Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sudah 20 Tahun Provinsi Timor Timur Menjadi Negara Timor Leste

Reporter

image-gnews
Sejumlah pelajar mengibarkan bendera Indonesia dan Timor Leste saat menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan delegasi di Dili, Timor Leste, 26 Januari 2016. Kunjungan Presiden Jokowi ini untuk memperkokoh hubungan masa depan kedua negara serta menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra utama pembangunan Timor Leste. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Sejumlah pelajar mengibarkan bendera Indonesia dan Timor Leste saat menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan delegasi di Dili, Timor Leste, 26 Januari 2016. Kunjungan Presiden Jokowi ini untuk memperkokoh hubungan masa depan kedua negara serta menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra utama pembangunan Timor Leste. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tepat hari ini, 20 Mei 2002 silam Provinsi Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia menjadi negara Timor Leste. Pemisahan terjadi setelah diadakan referendum pada 30 Agustus 1999. Sebanyak 78,5 persen pemilih memilih Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia, seperti dikutip dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.

Pada 11 Februari 1999, Presiden BJ Habibie menyatakan akan memberikan kemerdekaan bagi Provinsi Timor Timur. Australia menyarankan agar Indonesia memberikan kesempatan Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Tetapi BJ Habibie menolak saran tersebut sebab Indonesia tak pernah menjajah wilayah bekas jajahan Portugis itu. Selanjutnya, BJ Habibie memberikan opsi otonomi luas kepada Timor Timur. Tetapi, jika Timor Timur menolak tawaran tersebut, maka Indonesia akan melepas wilayah tersebut, dikutip dari publikasi ilmiah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada 5 Mei 1999, PBB mengadakan pertemuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal, sebagai otoritas kolonial sebelumnya atas Timor Timur. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan antara Indonesia dan Portugis tentang referendum untuk Timor Timur. Referendum harus dilakukan untuk menentukan apakah Timor Timur sebagai Daerah Otonomi Khusus atau menentukan nasibnya sendiri dan berpisah dari Indonesia.

Referendum akan diorganisir dan dipantau oleh misi penjaga perdamaian yang dibentuk PBB bernama United Nations Mission in East Timor atau UNAMET, yang dibentuk pada 11 Juni 1999. Sebanyak 450 ribu orang terdaftar untuk memilih termasuk 13 ribu orang di luar Timor Timur.

Referendum dibagi dalam empat tahap. Pertama adalah pendaftaran, mulai dari 16 Juli sampai 4 Agustus 1999. Diikuti masa kampanye sampai 27 Agustus 1999, tiga hari sebelum referendum, 30 Agustus 1999. Terakhir adalah pengumuman hasil referendum pada tanggal 4 September.

Selain diadakan di Timor Timur, pemungutan suara juga dilakukan di sejumlah kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Ujungpandang. Pemungutan suara juga diselenggarakan di beberapa ibu kota negara lain, seperti Macau, Lisabon, Mapotu, Sidney, Darwin, Perth, Melbourne, dan New York serta sejumlah kota lainnya. Hasil referendum diumumkan secara resmi pada 4 September 1999 di Dili.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jumlah surat suara dalam referendum adalah 446.953. Jumlah suara sah 438.968 atau 98,2 persen dan jumlah suara tidak sah 7.985 atau 1,8 persen. Berdasarkan hasil perhitungan surat suara sah, rakyat yang menghendaki otonomi luas dalam lingkup Negara Republik Indonesia hanya 94.388 atau 21,5 persen. Sedangkan mayoritas rakyat memilih untuk merdeka. Rakyat yang memilih merdeka sejumlah 344.580 atau 78,5 persen.

Pada 1999, wilayah Timor Timur diserahkan pemerintah Indonesia kepada UNTAET sebagai badan pemerintahan sipil yang dibentuk oleh PBB dalam rangka memelihara misi perdamaian di Timor Leste hingga kemerdekaannya secara resmi pada 20 Mei 2002.

HENDRIK KHOIRUL MUHID 

Baca: Mahfud MD Diutus Jokowi Hadiri Pelantikan Presiden Terpilih Timor Leste

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


10 Negara Terpencil di Dunia, Ada yang Luasnya Hanya 21 Kilometer Persegi

1 hari lalu

Paro Taktsang atau Tiger's Nest di Bhutan (Pixabay)
10 Negara Terpencil di Dunia, Ada yang Luasnya Hanya 21 Kilometer Persegi

Berikut deretan negara terpencil di dunia, ada yang terpisah sejauh 4.654 kilometer, setara dengan jarak dari London ke Nova Scotia, Kanada.


Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

2 hari lalu

Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri mengheningkan cipta, untuk menghormati para korban serangan di tempat konser Balai Kota Crocus di Moskow, pada hari pemungutan suara mengenai resolusi Gaza yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadan yang mengarah ke gencatan senjata permanen.  gencatan senjata berkelanjutan, dan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat, di markas besar PBB di New York City, AS, 25 Maret 2024. REUTERS/Andrew Kelly
Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?


Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

3 hari lalu

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu setelah Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai entitas independen, di New York City, AS 21 Februari 2022. REUTERS/Carlo Allegri
Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.


Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

4 hari lalu

Iran: Sanksi Dicabut atau Tak Ada Kesepakatan Nuklir
Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.


Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

4 hari lalu

Foto yang dirilis pada 15 Februari 2024 menunjukkan sebuah lubang besar di pusat kesehatan UNRWA yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Gaza. UNRWA menyebut bahwa data terbaru menunjukkan 84 persen dari seluruh fasilitas kesehatan di Gaza telah mengalami dampak langsung dari serangan-serangan yang terus berlangsung. UNRWA/Handout via REUTERS
Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

Philippe Lazzarini mengatakan saat ini ada "kampanye berbahaya" oleh Israel untuk mengakhiri operasi UNRWA di Gaza.


Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

6 hari lalu

Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

Lima orang pelapor khusus PBB menilai Iran dan Israel sama-sama melanggar hukum internasional dalam serangan berbalas baru-baru ini.


Kepala BMKG Beberkan Sejumlah Hambatan Skema Peringatan Dini Bencana di Forum PBB

6 hari lalu

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menghadiri 2nd Stakeholders Consultation Meeting, the 10th World Water Forum di Bali, Kamis, 12 Oktober 2023. (BMKG)
Kepala BMKG Beberkan Sejumlah Hambatan Skema Peringatan Dini Bencana di Forum PBB

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati membahas masalah kesenjangan sistem peringatan dini bencana di forum UN OCean Decade di Spanyol.


Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

6 hari lalu

Anak-anak Palestina bermain di tengah reruntuhan taman yang hancur akibat serangan militer Israel, saat Idul Fitri, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Kota Gaza 11 April 2024. REUTERS/Mahmoud Issa
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.


PBB Khawatir Israel Bakal Bidik Fasilitas Nuklir Iran sebagai Serangan Balasan

7 hari lalu

Kepala IAEA, Rafael Grossi. Reuters
PBB Khawatir Israel Bakal Bidik Fasilitas Nuklir Iran sebagai Serangan Balasan

Kepala pengawas nuklir PBB mengatakan pada Senin khawatir mengenai kemungkinan Israel menargetkan fasilitas nuklir Iran.


Kementerian Luar Negeri Iran: Serangan Balasan Tehran ke Israel bagian dari Membela Diri

9 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Iran: Serangan Balasan Tehran ke Israel bagian dari Membela Diri

Kementerian Luar Negeri Iran sebut Iran berhak membela diri dari serangan Israel seperti yang diatur dalam pasal 51 Piagam PBB