TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah pengadilan di ibu kota Rusia, Moskow, menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada seorang anggota dewan kota pada Jumat 8 Juli 2022 karena menentang perang di Ukraina. Hukuman ini menjadi preseden buruk bagi para kritikus Kremlin di Rusia yang menentang invasi Moskow terhadap bekas tetangga Uni Soviet.
Alexei Gorinov dinyatakan bersalah karena menyebarkan "informasi yang diketahui salah" tentang militer Rusia. Pelanggaran ini membawa hukuman maksimum 15 tahun penjara di bawah undang-undang parlemen Rusia, yang disahkan sepekan setelah Kremlin mengirim pasukan ke Ukraina.
Gorinov, anggota dewan kota Krasnoselsky Moskow yang berusia 60 tahun, adalah warga Rusia pertama yang dijatuhi hukuman penjara atas dakwaan itu, menurut Net Freedoms, sebuah kelompok bantuan hukum yang berfokus pada kasus-kasus kebebasan berbicara.
Dua hukuman sebelumnya berupa denda dan hukuman percobaan, kata kelompok itu. Gorinov, yang ditangkap pada April, adalah perwakilan terpilih pertama yang menghadapi dakwaan di bawah undang-undang masa perang.
Gorinov mengkritik tindakan militer Rusia di Ukraina dalam pertemuan dewan kota Moskow pada Maret. Sebuah video yang tersedia di YouTube menunjukkan dia menyuarakan skeptisisme tentang mengadakan kompetisi seni anak-anak yang direncanakan di daerah pemilihannya, “Sementara setiap hari anak-anak sekarat di Ukraina.”
Foto-foto yang diterbitkan oleh media Rusia dalam sidang pengadilan hari ini menunjukkan Gorinov di dalam dok terdakwa berdinding kaca dan memegang sebuah tanda yang berbunyi, "Apakah Anda masih membutuhkan perang ini?" Seorang juru sita mencoba menutupi tanda itu dengan tangannya.
Ketika Presiden Vladimir Putin memerintahkan invasi 24 Februari ke Ukraina, gelombang besar kemarahan dan sentimen antiperang melanda Rusia. Ribuan orang memprotes di jalan-jalan Moskow dan St. Petersburg setiap hari, dan ratusan ribu menandatangani petisi online menentang serangan itu.
Kremlin bersikeras bahwa apa yang disebutnya "operasi militer khusus" di Ukraina mendapat dukungan publik yang luar biasa, dan bergerak cepat untuk menekan kritik apa pun. Ribuan pengunjuk rasa warga Rusia ditangkap, dan puluhan outlet media kritis ditutup.
Individu yang berbicara secara terbuka menentang invasi atau menuduh pasukan Rusia melakukan kekejaman di Ukraina telah menjadi sasaran di bawah undang-undang baru, yang melarang penyebaran “informasi palsu” tentang invasi dan meremehkan militer.
Hingga Jumat, Net Freedoms telah menghitung 68 kasus kriminal yang melibatkan tuduhan informasi palsu dan setidaknya 2.000 kasus pelanggaran ringan atas dugaan penghinaan terhadap militer Rusia.
Baca juga: Jair Bolsonaro Sebut Sanksi ke Rusia Tak Berhasil
SUMBER: WSPA