Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Oposisi di Tunisia Turun ke Jalan, Lawan Presiden yang akan Mengganti Konstitusi

image-gnews
Kais Saied, Presiden Tunisia. Sumber : Reuters
Kais Saied, Presiden Tunisia. Sumber : Reuters
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan pendukung oposisi turun ke jalan-jalan di Tunis, ibu kota Tunisia pada Sabtu, 4 Juni 2022, untuk memprotes dimulainya pembicaraan mengenai konstitusi baru. Dugaan adanya kasak-kusuk legislatif di Tunis itu, dinilai sebagai langkah Presiden Kais Saied untuk mencengkeram kekuasaan.

Pembicaraan mengenai penyusunan ini dimulai di Carthage. Tiga partai kecil, aktivis yang setia kepada presiden, beberapa ekonom, Persatuan Pengusaha UTICA, hingga Liga Hak Asasi Manusia berpartisipasi dalam sesi pertama pembicaraan tersebut.

Akan tetapi, Saied telah mengecualikan semua partai politik utama, termasuk Ennahda Islamis dan Partai Free Destourian, dua partai terbesar di negara itu. Serikat Persatuan Buruh Tunisia atau UGTT, telah menolak untuk berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut.

Puluhan pendukung partai Ettakatol, Attayar, Buruh, dan Republik, turun ke jalan-jalan di Tunis. Menurut mereka, pembicaraan di Carthage itu tidak sah. Polisi memblokade mereka, termasuk beberapa pemimpin partai, untuk mencapai markas komisi pemilihan.

"Tunisia telah memasuki jalan memalsukan kehendak pemilih dan suasana di mana kebebasan tidak tersedia," kata pemimpin Partai Republik Issam Chebbi kepada wartawan, dikutip Reuters.

Partai Ennahda dan Free Destourian, dua partai saingan mengatakan, minggu ini mereka juga akan meningkatkan protes, sementara UGTT telah menyerukan pemogokan nasional pada 16 Juni setelah pemerintah menolak untuk menaikkan upah.

Saied tahun lalu membubarkan parlemen dan mulai memerintah dengan dekrit. Langkah itu dianggap lawan-lawannya sebagai kudeta. Dia sendiri mengatakan perlu untuk menyelamatkan Tunisia setelah "dekade kehancuran".

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seperti diwartakan Al Jazeera, Saied memecat 57 hakim pada Rabu, 1 Juni 2022, atas tuduhan korupsi dan melindungi "teroris" dalam pembersihan peradilan. Washington pekan ini menuduh Saied merusak institusi demokrasi Tunisia setelah dia memecat puluhan hakim.

Langkah Saied memecat para hakim diambil tepat setelah ia menunjuk tiga dari tujuh anggota komisi pemilihan Otoritas Tinggi Independen untuk Pemilihan atau ISIE, termasuk presiden. Pada bulan Mei, dia menunjuk mantan anggota ISIE Farouk Bouasker untuk menggantikan Nabil Baffoun, seorang kritikus perebutan kekuasaan Juli.

Rancangan konstitusi itu sendiri baru akan disampaikan kepada Saied pada 20 Juni. Presiden berjanji untuk mengadakan referendum pada 25 Juli untuk memilih konstitusi baru itu. 

Baca: Parlemen Tunisia Dibubarkan

REUTERS | AL JAZEERA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Keberadaan Oposisi, Zulhas: di Jakarta Beda, di Jawa Barat Bareng, Itu Gimana Coba?

4 hari lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Soal Keberadaan Oposisi, Zulhas: di Jakarta Beda, di Jawa Barat Bareng, Itu Gimana Coba?

Ketua Umum PAN Zulkfli Hasan mengungkapkan pandangannya soal keberadaan oposisi di Indonesia. Menurut Zulhas, sering ada perbedaan antara dinamika politik nasional dengan politik di daerah.


