Indonesian Papers, Tanggapan Indonesia untuk Kapal Selam Nuklir Asing

Reporter

Kapal selam strategis bertenaga nuklir Proyek 955A Knyaz Oleg dilengkapi dengan persenjataan rudal canggih yang mampu mengirimkan serangan rudal terhadap fasilitas militer dan industri vital musuh yang strategis. Foto : Russian MOD

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Indonesia menyerahkan proposal 'Indonesian Paper' ke PBB dianggap sebagai sebuah tanggapan terhadap pakta keamanan AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyebut hal ini terkait rencana Australia membuat kapal selam nuklir.

Dalam polemik Indo-Pasifik dengan Cina dan AUKUS, Hikmahanto menganggap posisi Indonesia bebas aktif karena semua negara adalah sahabat, sampai kepentingan nasional Indonesia terganggu.

Proposal 'Indonesian Paper' mengatur soal program kapal selam tenaga nuklir yang sedang berkembang belakangan ini. 

"Kerja sama AUKUS ini mengganggu kepentingan nasional kita karena akan membangun kapal selam militer bertenaga nuklir," ujar Hikmahanto saat dihubungi Tempo, Senin, 1 Agustus 2022.

Hikmahanto Juwana .(Andika Pradipta/TEMPO)

'Indonesian Paper' disampaikan dalam 10th Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT RevCon) di New York, pada  1 Agustus - 26 Agustus 2022. Dokumen itu diajukan dalam bentuk kertas kerja (working paper) berjudul “Nuclear Naval Propulsion".

NPT RevCon adalah Konferensi untuk mengkaji implementasi perjanjian pembatasan kepemilikan senjata nuklir yang digelar setiap lima tahun sekali sejak 1975. 

Dalam pernyataannya, Indonesia tidak merujuk secara langsung proposal ini sebagai tanggapan atas AUKUS. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Tri Tharyat, dalam keterangan pers Minggu, 31 Juli 2022, menyampaikan, ada 3 tujuan dari kertas kerja tersebut. 

Pertama, untuk mengisi kekosongan aturan hukum internasional terkait kapal selam bertenaga nuklir. Kedua, membangun kesadaran atas potensi risikonya. Ketiga, menyelamatkan nyawa manusia dan kemanusiaan.

Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangannya menyatakan, posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menambah tingkat kerentanan atas potensi risiko meningkatnya program kapal selam bertenaga nuklir. Oleh karenanya, dokumen ini diproyeksikan sebagai upaya untuk memperkuat sistem dan semangat multilateralisme yang saat ini terus tergerus.  

Sedangkan menjawab pertanyaan Tempo pada Senin 1 Agustus 2022, apakah latar belakang pengajuan 'Indonesian Paper' ini merupakan sebuah respons terhadap AUKUS, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI Achsanul Habib, membantahnya. 

Menurut dia, inti perhatian Pemerintah Indonesia adalah isu saving lives. Pasalnya, ada potensi bahaya yang dapat menimpa negara-negara yang dilalui saat proses pengangkutan dan perawatan material Nuclear Naval Propulsion yang belum ada safeguardnya atau perlindungan dalam rezim NPT.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia Suzie Sudarman melihat 'Indonesian Paper' juga berkaitan dengan AUKUS, namun pemerintah tidak bisa mengatakannya secara langsung. Sebab, semua negara-negara yang saling bertentangan masuk dalam kategori sahabat Indonesia.

Suzie memahami, 'Indonesian Paper' itu lebih didorong oleh Perjanjian Zona Bebas Nuklir Asia Tenggara (Treaty of Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone) yang disepakati 15 Desember 1995. Perjanjian yang dikenal sebagai Bangkok Treaty ini menyatakan pentingnya non-proliferasi senjata nuklir untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional di Asia Tenggara.

Indonesia, beberapa waktu lalu sempat khawatir terhadap pakta keamanan trilateral yang disepakati pada akhir 2021. Salah satu kerja sama itu memungkinkan Australia membuat kapal selam nuklir untuk memperkuat angkatan lautnya. 

