TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha memastikan WNI di Sri Lanka aman menyusul kerusuhan yang masih terjadi akibat krisis ekonomi. Walau begitu, sebagai langkah antisipasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama dengan KBRI Kolombo sudah menyiapkan berbagai rencana jika krisis di Sri Lanka makin memburuk.
"Tentunya sebagai langkah kontingensi, kita tetap mempersiapkan berbagai rencana jika terjadi eskalasi," kata Judha dalam jumpa pers virtual Kemlu, Kamis, 14 Juli 2022.
Berdasarkan catatan KBRI Kolombo, Judha mengatakan saat ini terdapat 340 WNI yang menetap di Sri Lanka. Mayorits dari mereka adalah pekerja migran di bidang pariwisata dan konstruksi.
Judha menyatakan, tidak ada WNI yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa di Sri Lanka. Kemlu juga menyarankan WNI tidak ikut terlibat demonstrasi.
Unjuk rasa besar-besaran berlangsung di Sri Lanka pada Sabtu, 9 Juli 2022. Massa menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe. Para pengunjuk rasa menduduki Istana Presiden, kediaman resmi Perdana Menteri, dan menguasai kantor sekretariat presiden yang terletak di Galle Face Green. Tempat-tempat itu jadi pusat konsentrasi massa untuk berunjuk rasa.
Presiden Gotabaya dilaporkan siap menangguhkan jabatannya pada Rabu, 13 Juli 2022, namun dia keburu mengungsikan diri ke Maladewa. Kaburnya Gotabaya membuat situasi sosial di Sri Lanka semakin tak menentu.
Sampai saat ini, warga Sri Lanka masih berunjuk rasa karena Gotabaya belum juga menyatakan mundur. Perdana Menteri Ranil sudah menyatakan situasi darurat bagi Sri Lanka.
Gotabaya dikabarkan tengah bersiap ke Singapura. Dia dilaporkan akan menyampaikan pengunduran diri secara formal setelah sampai di sana pada Kamis, 14 Juli 2022.
Menyikapi situasi terakhir di Sri Lanka, menurut Judha, KBRI Kolombo menyampaikan imbauan bagi WNI untuk membatasi perjalanan ke luar rumah selama berlangsungnya aksi unjuk rasa kecuali untuk keperluan mendesak. WNI di Sri Lanka juga disarankan menghindari kerumunan massa dan wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi aksi unjuk rasa.
Judha mengatakan, KBRI telah memberi bantuan terhadap WNI yang paling terdesak. Komunikasi secara intensif dengan WNI juga terus dijalin untuk memonitor kondisinya. WNI bisa menghubungi KBRI Kolombo apabila menghadapi permasalahan melalui sambungan hotline di nomor (94) 77 277 3123.
Masyarakat Sri Lanka menyalahkan Gotabaya Rajapaksa atas runtuhnya ekonomi yang bergantung pada pariwisata. Krisis ekonomi di Sri Lanka kian parah sejak dihantam pandemi COVID-19.
Keuangan Lanka lumpuh oleh utang yang menumpuk dan potongan pajak yang oleh rezim Rajapaksa. Utang luar negeri Sri Lanka meroket hingga US$ 51 miliar atau sekitar Rp 757 triliun. Sri Lanka tidak bisa membayarnya.
Sri Lanka tidak memiliki uang untuk mengimpor barang-barang pokok. Sri Lanka hampir tidak memiliki sisa dolar untuk mengimpor bahan bakar, yang telah dijatah secara ketat.
Adapun menurut Ranil, Dana Moneter Internasional (IMF) telah mencatat butuh empat tahun untuk menstabilkan ekonomi Sri Lanka. Tahun pertama adalah yang terburuk.
Baca: BREAKING NEWS: Pesawat yang Membawa Gotabaya Rajapaksa Mendarat di Singapura