Bamsoet Sebut Pemerintahan Indonesia Tak Butuh Oposisi

8 hari lalu

Politikus senior Golkar sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo ditemui di Rumah Kertanegara 4, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bamsoet Sebut Pemerintahan Indonesia Tak Butuh Oposisi

Bamsoet mengatakan yang dibutuhkan pemerintahan Indonesia adalah demokrasi gotong royong, bukan oposisi.


Oposisi Korea Selatan Diprediksi Menang dalam Pemilu Legislatif, Jadi Ganjalan untuk Presiden Yoon

9 hari lalu

Seorang pria memeriksa surat suaranya di tempat pemungutan suara pada pemilihan parlemen ke-22 di Seoul, Korea Selatan, 10 April 2024. REUTERS/Kim Hong-ji
Oposisi Korea Selatan Diprediksi Menang dalam Pemilu Legislatif, Jadi Ganjalan untuk Presiden Yoon

Partai oposisi utama Korea Selatan dan sekutu-sekutunya diperkirakan akan memenangkan mayoritas dalam pemilihan legislatif


Mahkamah Konstitusi Uganda Pertahankan Undang-Undang Anti-LGBTQ

15 hari lalu

Ilustrasi LGBT. Dok. TEMPO/ Tri Handiyatno
Mahkamah Konstitusi Uganda Pertahankan Undang-Undang Anti-LGBTQ

Mahkamah Konstitusi Uganda hanya merubah beberapa bagian dalam undang-undang anti-LGBTQ.


Pemimpin Skotlandia Hingga Mantan Hakim Agung Desak Inggris Berhenti Jual Senjata ke Israel

15 hari lalu

Menteri Pertama Skotlandia Humza Yousaf di Parlemen Skotlandia di Holyrood, di Edinburgh, Skotlandia, Inggris, 30 Maret 2023. REUTERS/Russell Cheyne
Pemimpin Skotlandia Hingga Mantan Hakim Agung Desak Inggris Berhenti Jual Senjata ke Israel

Tekanan politik terhadap PM Inggris untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel meningkat setelah tujuh pekerja World Central Kitchen tewas di Gaza


4 Fakta PKS Jadi Partai Oposisi Terlama di Indonesia

16 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa poster saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
4 Fakta PKS Jadi Partai Oposisi Terlama di Indonesia

PKS berpeluang menjadi oposisi di 4 rezim. Partai oposisi terlama di Indonesia


Siapa Refly Harun yang Minta MK Menjadi Penjaga Konstitusi?

17 hari lalu

Refly Harun. Tempo/Tony Hartawan
Siapa Refly Harun yang Minta MK Menjadi Penjaga Konstitusi?

Kuasa Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Refly Harun meminta Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi penjaga konstitusi.


Erdogan Kalah, 5 Hal tentang Pemilu Turki

17 hari lalu

Presiden Turki Tayyip Erdogan menghadiri konferensi pers dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz (tidak dalam gambar) di Kanselir di Berlin, Jerman, 17 November 2023. REUTERS/Liesa Johannssen
Erdogan Kalah, 5 Hal tentang Pemilu Turki

Recep Tayyip Erdogan dan partainya pada Ahad, 31 Maret 2024, ketar-ketir dalam pemilu yang menegaskan kembali oposisi sebagai kekuatan politik


Partai Erdogan Kalah Telak di Pemilu Lokal Turki: Kami Akan Introspeksi

18 hari lalu

Presiden Turki Tayyip Erdogan berpose bersama para pendukungnya saat ia meninggalkan tempat pemungutan suara selama pemilihan lokal di Istanbul, Turki 31 Maret 2024. Murat Kulu/PPO/Handout via REUTERS
Partai Erdogan Kalah Telak di Pemilu Lokal Turki: Kami Akan Introspeksi

Presiden Recep Tayyip Erdogan berjanji untuk memperbaiki kesalahan apa pun yang menyebabkan kekalahan partainya dalam pemilihan lokal di Turki.


Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

23 hari lalu

(Dari kiri ke kanan) Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Capres Terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (istri AHY) saat menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

AHY bersyukur karena Prabowo menang, partainya kembali ke pemerintahan.