Covid-19 di Korea Utara Menggila, Kim Jong Un Damprat Pejabatnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengecam pejabat pemerintah yang disebut lamban dalam menangani kasus Covid-19 di negaranya. Saat memimpin pertemuan politbiro Partai Buruh yang berkuasa pada hari Selasa, Kim Jong Un mengatakan ketidakmatangan dalam kapasitas negara mengatasi krisis meningkatkan kompleksitas dan kesulitan memerangi pandemi.

Korea Utara kembali melaporkan lebih dari 232.880 orang dengan gejala demam. Enam orang lagi dilaporkan meninggal setelah Korea Utara mengungkapkan wabah Covid-19 pekan lalu. Namun tak disebutkan berapa banyak orang yang dinyatakan positif Covid-19.

Sejak pengakuan pertama wabah Covid-19, Korea Utara telah melaporkan 1,72 juta pasien dengan gejala demam, termasuk 62 kematian pada Selasa malam.

Meski Covid-19 mewabah, Korea Utara belum menyatakan akan melakukan vaksinasi massal. Korea Utara juga memiliki kemampuan pengujian yang terbatas, membuat banyak ahli khawatir mungkin sulit untuk menilai seberapa luas dan cepat penyakit ini menyebar.

Menurut media pemerintah KCNA, Korea Utara mendorong untuk mengumpulkan dan menguji spesimen orang-orang yang demam, sambil memasang fasilitas karantina tambahan. KCNA juga mengatakan pejabat kesehatan telah mengembangkan panduan pengobatan Covid-19 yang bertujuan untuk mencegah overdosis obat dan masalah lainnya.

Pejabat dan peneliti telah meningkatkan upaya untuk mengembangkan dan memproduksi obat secara besar-besaran yang efektif dalam pengobatan infeksi virus ganas. Selain itu Korea Utara akan melakukan metode pengobatan yang lebih rasional, tanpa merinci obat yang akan diberikan.

Pemerintah Korea Utara telah mengerahkan angkatan bersenjata untuk menghadapi wabah Covid-19 termasuk 3.000 staf medis militer, untuk sistem pengiriman obat 24 jam. Televisi pemerintah menunjukkan sejumlah besar tentara berkumpul di alun-alun untuk mendukung pekerjaan anti-virus.

Seorang juru bicara kantor hak asasi manusia PBB mengatakan pada hari Selasa bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Pyongyang untuk memerangi Covid-19 memiliki konsekuensi menghancurkan bagi hak asasi manusia di negara itu. Pembatasan Covid-19 dikhawatirkan dapat mengekang orang untuk mendapatkan cukup makanan dan bertemu dengan orang lain.

Korea Selatan telah menawarkan untuk mengirim pasokan medis, termasuk vaksin, masker dan alat tes, serta kerja sama teknis. Namun belum ada tanggapan dari Pyongyang.

Baca: Kematian Akibat Covid-19 di Korea Utara Bertambah Lagi

REUTERS