TEMPO.CO, Jakarta - Cina marah atas pernyataan Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia, yang menggambarkan kebijakan "nol Covid" negara itu tanpa kompromi dan "tidak berkelanjutan".
WHO menilai kebijakan tersebut menempatkan ratusan juta orang di banyak kota di bawah pembatasan pergerakan, paling dramatis di Shanghai, menyebabkan kerusakan ekonomi yang signifikan di Cina dan sekitarnya dan memicu frustrasi.
Pejabat di Shanghai, sekarang dalam minggu keenam di bawah penguncian besar-besaran, mengatakan pada hari Rabu separuh kota telah mencapai status "nol COVID", tetapi pembatasan akan tetap berlaku.
Pendekatan tanpa kompromi Cina sangat kontras dengan sebagian besar negara lain, di mana pemerintah telah memilih untuk hidup dengan virus.
Dalam komentar publik yang jarang tentang kebijakan suatu negara, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pada hari Selasa bahwa strategi tanpa toleransi Cina tidak berkelanjutan dan sudah waktunya untuk diubah.
Komentar Tedros tidak dimuat di media pemerintah Cina dan disensor di media sosial, dengan satu-satunya tanggapan resmi datang pada konferensi pers reguler kementerian luar negeri.
"Kami berharap individu yang relevan dapat melihat kebijakan Covid Cina secara objektif dan rasional dan mengetahui fakta, daripada membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab," kata juru bicara Kemlu Cina, Zhao Lijian.
Para pemimpin Cina pekan lalu mengancam akan mengambil tindakan terhadap para pengkritik kebijakan tersebut, yang menurut pihak berwenang "mengutamakan kehidupan."
Sebelumnya ada kritik terhadap WHO bahwa badan PBB itu terlalu dekat dengan Cina, yang dibantah oleh WHO.
Cina telah menunjuk jutaan kematian yang disebabkan oleh Covid di negara lain. Korban resminya sejak virus pertama kali muncul di kota Wuhan pada akhir 2019 hanya 5.000-an, jauh di bawah hampir 1 juta kematian di Amerika Serikat.
Pemodelan baru oleh para ilmuwan di Cina dan Amerika Serikat melihat risiko lebih dari 1,5 juta kematian Covid jika Cina mengabaikan kebijakannya saat ini tanpa perlindungan apa pun seperti meningkatkan vaksinasi dan akses ke perawatan.
Hanya setengah dari warga Cina yang berusia di atas 80-an divaksinasi.
Sebuah posting PBB di Weibo tentang komentar Tedros telah dihapus dari platform mirip Twitter tak lama setelah diposting. PBB dan Weibo tidak menanggapi permintaan komentar. WeChat, platform lain, menonaktifkan berbagi unggahan serupa di akun PBB, dengan alasan "pelanggaran aturan."
“Ini menunjukkan bahwa Beijing tidak menoleransi siapa pun yang menentang kebijakan nol COvid-nya,” kata Fang Kecheng, seorang peneliti media Tiongkok di Universitas Tiongkok Hong Kong.
"Masalah ini telah sepenuhnya dipolitisasi dan setiap perbedaan pendapat akan dianggap menantang kepemimpinan puncak."
Meskipun demikian, media sosial Cina telah menjadi jalan penting bagi penduduk untuk mengekspresikan kemarahan mereka atas pembatasan, dengan pengguna memainkan permainan kucing-dan-tikus dengan sensor untuk berbagi akun pribadi tentang kesulitan mereka.
Warga yang tidak dapat meninggalkan rumah mereka mengeluhkan kehilangan pendapatan, kesulitan mendapatkan makanan, akses yang buruk ke perawatan kesehatan, dan kondisi karantina yang tidak sehat.
Reuters
