Malaysia Larang Anggota Parlemen Pindah Partai, Ini Sebabnya

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

Perdana Menteri baru Malaysia Ismail Sabri Yaakob melambai kepada wartawan sebelum pelantikannya sebagai perdana menteri ke-9, di Kuala Lumpur, Malaysia 21 Agustus 2021. Ismail Sabri sebelumnya adalah wakil perdana menteri dan menteri pertahanan di pemerintahan Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin Muhyiddin Yassin. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Malaysia akan menetapkan larangan bagi anggota Dewan Rakyat untuk berpindah partai, setelah mayoritas anggota parlemen mendukung rancangan undang-undang tentang larangan lompat partai. 

RUU itu, yang diajukan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob Rabu lalu, 27 Juli 2022, mencantumkan ketentuan bahwa seorang anggota Dewan akan kehilangan kursi yang dimenangkan jika beralih ke partai lain.

"Pada hari ini, kita telah membuat sejarah besar bagi negara ini," kata Ismail Sabri melalui akun media sosialnya.

"Alhamdulillah, saya panjatkan puji syukur ke hadirat Ilahi karena Rancangan Undang-Undang Konstitusi (Amandemen) (Nomor 3) 2022 tentang Larangan Anggota Dewan Rakyat Berganti Partai telah diloloskan dengan dukungan 209 anggota parlemen yang disetujui lebih dari dua pertiga mayoritas anggota dewan," kata dia seperti dikutip Antara, Jumat, 29 Juli 2022.

Ia berterima kasih kepada semua anggota parlemen, termasuk dari kubu oposisi, yang mendukung amandemen konstitusi tersebut.

Penyusunan RUU tersebut untuk memastikan stabilitas politik dan mencegah negara menghadapi krisis politik yang tak berkesudahan, ujar dia.

Upaya itu, kata Ismail, untuk melindungi mandat rakyat yang telah memilih dan memberi kepercayaan yang tinggi kepada anggota Dewan ketika proses pemilihannya.

Hasil pemungutan suara menunjukkan dari 220 anggota parlemen Malaysia, 209 memberikan suara mendukung RUU tersebut untuk disahkan,  sedangkan 11 anggota dewan lainnya tidak hadir dalam persidangan di Dewan Rakyat Malaysia.

Pengerjaan RUU Lompat Partai tersebut memakan waktu hampir satu tahun. Prosesnya tidak mudah, kata Ismail, dan membutuhkan waktu, tenaga dan komitmen dari semua pihak yang terlibat, yaitu Panitia Seleksi Khusus, Bagian Hukum Departemen Perdana Menteri, Kejaksaan Agung dan Parlemen Malaysia.






Anwar Ibrahim Ungkap Dugaan Korupsi Muhyiddin, Komisi anti-Rasuah Buka Penyelidikan

2 jam lalu

Anwar Ibrahim Ungkap Dugaan Korupsi Muhyiddin, Komisi anti-Rasuah Buka Penyelidikan

Komisi Anti-Korupsi Malaysia membuka penyelidikan atas dugaan penyelewengan dana pemerintah Rp2.123 triliun seperti diungkap PM Anwar Ibrahim


Anwar Ibrahim Ancam Tuntut Muhyiddin Yassin karena Disebut Terima Uang Rp 53 M

2 hari lalu

Anwar Ibrahim Ancam Tuntut Muhyiddin Yassin karena Disebut Terima Uang Rp 53 M

Kuasa hukum Anwar Ibrahim menuntut Muhyiddin Yassin meminta maaf setelah mengatakan PM Malaysia itu menerima uang Rp 53 M dari Selangor.


Anwar Ibrahim Tuding Dana Kampanye Malaysia dari Judi, Partai Islam Minta Bukti

3 hari lalu

Anwar Ibrahim Tuding Dana Kampanye Malaysia dari Judi, Partai Islam Minta Bukti

Anwar Ibrahim kembali bersikutan dengan kelompok oposisi Partai Islam Malaysia (PAS). Kali ini ia menyebut soal dana kampanye dari hasil judi.


Anwar Ibrahim Bongkar Skandal Rp 2.133 T Era Muhyiddin Yassin: Jangan Menantang Saya!

3 hari lalu

Anwar Ibrahim Bongkar Skandal Rp 2.133 T Era Muhyiddin Yassin: Jangan Menantang Saya!

Anwar Ibrahim menyatakan akan membongkar dugaan penyelewengan dana Covid-19 di jaman Muhyiddin Yassin.


Malaysia dan Uni Emirat Arab Teken Kesepakatan Minyak Bersejarah

3 hari lalu

Malaysia dan Uni Emirat Arab Teken Kesepakatan Minyak Bersejarah

Perusahaan minyak Uni Emirat Arab dan perusahaan minyak Malaysia, Petronas, meneken kesepakatan blok minyak non-konvensional darat pertama


Tinjau Ulang Proyek 5G Muhyiddin, Anwar Ibrahim: Tidak Transparan

4 hari lalu

Tinjau Ulang Proyek 5G Muhyiddin, Anwar Ibrahim: Tidak Transparan

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan pemerintahannya akan meninjau rencana jaringan 5G milik negara yang diperkenalkan oleh Muhyiddin Yassin pada 2021.


Kabinet Baru Pimpinan Anwar Ibrahim Resmi Dilantik Sore Ini

6 hari lalu

Kabinet Baru Pimpinan Anwar Ibrahim Resmi Dilantik Sore Ini

Kabinet baru Malaysia yang dipimpin Anwar Ibrahim dilantik sore ini. Anwar merangkap jabatan sebagai Menteri Keuangan.


Anwar Ibrahim Rangkap Jabatan Menteri Keuangan, Apa Alasannya?

6 hari lalu

Anwar Ibrahim Rangkap Jabatan Menteri Keuangan, Apa Alasannya?

Jauh sebelum menjadi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim adalah bekas menteri keuangan.


Bersih Kecewa Anwar Ibrahim Rangkap Jabatan dan Zahid Jadi Wakil PM

6 hari lalu

Bersih Kecewa Anwar Ibrahim Rangkap Jabatan dan Zahid Jadi Wakil PM

Koalisi untuk Pemilu Bersih dan Adil (Bersih) kecewa karena Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim merangkap jabatan sebagai menteri keuangan


Anwar Ibrahim Tunjuk Zahid sebagai Wakil PM, meski Tersandung Kasus Dugaan Korupsi

6 hari lalu

Anwar Ibrahim Tunjuk Zahid sebagai Wakil PM, meski Tersandung Kasus Dugaan Korupsi

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menunjuk Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, yang terjerat kasus hukum, sebagai wakilnya