Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mantan Perdana Menteri Tunisia Hamadi Jebali Ditahan Polisi

Reporter

image-gnews
Hamadi Jebali. alarabiya.net
Hamadi Jebali. alarabiya.net
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Tunisia menahan mantan Perdana Menteri Tunisia Hamadi Jebali pada Kamis, 23 Juni 2022, atas dugaan tindak pencucian uang. Penangkapan Jebali ini menimbulkan kekhawatiran oposisi atas catatan HAM sejak Presiden Kais Saied merebut kekuasaan eksekutif tahun lalu.

Pengacara Jebali memastikan kabar penangkapan kliennya ini, yang juga mantan anggota senior di partai Islam Ennahda ini. Keluarga Jebali juga memberi keterangan yang sama di Facebook.
Menurut Keluarga, Polisi kota Sousse menyita telepon Jebali dan telepon istrinya. Kemudian mereka dibawa ke lokasi yang belum diketahui.
Hamadi Jebali. al-monitor.com

Tim pembela Jebali mengatakan, mereka sudah bertemu dengan kliennya di pusat penahanan untuk penyelidikan kejahatan terorisme.
"Jebali mengatakan kepada kami bahwa dia tidak akan menjawab pertanyaan penyidik. Dia juga mogok makan karena masalah ini bermuatan politik dan tidak ada hubungannya dengan pencucian uang", kata pengacara Jebali, Mokhtar Jemai, seperti dikutip dari Reuters.

Kementerian Dalam Negeri Tunisia menolak mengomentari penangkapan Jebali. Kementerian Dalam Negeri Tunisia mengadakan konferensi pers untuk Jumat, 24 Juni 2022, namun tidak memberikan detail apapun (perihal Jebali).

Ennahda adalah partai terbesar di parlemen Tunisia sebelum Presiden Saied membubarkan majelis dan merebut kekuasaan eksekutif pada 2021. Langkah tersebut dicap oleh lawan-lawannya sebagai sebuah kudeta. Saied membantahnya dan beralasan dia hendak menyelamatkan Tunisia dari elit yang korup dan mementingkan diri sendiri.

Keluarga menilai, Presiden Saied bertanggung jawab atas kesejahteraan fisik dan psikologis pada Jebali. Mereka menyerukan masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia untuk melawan praktik represif ini.

Jebali menjabat sebagai Perdana Menteri pada 2012, namun mengundurkan diri pada 2013 setelah krisis politik. Sebelumnya pada awal tahun ini, polisi menangkap Noureddine Bhiri, Wakil Presiden Partai Ennahda. Bhiri ditahan selama lebih dari dua bulan sebelum dibebaskan tanpa tuduhan apa pun.


Oposisi menilai Saied sering kasak-kusuk dengan polisi dan pengadilan untuk mengincar lawan-lawannya. Akan tetapi Saied menyangkal ini, dan meyakinkan dia bukan seorang diktator. 
 
REUTERS

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ganjar-Mahfud Absen di Penetapan Prabowo-Gibran, Pengamat: Sinyal Kuat PDIP Jadi Oposisi

3 jam lalu

Ahmad Khoirul Umam (kiri) dalam diskusi Tren Gaya Hijrah: Peluang atau Ancaman bagi NKRI di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra
Ganjar-Mahfud Absen di Penetapan Prabowo-Gibran, Pengamat: Sinyal Kuat PDIP Jadi Oposisi

Pengamat menyoroti absennya Ganjar-Mahfud dalam penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.


Sufmi Dasco Sebut akan Ada Manuver Politik setelah Gerindra Bertemu Nasdem, Gabung Prabowo-Gibran?

8 jam lalu

Mantan Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggelar konferensi pers bersama Ketum NasDem Surya Paloh usai pertemuan keduanya terkait putusan MK. Pertemuan tersebut dilakukan di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Sufmi Dasco Sebut akan Ada Manuver Politik setelah Gerindra Bertemu Nasdem, Gabung Prabowo-Gibran?

Surya Paloh mengatakan Nasdem dan PKB sepakat memberi kesempatan Prabowo-Gibran menjalankan pemerintahan.


NasDem-PKB Oposisi atau Gabung Prabowo, Surya Paloh: Pemerintah Perlu Dukungan

16 jam lalu

Mantan Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggelar konferensi pers bersama Ketum NasDem Surya Paloh usai pertemuan keduanya terkait putusan MK. Pertemuan tersebut dilakukan di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
NasDem-PKB Oposisi atau Gabung Prabowo, Surya Paloh: Pemerintah Perlu Dukungan

Surya Paloh mengatakan Partai NasDem dan PKB mengapresiasi kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024


Basarah Sebut PDIP Siap Jadi Koalisi atau Oposisi, Nanti Diputuskan dalam Rakernas

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyampaikan hasil rekomendasi Rakernas I yang digelar sejak Jumat, 10 Januari hingga Ahad malam ini, 12 Januari 2020 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. TEMPO/Putri.
Basarah Sebut PDIP Siap Jadi Koalisi atau Oposisi, Nanti Diputuskan dalam Rakernas

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam barisan pemerintahan ataupun menjadi oposisi.


Joe Biden Klaim Pamannya Dimakan Kanibal di Papua Nugini, Begini Kata PM Marape

2 hari lalu

Presiden AS Joe Biden saat kunjungannya di Chavis Community Center di Raleigh, North Carolina, AS, 26 Maret 2024. REUTERS/Elizabeth Frant
Joe Biden Klaim Pamannya Dimakan Kanibal di Papua Nugini, Begini Kata PM Marape

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan negaranya tidak pantas dicap kanibal setelah Presiden AS Joe Biden bercerita tentang pamannya yang tewas di sana pada Mei 1944.


Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

2 hari lalu

Maung Zarni. Rohringya.org
Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976


Indonesia-Tunisia Gelar Intersesi ke-6, Bahas Peningkatan Perdagangan Bilateral

3 hari lalu

India, Cina, dan Pakistan merupakan tiga besar negara tujuan ekspor CPO Indonesia sepanjang 2012-2020 menurut BPS.
Indonesia-Tunisia Gelar Intersesi ke-6, Bahas Peningkatan Perdagangan Bilateral

Delegasi Indonesia dan Tunisia membahas perjanjian perdagangan bilateral di Tangerang. Indonesia banyak mengekspor sawit dan mengimpor kurma.


Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

7 hari lalu

Anak-anak Palestina bermain di tengah reruntuhan taman yang hancur akibat serangan militer Israel, saat Idul Fitri, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Kota Gaza 11 April 2024. REUTERS/Mahmoud Issa
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.


PM Singapura Lee Hsien Loong Umumkan akan Mundur pada 15 Mei 2024

8 hari lalu

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berjabat tangan dengan Lawrence Wong saat konferensi pers di Istana, di Singapura 16 April 2022. SPH Media/The Straits Times/Lim Yaohui via REUTERS
PM Singapura Lee Hsien Loong Umumkan akan Mundur pada 15 Mei 2024

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengumumkan pengunduran dirinya mulai 15 Mei 2024


Soal Keberadaan Oposisi, Zulhas: di Jakarta Beda, di Jawa Barat Bareng, Itu Gimana Coba?

8 hari lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Soal Keberadaan Oposisi, Zulhas: di Jakarta Beda, di Jawa Barat Bareng, Itu Gimana Coba?

Ketua Umum PAN Zulkfli Hasan mengungkapkan pandangannya soal keberadaan oposisi di Indonesia. Menurut Zulhas, sering ada perbedaan antara dinamika politik nasional dengan politik di daerah.