Sri Lanka Bangkrut, Kemlu: WNI Terdampak, Tapi Tidak Parah

Reporter

Daniel Ahmad

Jumat, 24 Juni 2022 05:00 WIB

Warga menduduki tabung gas elpiji miliknya saat mengantre membeli gas elpiji di pusat distribusi, di tengah krisis ekonomi di Kolombo, Sri Lanka, 20 Mei 2022. REUTERS/Adnan Abidi

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan KBRI Kolombo terus menjalin komunikasi dengan para WNI di saat Sri Lanka bangkrut dan menghadapi situasi tak tentu. KBRI Kolombo juga memantau terus kondisi WNI di tengah situasi krisis.

Judha mengatakan, WNI relatif tidak terdampak parah dan masih dapat mengakses kebutuhan logistik. "Meskipun demikian, KBRI Kolombo siap memberikan bantuan kepada WNI yang paling terdampak jika membutuhkan," katanya kepada Tempo, Kamis, 23 Juni 2022.
 
Saat jumpa pers Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta pada bulan lalu, Judha melaporkan, berdasarkan data KBRI Kolombo pada April, total jumlah WNI di Sri Lanka ada 273. Dari jumlah tersebut, 190 punya izin tinggal tetap.
 
Kebangkrutan Sri Lanka ini diumumkan langsung oleh PM Ranil Wickremesinghe pada Rabu 22 Juni 2022. Ranil yang juga menjabat sebagai Menteri Ekonomi mengakui tata keuangan negaranya runtuh setelah berbulan-bulan kekurangan makanan, bahan bakar, dan listrik. 
 
Utang luar negeri Sri Lanka meroket hingga US$ 51 miliar atau sekitar Rp 757 triliun. Sri Lanka tidak bisa membayarnya. Kolombo juga tidak punya uang untuk mengimpor barang-barang pokok, seperti bensin, susu, gas, dan kertas toilet.

Kepada parlemen, Ranil mengatakan bahwa negara di Asia Selatan itu menghadapi situasi yang jauh lebih serius dari sekadar kekurangan bahan bakar, gas, listrik, dan makanan."Ekonomi kita benar-benar runtuh," katanya.

Keterlibatan keluarga penguasa dalam penanganan krisis ekonomi dan hutang yang melilit di Sri Lanka ditengarai telah menyebabkan kekurangan makanan dan bahan bakar dan pemadaman listrik yang berkepanjangan. Gejala itu muncul dari masalah yang lebih besar seperti dinasti politik yang mengakar di Sri Lanka.
 
Protes telah berkecamuk sejak April. Para demonstran menyalahkan Presiden Gotabaya Rajapaksa dan pemerintahnya atas kesalahan kebijakan yang melumpuhkan ekonomi dan menjerumuskan negara ke dalam kekacauan. Pada bulan Mei, gelombang protes memaksa Rajapaksa dan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa untuk mundur. 
 
Krisis ekonomi yang menghantam Sri Lanka adalah yang terparah. Pada 2009, setelah perang saudara di Sri Lanka berakhir atau bencana tsunami yang menghancurkan pada 2004, ekonomi Sri Lanka tak pernah terpuruk begitu dalam.
 
Saat ini, Ranil mengandalkan paket bailout dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Dia juga mengharapkan bantuan dari India dan China untuk menjaga perekonomian tetap bertahan.
 
Ranil mengatakan, anggaran baru bakal dipakai untuk keperluan keuangan publik pada jalur yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan dana untuk orang miskin, yang paling terpukul. "Anggaran sementara akan mengatur jalan ke depan," katanya.
 
Sri Lanka mengumumkan akan menangguhkan pembayaran utang luar negeri sebesar US$7 miliar yang jatuh tempo untuk pembayaran tahun ini, sambil menunggu hasil negosiasi dengan IMF. Sri Lanka harus membayar rata-rata US$ 5 miliar per tahun hingga 2026. 
 
DANIEL AHMAD.





149 WNI Tewas di Rutan Imigrasi Sabah, Mendagri Malaysia: Kadang Orang Mati Saat Berjalan

3 jam lalu

149 WNI Tewas di Rutan Imigrasi Sabah, Mendagri Malaysia: Kadang Orang Mati Saat Berjalan

Mendagri Malaysia menanggapi laporan kematian WNI di tahanan imigrasi Sabah, dengan mengatakan bahwa orang tidak boleh terlalu cepat menuding.


Jokowi Kunjungi Rusia, Akan Bahas Pembelian Minyak?

11 jam lalu

Jokowi Kunjungi Rusia, Akan Bahas Pembelian Minyak?

Meski ada kemungkinan bahas pembelian minyak, juru bicara Kemlu RI mengatakan kunjungan Jokowi ke Rusia bakal fokus pada isu konflik dengan Ukraina


Waskita Beton Precast Resmi Lolos PKPU, Apa Artinya?

13 jam lalu

Waskita Beton Precast Resmi Lolos PKPU, Apa Artinya?

PT Waskita Beton Precast Tbk. resmi lolos dari sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan hasil perdamaian dengan para krediturnya pada


Kementerian Luar Negeri Janji Tindaklanjuti Laporan WNI Tewas di Tahanan Imigrasi Malaysia

1 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Janji Tindaklanjuti Laporan WNI Tewas di Tahanan Imigrasi Malaysia

Kementerian Luar Negeri RI akan menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh KBMB soal adanya puluhan TKI/WNI yang tewas ditahanan imigrasi Malaysia


Top 3 Dunia: WNI Pilih Bertahan di Sri Lanka dan KTT G7 Bahas Invasi Rusia

1 hari lalu

Top 3 Dunia: WNI Pilih Bertahan di Sri Lanka dan KTT G7 Bahas Invasi Rusia

TOp 3 dunia pada 27 Juni 2022, di urutan pertama adalah berita tentang WNI yang memilih bertahan di Kolombo, Sri Lanka walau negara itu sedang krisis


Rusia Dituduh Gagal Bayar Utang Luar Negeri

2 hari lalu

Rusia Dituduh Gagal Bayar Utang Luar Negeri

Rusia diduga telah gagal membayar utang luar negerinya untuk pertama kali dalam beberapa tahun.


Sri Langka Krisis, WNI Belum Perlu Dievakuasi

2 hari lalu

Sri Langka Krisis, WNI Belum Perlu Dievakuasi

Duta Besar RI di Kolombo mengatakan, WNI di Sri Langka sepakat bahwa evakuasi bukan pilihan meski situasi dirasa sulit akibat krisis ekononomi


Garuda Sah Lolos PKPU, Apa Langkah Selanjutnya?

2 hari lalu

Garuda Sah Lolos PKPU, Apa Langkah Selanjutnya?

Pada 17 Juni lalu, mayoritas kreditur melaksanakan pemungutan suara atau voting dan menyetujui proposal perdamaian yang diajukan Garuda.


Sidang Putusan PKPU Garuda Diumumkan Hari Ini

2 hari lalu

Sidang Putusan PKPU Garuda Diumumkan Hari Ini

Sebelumnya, sidang putusan PKPU Garuda ditunda selama sepekan karena ada dua lessor yang mengajukan keberatan.


Koalisi Buruh Migran Ungkap 149 WNI Tewas di Rumah Tahanan Imigrasi di Sabah Malaysia

3 hari lalu

Koalisi Buruh Migran Ungkap 149 WNI Tewas di Rumah Tahanan Imigrasi di Sabah Malaysia

Sebanyak 101 WNI meninggal selama 2021. Sementara, 48 WNI lainnya meninggal pada periode Januari-Juni 2022.