AUKUS dinilai merupakan respons untuk mengimbangi pengaruh Cina di Indo-Pasifik. Beijing belum lama ini juga dilaporkan sedang membangun kapal selam nuklir.

Inovasi Teknologi BRIN dalam Menghadapi Covid-19

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.






Menakar Potensi Pasar dan Permasalahan Pengembangan KF-21 Boramae

1 hari lalu

Menakar Potensi Pasar dan Permasalahan Pengembangan KF-21 Boramae

Proyek pengembangan jet tempur KF-21 Boramae oleh Korea Selatan dan Indonesia terus menunjukkan kemajuan.


Utusan Khusus Amerika untuk Hak LGBTQIA+ Batal ke Indonesia

3 hari lalu

Utusan Khusus Amerika untuk Hak LGBTQIA+ Batal ke Indonesia

Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Hak LGBTQIA+ Jessica Stern dikonfirmasi batal berkunjung ke Indonesia, yang sedianya dijadwalkan pekan depan.


Kemlu: Indonesia Belum Mengakui Pemerintah Taliban Afghanistan

3 hari lalu

Kemlu: Indonesia Belum Mengakui Pemerintah Taliban Afghanistan

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan posisi Indonesia belum mengakui Pemerintahan Taliban di Afghanistan.


BMW Seri 3 Resmi Meluncur di Indonesia, Harganya Mulai Rp 900 Jutaan

3 hari lalu

BMW Seri 3 Resmi Meluncur di Indonesia, Harganya Mulai Rp 900 Jutaan

BMW Indonesia meluncurkan BMW seri 3 terbaru pada Jumat, 2 Desember 2022, di Plaza Senayan, Jakarta.


PBB Upayakan Ekspor Amonia dari Rusia ke Ukraina Dibuka Lagi

4 hari lalu

PBB Upayakan Ekspor Amonia dari Rusia ke Ukraina Dibuka Lagi

Amonia adalah bahan utama untuk pupuk nitrat. PBB sedang mengupayakan agar ekspor ammonia berjalan lagi.


PBB Umumkan Dana Bantuan Kemanusiaan Naik 25 Persen

4 hari lalu

PBB Umumkan Dana Bantuan Kemanusiaan Naik 25 Persen

PBB akan meminta kenaikan dana operasional bantuan kemanusiaan secara global sebanyak 25 persen mulai 2023.


Tentara Israel Bunuh 5 Warga Palestina dalam Serangkaian Bentrokan di Tepi Barat

5 hari lalu

Tentara Israel Bunuh 5 Warga Palestina dalam Serangkaian Bentrokan di Tepi Barat

Bentrokan antara pasukan Israel dan warga Palestina sepanjang Selasa, 29 November 2022, menewaskan lima warga Palestina.


Amerika Serikat Desak Iran Keluar dari Dewan Hak Perempuan PBB

5 hari lalu

Amerika Serikat Desak Iran Keluar dari Dewan Hak Perempuan PBB

Masa depan Iran di badan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan PBB akan ditentukan pada pertengahan Desember mendatang.


29 November: Hari Solidaritas Internasional Bersama Masyarakat Palestina, Ini Latar Belakangnya

6 hari lalu

29 November: Hari Solidaritas Internasional Bersama Masyarakat Palestina, Ini Latar Belakangnya

Hari ini, 29 November, dunia memperingatinya sebagai Hari Solidaritas Internasional Bersama Masyarakat Palestina. Begini latar belakangnya.


Menolak Teken Kontrak dengan Rusia, Teknisi Ukraina Dilarang Masuk PLTN Zaporizhzhia

6 hari lalu

Menolak Teken Kontrak dengan Rusia, Teknisi Ukraina Dilarang Masuk PLTN Zaporizhzhia

Rusia telah melarang pekerja yang menolak menandatangani kontrak dengan Rosatom untuk masuk ke PLTN Zaporizhzhia.