TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin 20 Juni 2022 kehilangan mayoritas parlementernya setelah pemilu parlemen memberikan kemenangan besar bagi aliansi sayap kiri yang baru dibentuk dan sayap kanan.
Seperti dilansir CAN, hasil dari jajak pendapat putaran kedua Ahad lalu menyebabkan politik Prancis ke dalam kekacauan. Selain potensi legislatif yang lumpuh atau koalisi yang berantakan, Macron kemungkinan akan dipaksa untuk menjangkau sekutu baru.
Macron, 44 tahun, sekarang juga berisiko terganggu oleh masalah domestik saat ia berusaha memainkan peran penting dalam mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina dan sebagai negarawan kunci di Uni Eropa.
Koalisi "Bersama" Macron masih akan menjadi partai terbesar di Majelis Nasional berikutnya. Namun dengan 245 kursi, menurut hasil penuh kementerian dalam negeri yang diumumkan pada Senin dini hari, jauh dari 289 kursi yang dibutuhkan untuk mayoritas parlemen yang beranggotakan 577 orang.
"Situasi ini merupakan risiko bagi negara kita, mengingat tantangan yang harus kita hadapi," kata Perdana Menteri Elisabeth Borne dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televise. "Kami akan bekerja mulai besok untuk membangun mayoritas."
Hasil pemilu ini menodai kemenangan pemilihan presiden pada April, ketika Macron mengalahkan kandidat sayap kanan Marie Le Pen. Ia juga menjadi presiden Prancis pertama yang memenangkan masa jabatan kedua dalam lebih dari dua dekade.
Koalisi sayap kiri baru NUPES di bawah pimpinan tokoh sayap kiri berusia 70 tahun, Jean-Luc Melenchon memenangkan 135 kursi, berdasarkan hasil yang diterbitkan oleh kementerian. Koalisi—yang dibentuk pada Mei setelah kiri terpecah untuk pemilihan presiden April— menyatukan Sosialis, kiri keras, Komunis dan kelompok Hijau.
"Kekalahan partai presiden adalah total dan tidak akan ada mayoritas di parlemen”, kata Melenchon kepada para pendukung yang bersorak di Paris.
Adapun Partai Rally Nasional pimpinan sayap kanan Marine Le Pen membuat keuntungan besar dan akan mengirim 89 anggota parlemen ke parlemen baru. Ini menjadikannya kekuatan sayap kanan terbesar di parlemen di atas sayap kanan tradisional The Republicans (LR).
Le Pen memuji hasil bersejarah untuk partainya, mengatakan akan mengirim jumlah anggota parlemen tertinggi ke Majelis Nasional berikutnya.
Macron berharap untuk mencap masa jabatan keduanya dengan program ambisius pemotongan pajak, reformasi kesejahteraan dan menaikkan usia pensiun. Semua itu sekarang dipertanyakan. "Ini akan memperumit reformasi. Akan jauh lebih sulit untuk diatur," kata Dominique Rousseau, profesor hukum di Paris Pantheon-Sorbonne University.
Sekarang mungkin ada kebuntuan politik selama berminggu-minggu karena presiden berusaha menjangkau partai-partai baru.
Opsi yang paling mungkin adalah aliansi dengan Partai Republik, partai tradisional sayap kanan Prancis, yang memiliki 61 anggota parlemen. Namun, presiden LR Christian Jacob menjelaskan bahwa tidak akan ada kemitraan yang mudah, dengan mengatakan partainya bermaksud untuk "tetap menjadi oposisi".
Baca juga: Rakyat Prancis Pilih Anggota Parlemen, Kekuasaan Macron Diuji
SUMBER: CNA
