Oposisi di Tunisia Turun ke Jalan, Lawan Presiden yang akan Mengganti Konstitusi

Kais Saied, Presiden Tunisia. Sumber : Reuters

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan pendukung oposisi turun ke jalan-jalan di Tunis, ibu kota Tunisia pada Sabtu, 4 Juni 2022, untuk memprotes dimulainya pembicaraan mengenai konstitusi baru. Dugaan adanya kasak-kusuk legislatif di Tunis itu, dinilai sebagai langkah Presiden Kais Saied untuk mencengkeram kekuasaan.

Pembicaraan mengenai penyusunan ini dimulai di Carthage. Tiga partai kecil, aktivis yang setia kepada presiden, beberapa ekonom, Persatuan Pengusaha UTICA, hingga Liga Hak Asasi Manusia berpartisipasi dalam sesi pertama pembicaraan tersebut.

Akan tetapi, Saied telah mengecualikan semua partai politik utama, termasuk Ennahda Islamis dan Partai Free Destourian, dua partai terbesar di negara itu. Serikat Persatuan Buruh Tunisia atau UGTT, telah menolak untuk berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut.

Puluhan pendukung partai Ettakatol, Attayar, Buruh, dan Republik, turun ke jalan-jalan di Tunis. Menurut mereka, pembicaraan di Carthage itu tidak sah. Polisi memblokade mereka, termasuk beberapa pemimpin partai, untuk mencapai markas komisi pemilihan.

"Tunisia telah memasuki jalan memalsukan kehendak pemilih dan suasana di mana kebebasan tidak tersedia," kata pemimpin Partai Republik Issam Chebbi kepada wartawan, dikutip Reuters.

Partai Ennahda dan Free Destourian, dua partai saingan mengatakan, minggu ini mereka juga akan meningkatkan protes, sementara UGTT telah menyerukan pemogokan nasional pada 16 Juni setelah pemerintah menolak untuk menaikkan upah.

Saied tahun lalu membubarkan parlemen dan mulai memerintah dengan dekrit. Langkah itu dianggap lawan-lawannya sebagai kudeta. Dia sendiri mengatakan perlu untuk menyelamatkan Tunisia setelah "dekade kehancuran".

Seperti diwartakan Al Jazeera, Saied memecat 57 hakim pada Rabu, 1 Juni 2022, atas tuduhan korupsi dan melindungi "teroris" dalam pembersihan peradilan. Washington pekan ini menuduh Saied merusak institusi demokrasi Tunisia setelah dia memecat puluhan hakim.

Langkah Saied memecat para hakim diambil tepat setelah ia menunjuk tiga dari tujuh anggota komisi pemilihan Otoritas Tinggi Independen untuk Pemilihan atau ISIE, termasuk presiden. Pada bulan Mei, dia menunjuk mantan anggota ISIE Farouk Bouasker untuk menggantikan Nabil Baffoun, seorang kritikus perebutan kekuasaan Juli.

Rancangan konstitusi itu sendiri baru akan disampaikan kepada Saied pada 20 Juni. Presiden berjanji untuk mengadakan referendum pada 25 Juli untuk memilih konstitusi baru itu. 

Baca: Parlemen Tunisia Dibubarkan

REUTERS | AL JAZEERA






Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

13 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Ini Alasan Megawati Sebut Istilah Koalisi Partai Rancu

21 hari lalu

Ini Alasan Megawati Sebut Istilah Koalisi Partai Rancu

Menurut Megawati, sistem politik yang dipakai di Indonesia tidak memungkinkan membuat adanya koalisi parpol.


Albania Putus Hubungan Diplomatik dengan Iran, Ada Apa?

29 hari lalu

Albania Putus Hubungan Diplomatik dengan Iran, Ada Apa?

Hubungan kedua negara tegang sejak 2014, ketika Albania menerima sekitar 3.000 anggota kelompok oposisi Iran yang diasingkan


Kata Istana Soal Relawan Jokowi Kembali Suarakan Tiga Periode

32 hari lalu

Kata Istana Soal Relawan Jokowi Kembali Suarakan Tiga Periode

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramowardhani angkat bicara ihwal wacana jabatan tiga periode yang kembali disuarakan oleh pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Jaleswari, Jokowi tetap pada sikapnya menolak wacana tersebut.


Jepang Bantu Afrika Rp445 Triliun, PM Kishida Singgung Invasi Rusia ke Ukraina

40 hari lalu

Jepang Bantu Afrika Rp445 Triliun, PM Kishida Singgung Invasi Rusia ke Ukraina

Jepang menjanjikan bantuan $30 miliar atau Rp445 triliun untuk pembangunan di Afrika sebagai tekat ingin bekerja lebih erat dengan benua itu


Maroko Tarik Duta Besar di Tunisia Gara-Gara Sahara Barat

41 hari lalu

Maroko Tarik Duta Besar di Tunisia Gara-Gara Sahara Barat

Maroko menarik duta besar untuk Tunis setelah Presiden Tunisia Kais Saied mengundang pemimpin gerakan separatis Sahara Barat.


Lestari Moerdijat: Konstitusi Harus Mampu Mengantisipasi Akulturasi

44 hari lalu

Lestari Moerdijat: Konstitusi Harus Mampu Mengantisipasi Akulturasi

Konstitusi diharapkan bisa memberi ruang yang memadai dalam mengantisipasi perkembangan budaya dan perkembangan zaman.


Ma'ruf Cahyono: Konstitusi Harus Mampu Beradaptasi Hadapi Tantangan Global

50 hari lalu

Ma'ruf Cahyono: Konstitusi Harus Mampu Beradaptasi Hadapi Tantangan Global

Konstitusi harus responsif dan mampu beradaptasi dengan perubahan.


Hari Konstitusi, Wapres dan Ketua MPR Ingatkan Kembali Maknanya

50 hari lalu

Hari Konstitusi, Wapres dan Ketua MPR Ingatkan Kembali Maknanya

Konstitusi juga membantu negara pulih dari krisis, khususnya Pandemi Covid-19


Kuasa Hukum Korban Km 50 Sebut Penembakan Laskar FPI Sama dengan Kasus Ferdy Sambo

50 hari lalu

Kuasa Hukum Korban Km 50 Sebut Penembakan Laskar FPI Sama dengan Kasus Ferdy Sambo

Kuasa Hukum korban KM50 Laskar Front Pembela Islam, Azis Yanuar menyamakan kasus pembunuhan laskar FPI dengan pembunuhan oleh Ferdy Sambo.