kejahatannya. Selain apel Malang, apa lagi?


Fakta Surya Darmadi Alias Apeng, Apa Hubungannya dengan Kasus Annas Maamun?

9 jam lalu

Fakta Surya Darmadi Alias Apeng, Apa Hubungannya dengan Kasus Annas Maamun?

Surya Darmadi menyebabkan kerugian negara hingga Rp 78 triliun sebelumnya mangkir 3 kali dari panggilan Kejaksaan Agung usai ditetapkan tersangka.


Bank DKI Hormati Proses Hukum Kasus Kredit Pemilikan Apartemen Pakai Data Palsu

22 jam lalu

Bank DKI Hormati Proses Hukum Kasus Kredit Pemilikan Apartemen Pakai Data Palsu

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini memastikan kasus itu tak mempengaruhi operasional dan layanan perbankan bak tersebut.


KPK Sita Tanah dan SPBU Senilai Rp 25 Miliar di Kasus Nindya Karya

23 jam lalu

KPK Sita Tanah dan SPBU Senilai Rp 25 Miliar di Kasus Nindya Karya

KPK menyita sejumlah aset senilai Rp 25 miliar dari kasus korupsi dengan terdakwa korporasi PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati


KPK Sita Uang dan Dokumen dalam Penggeledahan Enam Lokasi di Pemalang

1 hari lalu

KPK Sita Uang dan Dokumen dalam Penggeledahan Enam Lokasi di Pemalang

Penggeledahan dilakukan KPK dalam penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Pemalang


Pengacara Keluarga Brigadir J Berharap KPK Usut Dugaan Suap kepada LPSK

1 hari lalu

Pengacara Keluarga Brigadir J Berharap KPK Usut Dugaan Suap kepada LPSK

Kamaruddin Simanjuntak akan melapor ke KPK soal dugaan suap dalam kasus Brigadir J. Tim pengacara akan berkoordinasi dengan LPSK.


Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Petinggi ACT ke Kejagung

1 hari lalu

Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Petinggi ACT ke Kejagung

Dalam perkara penyelewengan dana bantuan lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Bareskrim menetapkan 4 tersangka


Cerita Tim KPK yang Disebut Juga Ingin Jemput Surya Darmadi

1 hari lalu

Cerita Tim KPK yang Disebut Juga Ingin Jemput Surya Darmadi

Surya Darmadi berstatus tersangka KPK, namun tak pernah tertangkap. Dia baru pulang setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka.


KPK Geledah Perusahaan Mardani Maming

1 hari lalu

KPK Geledah Perusahaan Mardani Maming

Mardani Maming diduga menerima suap dari pemilik PT Prolindo Cipta Nusantara Henry Soetio yang saat ini sudah meninggal.


Masa Penahanan Mardani Maming Diperpanjang

1 hari lalu

Masa Penahanan Mardani Maming Diperpanjang

KPK perpanjang masa penahanan tersangka suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan Mardani Maming.