Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Inggris pada Senin, 20 Juni 2022, mengumumkan kebijakan yang akan meminta perusahaan-perusahaan melakukan pengecekan keterjangkauan untuk model pembayaran "buy now pay later" (BNPL) hingga mendapat persetujuan dari Financial Conduct Authority (FCA). Perusahaan juga diminta memastikan iklan mereka adil dan jelas.
Perusahaan-perusahaan yang biasanya menawarkan model pembayaran "buy now pay later", menyodorkan gratis bunga dengan jangka waktu pembayaran yang pendek dan perusahaan itu tidak terdaftar. Pembayaran dengan model seperti ini menyebar ke sektor retail seperti pakaian. Pemerintah Inggris menyebut model pembayaran seperti ini sekarang sedang populer.
"Buy-now Pay- Later di satu sisi bisa membantu mengelola keuangan Anda, namun kami harus memastikan masyarakat bisa merangkul produk dan layanan baru dengan perlindungan yang sesuai," kata John Glen, sekertaris bidang ekonomi dari Kementerian Keuangan Inggris.
Ilustrasi Paylater. Pexels/MentatdgtMenurut Glen, dengan memberlakukan Buy-Now Pay-Later pada produk berstandar tinggi maka akan ada pinjaman dan bentuk lain dari kredit. Dengan begitu, pihaknya akan melindungi konsumen dan mendorong pertumbuhan yang aman di pasar inovatif Inggris.
Rencananya, Pemerintah Inggris akan mempublikasi sebuah draft (rancangan) RUU pada akhir tahun ini, akan menyorongkan undang-undang sekunder. Selanjutnya, Financial Conduct Authority akan berkonsultasi tentang aturannya untuk sektor ini.
Sumber : Reuters
Baca juga: Top 3 Dunia: Boris Johnson Ogah Mundur, Slovakia Takut Jadi Target Rusia
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
Iklan
