PBB Desak Cina Tinjau Kebijakan Kontra-terorisme untuk Muslim Uighur

Reporter

Tempo.co

Editor

Yudono Yanuar

Sabtu, 28 Mei 2022 21:45 WIB

Pagar pembatas dibangun di sekitar tempat yang secara resmi dikenal sebagai pusat pendidikan keterampilan kejuruan di Dabancheng di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, Cina, 4 September 2018. REUTERS/Thomas Peter

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Komisi HAM PBB, Michelle Bachelet,  mendesak Cina untuk meninjau kembali kebijakan kontra-terorismenya untuk memastikan mereka mematuhi standar hak asasi manusia internasional.

Bachelet melakukan peninjauan enam hari di Cina, yang berakhir Sabtu, 28 Mei 2022, termasuk ke Xinjiang, namun ia menegaskan bahwa lawatan itu bukan penyelidikan terhadap kebijakan hak asasi manusia Cina tetapi kesempatan untuk terlibat dengan pemerintah negeri itu.

Bachelet memulai perjalanannya ke Cina, yang pertama oleh Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB dalam 17 tahun, pada hari Senin di kota selatan Guangzhou sebelum menuju ke Xinjiang.

Kantornya mengatakan tahun lalu mereka percaya orang-orang Uyghur di Xinjiang telah ditahan secara tidak sah, dianiaya dan dipaksa bekerja.

"Saya telah mengajukan pertanyaan dan kekhawatiran tentang penerapan tindakan kontra-terorisme dan deradikalisasi di bawah penerapan yang luas, terutama dampaknya terhadap hak-hak Uyghur dan minoritas Muslim lainnya," katanya dalam konferensi pers online, Sabtu.

Cina membantah semua tuduhan pelecehan di Xinjiang.

Akses Bachelet dibatasi karena Cina mengatur agar dia melakukan perjalanan dalam "lingkaran tertutup" - mengisolasi orang-orang dalam gelembung virtual untuk mencegah penyebaran COVID-19 - tanpa pers asing.

Kelompok hak asasi manusia dan negara-negara Barat khawatir bahwa Cina akan menggunakan perjalanannya sebagai dukungan atas catatan HAM-nya. Juru bicara Departemen Luar Negeri A.S. Ned Price mengatakan pada hari Selasa bahwa "suatu kesalahan untuk menyetujui kunjungan dalam keadaan seperti itu".

Cina awalnya membantah keberadaan kamp penahanan di Xinjiang tetapi pada 2018 mengatakan telah mendirikan "pusat pelatihan kejuruan" yang diperlukan untuk mengekang apa yang dikatakannya sebagai terorisme, separatisme, dan radikalisme agama di wilayah tersebut.

Bachelet mengatakan dia menyampaikan kepada pemerintah Cina tentang kurangnya pengawasan yudisial yang independen atas pengoperasian "pusat pelatihan" itu dan tuduhan penggunaan kekerasan, perlakuan buruk dan pembatasan ketat pada praktik keagamaan.

Pada 2019, Gubernur Xinjiang Shohrat Zakir mengatakan semua peserta pelatihan telah "lulus".

Selama briefing media, Bachelet juga menggambarkan sebagai "sangat mengkhawatirkan" penahanan aktivis, pengacara, dan jurnalis di Hong Kong.

Reuters






Kementerian Luar Negeri Cina Menyindir G7

1 jam lalu

Kementerian Luar Negeri Cina Menyindir G7

Kementerian Luar Negeri Cina menyindir G7 yang mengklaim mewakili masyarakat internasional, padahal total populasi kelompok itu hanya 777 juta jiwa.


Perdana Sejak Pandemi Covid-19, Xi Jinping Lawatan ke Hong Kong

5 jam lalu

Perdana Sejak Pandemi Covid-19, Xi Jinping Lawatan ke Hong Kong

Kunjungan Xi Jinping ke Hong Kong akan menjadi perjalanan pertamanya ke luar Cina sejak pandemi Covid-19 sekitar 2,5 tahun lalu.


Korban Kekerasan Seksual WNA Cina Mengadu ke Kapolda Metro, Kasusnya Tak Kunjung Ditangani Polisi

2 hari lalu

Korban Kekerasan Seksual WNA Cina Mengadu ke Kapolda Metro, Kasusnya Tak Kunjung Ditangani Polisi

Korban kekerasan seksual WNA Cina mengadu ke Kapolda Metro Jaya karena kasusnya tak kunjung ditangani polisi. Sudah dilengkapi bukti visum.


ITB Bikin Smart Growth Chamber untuk Tumbuhkan Bawang Putih Impor

3 hari lalu

ITB Bikin Smart Growth Chamber untuk Tumbuhkan Bawang Putih Impor

Produk sejenis di pasaran memiliki harga Rp 100-400 juta per unit. Itu belum termasuk fitur suhu minus dan IoT yang dikembangkan tim di ITB.


Hari Anti Narkotika Internasional, Bermula dari Pemusnahan Opium Era Kaisar Daoguang

3 hari lalu

Hari Anti Narkotika Internasional, Bermula dari Pemusnahan Opium Era Kaisar Daoguang

Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada 26 Juni memiliki latar belakang panjang yang mengiringinya.


Terpopuler Bisnis: Viral Iuran BPJS Kesehatan, RI Akan Ekspor Beras ke Cina

7 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Viral Iuran BPJS Kesehatan, RI Akan Ekspor Beras ke Cina

Belakangan, ramai kabar beredar soal iuran BPJS Kesehatan naik menjadi Rp 12 juta. Benarkah?


RI Bakal Ekspor Beras ke Cina hingga Arab

7 hari lalu

RI Bakal Ekspor Beras ke Cina hingga Arab

Indonesia akan ekspor beras 100 ribu ton per tahun.


Kabel Terbakar Putuskan Aliran Listrik ke 20 Ribu Rumah Hong Kong

7 hari lalu

Kabel Terbakar Putuskan Aliran Listrik ke 20 Ribu Rumah Hong Kong

Kebakaran kabel di Hong Kong memutus aliran listrik untuk 20.000 rumah, diperkirakan berdampak sampai 2 hari mendatang


Vivo Technology Week Akan Hadirkan Vivo X Fold di Jakarta 29 Juni - 3 Juli

7 hari lalu

Vivo Technology Week Akan Hadirkan Vivo X Fold di Jakarta 29 Juni - 3 Juli

Selain Vivo X Fold, akan dihadirkan pula deretan produk inovatif serta teknologi terbaru Vivo seperti ....


Takut Ditunda Lagi, Agenda COP 15 untuk Konvensi Biodiversitas Dipindah dari Cina

8 hari lalu

Takut Ditunda Lagi, Agenda COP 15 untuk Konvensi Biodiversitas Dipindah dari Cina

Agenda COP 15 untuk konferensi tentang keanekaragaman hayati yang telah lama tertunda-tunda akhirnya diputuskan untuk dihelat di Kanada pada tahun ini