Komite HAM PBB: Prancis Diskriminasi Wanita Muslim Berjilbab

Reporter

Pendukung tim sepak bola wanita "Les Hijabeuses" berkumpul di depan balai kota di Lille sebagai bagian dari protes saat Senat Prancis memeriksa RUU yang menampilkan larangan hijab kontroversial dalam olahraga kompetitif di Prancis, 16 Februari 2022. Slogan itu berbunyi " Olahraga untuk semua". REUTERS/Pascal Rossignol

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah komite PBB memutuskan bahwa Prancis mendiskriminasi seorang wanita Muslim yang dilarang menghadiri pelatihan kejuruan di sekolah umum karena mengenakan jilbab. Seperti dilansir Reuters Rabu, keputusan ini tertuang dalam dokumen Komite Hak Asasi Manusia PBB.

Pada 2010, Naima Mezhoud akan menjalani pelatihan sebagai asisten manajemen di sebuah kursus yang diadakan di sekolah menengah negeri. Berdasarkan aturan, Prancis melarang penggunaan jilbab di sekolah.

Ketika Mezhoud tiba, kepala sekolah di pinggiran utara Paris melarangnya masuk. Hal ini berdasarkan aturan pada 2004 yang melarang pemakaian jilbab dan simbol agama lainnya oleh para siswa di sekolah negeri. Mezhoud berpendapat, sebagai mahasiswa pendidikan tinggi, dia seharusnya tidak menjadi objek hukum ini.

"Komite menyimpulkan bahwa penolakan untuk mengizinkan (Mezhoud) berpartisipasi dalam pelatihan sambil mengenakan jilbab merupakan tindakan diskriminasi berbasis gender dan agama," demikian pernyataan Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam dokumen tersebut. 

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri Prancis tidak segera menanggapi permintaan komentar. Namun Kemungkinan konsekuensi dari keputusan PBB ini belum diketahui. Pakar hukum dari Institut Studi Politik Paris, Nicolas Hervieu, mengatakan, menurut preseden hukum, kecil kemungkinan Prancis akan mematuhi keputusan komite. 

Prancis adalah rumah bagi salah satu komunitas Muslim terbesar di Eropa.  Selama bertahun-tahun, negara itu telah menerapkan undang-undang yang dirancang untuk melindungi bentuk sekularisme yang ketat, yang dikenal sebagai “laicité". Menurut Presiden Emmanuel Macron, undang-undang itu diterapkan karena Prancis berada di bawah ancaman dari Islamisme.

Beberapa asosiasi Muslim dan kelompok hak asasi manusia mengatakan, undang-undang tersebut telah menargetkan Muslim dan merusak perlindungan demokrasi. Undang-undang itu membuat komunitas Muslim rentan menghadapi perlakuan diskriminasim

Mezhoud mendatangi Komite Hak Asasi Manusia PBB setelah dia kalah dalam banding di pengadilan Prancis. Komite tersebut mengatakan, Prancis telah melanggar pasal 18 dan 26 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tentang kebebasan beragama.

Pengacara Mezhoud, Sefen Guez Guez, mengatakan kepada Reuters, keputusan tersebut menunjukkan bahwa lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional kritis terhadap kebijakan Prancis mengenai Islam. "Lembaga Prancis harus mematuhi keputusan PBB," ujar Guez.

Secara teori, setelah keputusan komite PBB, Prancis memiliki enam bulan untuk memberi kompensasi finansial kepada Mezhoud. Termasuk menawarkan kesempatan untuk mengambil kursus kejuruan jika wanita berjilbab ini masih menginginkannya.  Prancis juga harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan pelanggaran serupa terhadap hukum internasional tidak akan terjadi lagi.

Baca juga: Foto Pakai Hijab, Muslimah di Prancis Ini Dilarang Ikut Pilkada

SUMBER: REUTERS






Pasukan Prancis Ditarik, Tentara Rusia Masuk Mali

9 jam lalu

Pasukan Prancis Ditarik, Tentara Rusia Masuk Mali

Pasukan keamanan Rusia mendarat di bandara Gao, Mali utara pada Senin, 15 Agustus 2022, di hari terakhir tentara Prancis menyelesaikan operasi mereka


PDIP Catat Kasus Intoleransi Terjadi di 10 Sekolah, DKI: Kami Beri Sanksi Tegas

1 hari lalu

PDIP Catat Kasus Intoleransi Terjadi di 10 Sekolah, DKI: Kami Beri Sanksi Tegas

Pelanggaran intoleransi yang sudah terbukti bakal ditindaklanjuti dengan pemberian hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.


Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

3 hari lalu

Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

Melansir On the Road Trends, aturan pemasangan pelat nomor ini kemudian diikuti oleh beberapa negara, seperti Jerman pada 1896 dan Belanda pada 1898.


Prancis Hadapi Kebakaran Hutan Akibat Gelombang Panas

3 hari lalu

Prancis Hadapi Kebakaran Hutan Akibat Gelombang Panas

Prancis sampai harus mengerahkan petugas pemadam kebakaran dari sejumlah negara Eropa untuk memadamkan kebakaran hutan di sana.


Gelombang Panas di Eropa: Kebakaran di Prancis, Kekeringan di Inggris

4 hari lalu

Gelombang Panas di Eropa: Kebakaran di Prancis, Kekeringan di Inggris

Gelombang panas menghantam Eropa. Kebakaran besar melanda Prancis, sementara sumber mata air Inggris mulai mengering.


Setelah Kasus Brigadir Yosua Terungkap

6 hari lalu

Setelah Kasus Brigadir Yosua Terungkap

Pengungkapan kasus kematian Brigadir Yosua menunjukkan secara gamblang bahwa akuntabilitas internal kepolisian masih jauh dari ideal.


Intoleransi di 10 Sekolah Jakarta, Politikus PDIP Minta Harus Ada Sanksi Agar Tak Terulang

6 hari lalu

Intoleransi di 10 Sekolah Jakarta, Politikus PDIP Minta Harus Ada Sanksi Agar Tak Terulang

Ima Mahdiah meminta Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana untuk menyelesaikan masalah intoleransi di sekolah tersebut.


Alasan Terjadi Intoleransi di 10 Sekolah di Jakarta, Dinas Pendidikan DKI: Bukan Hal Penting

6 hari lalu

Alasan Terjadi Intoleransi di 10 Sekolah di Jakarta, Dinas Pendidikan DKI: Bukan Hal Penting

PDIP mencatat kasus intoleransi terjadi di 10 sekolah sejak 2020.


PDIP Terima Laporan Kasus Intoleransi di 10 Sekolah, Dipaksa Pakai Jilbab hingga Tidak Boleh Beli Celana Pendek

7 hari lalu

PDIP Terima Laporan Kasus Intoleransi di 10 Sekolah, Dipaksa Pakai Jilbab hingga Tidak Boleh Beli Celana Pendek

Wakil Ketua Fraksi PDIP Ima Mahdiah memaparkan sejumlah kasus intoleransi di 10 sekolah di DKI Jakarta, mulai dari SD, hingga SMAN.


Kasus Pemaksaan Pemakaian Jilbab, Disdikpora Sebut SMAN 1 Banguntapan Bantul Langgar Aturan

7 hari lalu

Kasus Pemaksaan Pemakaian Jilbab, Disdikpora Sebut SMAN 1 Banguntapan Bantul Langgar Aturan

SMAN 1 Banguntapan Bantul melanggar aturan karena tak memberikan opsi kepada siswi untuk tidak menggunakan jilbab meskipun tak ada kewajiban.