TEMPO.CO, Jakarta - Badan regulasi bidang penyiaran di Nigeria, menjatuhkan hukuman denda pada Multichoice Nigeria Ltd dan lima lembaga penyiaran lainnya, sebesar 5 juta naira (USD 12.013) karena menyiarkan sebuah laporan BBC. Laporan itu dianggap mengglorifikasi aktivitas para bandit dan meremehkan keamanan nasional Nigeria.
Komisi Penyiaran Nasional Nigeria dalam sebuah pernyataan pada Rabu, 3 Agustus 2022 menyatakan lembaga-lembaga penyiaran yang kena hukum denda tersebut punya waktu hingga 30 Agustus 2022 untuk membayar denda tersebut.
Multichoice Nigeria Ltd adalah bagian dari TV berbayar di Afrika Selatan. Selain Multichoice Nigeria Ltd, televisi lain yang kena denda adalah Trust TV, yakni sebuah televisi lokal milik media Daily Trust.
“Komisi berharap bisa menggunakan kesempatan ini untuk menasehati lembaga-lembaga penyiaran agar berhati-hati memilih (bahan berita) dan membawa konten, yang bisa merusak keamanan nasional Nigeria,” demikian keterangan Badan regulasi bidang penyiaran di Nigeria, NBC.
Siswi sekolah korban penculikan militan Boko Haram setelah dibebaskan di desa Jumbam, Nigeria, 21 Maret 2018. Mereka menceritakan jika lima teman mereka meninggal dalam penyanderaan. REUTERS/Ola Lanre
Daily Trust dalam keterangannya menyebut pihaknya bertindak atas nama kepentingan publik dengan memperjelas masalah bandit-bandit di Nigeria. BBC pun ikut angkat bicara, dengan mengatakan laporan yang mereka buat sangat menarik dan BBC berdiri pada nilai-nilai jurnalisme. Sedangkan Multichoice Nigeria enggan berkomentar.
Kelompok-kelompok kriminal bersenjata atau yang dikenal dengan sebuatan bandit, telah menculik ribuan warga Nigeria dalam dua tahun terakhir. Sejumlah aktivis demokrasi dan kebebasan berpendapat di Nigeria memberikan peringatan untuk hal yang mereka sebut erosi kebebasan berekspresi dalam beberapa tahun terakhir.
Nigeria adalah negara paling padat penduduknya di Benua Afrika. Di negara itu, media sosial seperti Twitter sudah dilarang dalam setahun terakhir.
Jika tidak ada aral melintang, Nigeria akan menyelenggarakan pemilu Presiden pada Februari 2023. Memburuknya keamanan di sana, akan sangat menentukan hasil pemilu.
Sumber: Reuters
Baca juga:Thailand Laporkan Kasus Cacar Monyet Pertama di Phuket
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
