4 Aktivis Pro-Demokrasi Dieksekusi Mati, ASEAN Sebut Myanmar Tercela

Reporter

Ilustrasi hukuman mati. livelaw.in

TEMPO.CO, Jakarta -  ASEAN mengecam keras Myanmar karena telah memberlakuan eksekusi mati terhadap empat aktivis demokrasi negara itu. ASEAN menyatakan perbuatan eksekusi mati itu sangat tercela.

Junta memvonis hukuman mati kepada mantan legislator Phyo Zeya Thaw, aktivis demokrasi Kyaw Min Yu, Aung Thura Zaw, dan Hla Myo dalam persidangan tertutup Januari 2022. Rezim militer Myanmar pada Senin, 25 Juli 2022, mengkonfirmasi putusan itu (hukuman mati) telah dijalankan.

Ke-4 terpidana mati itu, dituduh telah membantu melawan militer. Militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta pada Februari 2021, yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

“Pelaksanaan hukuman mati itu hanya seminggu sebelum pertemuan ke-55 tingkat menteri ASEAN. Kebijakan itu sangat tercela,” demikian bunyi pernyataan Pemerintah Kamboja, yang memegang Keketuaan ASEAN tahun ini, Selasa, 26 Juli 2022.

ASEAN menilai eksekusi mati itu, juga menunjukkan kurangnya itikad dari militer Myanmar dalam mendukung Konsensus Lima Poin yang telah disepakati seluruh anggota ASEAN dalam membantu mewujudkan perdamaian di negara yang dulu bernama Burma. 

Lima poin tersebut dimaksudkan guna membangun kepercayaan dan keyakinan untuk melahirkan dialog di antara semua pihak terkait, mengakhiri kekerasan serta meringankan penderitaan orang-orang yang tidak bersalah.

Sebelumnya, Perwakilan Indonesia di ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Yuyun Wahyuningrum, dalam pernyataan tertulis Senin, 25 Juli 2022, mengaku sangat kecewa dengan kebijakan otoritas Myanmar. Sebab, meskipun banyak kritik dan seruan dari dunia internasional untuk menghentikan eksekusi, otoritas junta Myanmar tetap melanjutkannya.

Yuyun mencatat, ASEAN dalam pertemuan AICHR pada Juni lalu, telah memperingatkan junta Myanmar untuk tidak mengeksekusi para aktivis tersebut. Namun imbauannya tidak digubris sama sekali.

ASEAN Parlementarians for Human Rights (APHR) juga menyampaikan kecamannya. Dalam pernyatannya, APHR menyatakan eksekusi mati aktivis oleh junta Myanmar merupakan barbarisme yudisial. 

"Hukuman mati ini harus dilihat sebagai upaya militer Myanmar untuk memberikan lapisan legalitas pembunuhan politik," kecam APHR dalam sebuah pernyataan.

Eksekusi mati para aktivis ini memicu kecaman dari kelompok HAM baik di tingkat kawasan ataupun global. Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Australia, Uni Eropa, sampai PBB juga menyerukan kecamannya.

Tidak ada informasi detail soal bagaimana dan kapan persisnya eksekusi itu dilaksanakan. Anggota keluarga dari tahanan yang dihukum mengatakan pada Senin, 25 Juli 2022, bahwa mereka belum diberitahu tentang eksekusi ini sebelumnya, dan tidak diizinkan untuk mengambil jenazah.

Adapun, eksekusi tersebut menandai penggunaan pertama hukuman mati di Myanmar dalam beberapa dasawarsa. Menurut Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), yakni sebuah kelompok aktivis, eksekusi yudisial terakhir di Myanmar terjadi pada akhir 1980-an. Berdasarkan eksekusi mati di Myanmar sebelumnya, hukuman mati dilakukan dengan cara digantung.

REUTERS | ANTARA

Baca juga: Ramos Horta: Masuk Surga Lebih Gampang Dibandingkan Jadi Anggota ASEAN

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.            






Polisi Tangkap 2 Tersangka Penyelundupan Sabu Dalam Anus di Bandara Soekarno Hatta

6 jam lalu

Polisi Tangkap 2 Tersangka Penyelundupan Sabu Dalam Anus di Bandara Soekarno Hatta

Polisi menangkap dua tersangka yang membawa sabu dari Aceh ke Pulau Jawa di Bandara Soekarno Hatta. Penyelundupan sabu dalam anus.


Kim Jong Un Hukum Mati 2 Remaja Korea Utara karena Mengedarkan Drakor

6 jam lalu

Kim Jong Un Hukum Mati 2 Remaja Korea Utara karena Mengedarkan Drakor

Dua remaja Korea Utara dihukum mati oleh rezim Kim Jong Un di hadapan publik gara-gara ketahuan mengedarkan drama Korea.


Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

7 jam lalu

Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

Menkopolhukam Mahfud Md mempersilakan pihak yang tak puas dengan RKUHP menempuh mekanisme hukum yang ada.


Ini Poin Permasalahan RKUHP yang Ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil

8 jam lalu

Ini Poin Permasalahan RKUHP yang Ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menilai masih banyak pasal bermasalah dalam RKUHP yang akan disahkan DPR Selasa besok.


Marullah Matali Jadi Deputi Gubernur, Heru Budi: Sosok yang Bisa Diandalkan

8 jam lalu

Marullah Matali Jadi Deputi Gubernur, Heru Budi: Sosok yang Bisa Diandalkan

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono menunjuk Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur. Marullah dianggap sosok berpengalaman yang bisa diandalkan.


Presiden NUG Berharap Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Selesaikan Krisis Myanmar

11 jam lalu

Presiden NUG Berharap Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Selesaikan Krisis Myanmar

Di tengah situasi mengerikan perang militer melawan rakyat di Myanmar, ASEAN diharapkan dapat menjadi agen dalam menghentikan krisis.


Heru Budi Hartono Buka Suara Soal Pencopotan Marullah Matali, Singgung Soal Helikopter

17 jam lalu

Heru Budi Hartono Buka Suara Soal Pencopotan Marullah Matali, Singgung Soal Helikopter

Heru Budi Hartono dan Marullah Matali akan bergantian memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah pusat.


Iran Jatuhkan Hukuman Mati 4 Laki-laki karena Kerja Sama dengan Mata-mata Israel

1 hari lalu

Iran Jatuhkan Hukuman Mati 4 Laki-laki karena Kerja Sama dengan Mata-mata Israel

Iran menjatuhi vonis hukuman mati empat laki-laki karena dianggap telah bekerja sama dengan mata-mata Israel Mossad.


Jakarta jadi Tuan Rumah Pertemuan Pemimpin Ibu Kota ASEAN 2023

1 hari lalu

Jakarta jadi Tuan Rumah Pertemuan Pemimpin Ibu Kota ASEAN 2023

Jakarta ditunjuk jadi tuan rumah Mayors and Governors Meeting of the ASEAN Capital 2023


Begini Trik Pangeran MBS Saat Mengkudeta Putra Mahkota Arab Saudi bin Nayef

4 hari lalu

Begini Trik Pangeran MBS Saat Mengkudeta Putra Mahkota Arab Saudi bin Nayef

Untuk menjadi putra mahkota Arab Saudi, Pangeran MBS dituding melakukan berbagai cara keji untuk menggulingkan calon sah, Mohammed bin Nayef