Amerika Gandeng Perusahaan Asal Indonesia Dorong Praktik Bisnis Berkelanjutan

Reporter

Penandatanganan MoU antara USAID SEGAR dengan PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk dan PT. Sawit Sumber Mas Sarana, Tbk. Sumber: dokumen USAID SEGAR

TEMPO.CO, JakartaUSAID melalui program SEGAR (Sustainable Environmental Governance Across Regions) pada Rabu, 29 Juni 2022, menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MSP) dengan dua perusahaan asal Indonesia. MSP itu, untuk meningkatkan produksi komoditas dan rantai pasokan berkelanjutan, pengelolaan tata guna lahan, dan memastikan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari praktik bisnis berkelanjutan.

“Kegiatan dunia usaha dapat mendorong emisi gas rumah kaca. Namun, dunia usaha juga dapat berkontribusi memberikan solusi untuk mencegah, melakukan mitigasi, dan beradaptasi terhadap perubahan iklim,” kata Jeff Cohen, Direktur USAID Indonesia.

Dua perusahaan yang menandatangani MSP tersebut adalah PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk dan PT. Sawit Sumber Mas Sarana, Tbk. Melalui SEGAR, USAID mendukung dua perusahaan tersebut untuk mengembangkan metode produksi komoditas yang lebih berkelanjutan termasuk di antaranya manajemen pencegahan kebakaran gambut dan lahan serta mitigasi konflik manusia-satwa liar.

“Pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah kepentingan semua orang. USAID bangga dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan Pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan bersama dalam hal kesinambungan dan pertumbuhan ekonomi untuk generasi mendatang,” tambah Cohen.

Selain itu, USAID melalui SEGAR juga bekerja sama dengan Accountability Framework Initiative (AFi), yakni sebuah inisiatif yang mendukung dunia usaha untuk memperkuat prinsip dan praktik ramah lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam rantai pasokannya.

Kemitraan dengan AFi ini, akan memperluas dan memajukan kegiatan dalam menetapkan, melaksanakan dan memantau komitmen yang efektif terhadap deforestasi, pengurangan dampak konversi ekosistem dari hutan menjadi kawasan produksi, dan HAM dalam rantai pasokan – termasuk di antaranya memastikan semua perusahaan menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat serta hak-hak pekerja termasuk semua mitranya.

“Kerusakan keanekaragaman hayati merupakan salah satu dari risiko utama terbesar yang dapat mengancam iklim dan lingkungan pada 10 tahun ke depan, selain cuaca ekstrem, kegagalan aksi iklim, dan bencana alam," kata Nur Hygiawati Rahayu, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas

Menurut Rahayu, sektor swasta dapat berkontribusi lebih aktif dalam ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Caranya, melalui program-program restorasi dan konservasi ekosistem yang relevan untuk menjaga stok karbon, serta pelestarian keanekaragaman hayati

Baca juga: Top 3 Dunia: WNI Pilih Bertahan di Sri Lanka dan KTT G7 Bahas Invasi Rusia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.






Warga Minoritas Terdampak Perubahan Iklim, PBB: Australia Melanggar HAM

6 jam lalu

Warga Minoritas Terdampak Perubahan Iklim, PBB: Australia Melanggar HAM

Pemerintah Indonesia diminta ikut mencermati putusan dari Komite HAM PBB atas kasus dampak perubahan iklim yang diadukan warga Pulau Selat Torres itu.


Inilah Spesifikasi 4 Kapal Selam yang Dimiliki Indonesia

14 jam lalu

Inilah Spesifikasi 4 Kapal Selam yang Dimiliki Indonesia

Tak hanya KRI Nanggala-402 yang tenggelam 2021 lalu, TNI ternyata memiliki 4 kapal selam lain dengan spesifikasi yang berbeda.


Ini Dalih RI Tolak Usul AS Bahas Uyghur di Dewan HAM PBB

14 jam lalu

Ini Dalih RI Tolak Usul AS Bahas Uyghur di Dewan HAM PBB

Indonesia memandang pendekatan yang diajukan oleh negara pengusung dalam Dewan HAM mengenai Uyghur tidak akan menghasilkan kemajuan yang berarti.


Indonesia Kerja Sama dengan Singapura untuk Gelar Formula 1 di Bintan

17 jam lalu

Indonesia Kerja Sama dengan Singapura untuk Gelar Formula 1 di Bintan

Indonesia menjalin kerja sama dengan Singapura untuk memajukan motorsport di kawasan Asia Tenggara, termasuk menggelar Formula 1 di Bintan.


Anggota Dewan HAM PBB Tolak Bahas Kasus Muslim Uyghur, termasuk Indonesia

18 jam lalu

Anggota Dewan HAM PBB Tolak Bahas Kasus Muslim Uyghur, termasuk Indonesia

"Kami tidak akan pernah menyerah tetapi kami sangat kecewa dengan reaksi negara-negara Muslim," kata presiden Kongres Uyghur Dunia.


BKSAP DPR: Integrasikan Pendekatan HAM untuk Atasi Perubahan Iklim

1 hari lalu

BKSAP DPR: Integrasikan Pendekatan HAM untuk Atasi Perubahan Iklim

Anggota parlemen seluruh negara P20 harus mengarusutamakan dan meningkatkan visibilitas prinsip-prinsip hal asasi manusia.


Tanah 4.170 Meter Persegi Milik Warga Pamulang Diduga Diserobot Perusahaan

1 hari lalu

Tanah 4.170 Meter Persegi Milik Warga Pamulang Diduga Diserobot Perusahaan

Tanah milik warga Pamulang diserobot perusahaan dengan cara memagarnya padahal belum ada sertifikatnya.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

2 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Bencana Iklim Ancam Belasan Ribu Desa Pesisir dan Sejutaan Nelayan

3 hari lalu

Bencana Iklim Ancam Belasan Ribu Desa Pesisir dan Sejutaan Nelayan

Malangnya korban bencana iklim dan sulit terwujudnya keadilan iklim di Indonesia.


Rusia Aneksasi Wilayah Ukraina, Indonesia Tak Berani Bersikap Tegas?

3 hari lalu

Rusia Aneksasi Wilayah Ukraina, Indonesia Tak Berani Bersikap Tegas?

Pengamat CSIS mengatakan, dengan tidak menyebutkan nama Rusia, pernyataan Indonesia ihwal aneksasi wilayah Ukraina dapat disalahartikan