Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Istri Menteri Keuangan Inggris Janji Bayar Pajak

Reporter

image-gnews
Akshata Murthy, istri Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak. Sumber: Reuters
Akshata Murthy, istri Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak. Sumber: Reuters
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Akshata Murthy istri Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak pada Jumat, 8 April 2022, memastikan dia akan membayar pajak untuk pendapatannya dari luar negeri. Murthy saat ini mendapat tekanan karena menghindari pajak Inggris atas pendapatan dari luar negeri dan suaminya menyebut permasalahan ini sebagai noda politik.

Murthy adalah warga negara India, yang tinggal di Inggris dengan status non-domisili. Status tersebut membuatnya dikenakan opsi untuk membayar pajak ke Pemerintah Inggris atas setiap pendapatan yang dia peroleh saat uang tersebut di transfer ke Inggris.

Menteri Keuangan Inggris, Rishi Sunak. Reuters

Status pajak Murhty telah membuat publik Inggris marah karena suaminya telah memutuskan untuk menaikkan pajak pendapatan padahal Inggris sedang mengalami tingginya inflasi. Inflasi di Inggris bahkan bisa membuat negara itu menghadapi kenaikan biaya hidup terbesar sejak 1956.

     

Murthy adalah putri salah satu pendiri perusahaan IT raksasa di India, Infosys. Dia memiliki 0,9 persen saham di perusahaan itu. Pada tahun lalu, Murthy mendapatkan pembayaran deviden sebesar GBP 11,6 juta (Rp 217 miliar).

Setelah kasusnya diliput secara kritis oleh dua media, Murthy menerbitkan pernyatan pada Jumat malam, 8 April 2022 bahwa dia akan membayar pajak ke Pemerintah Inggris atas pendapatannya dari luar negeri, termasuk deviden dan capital gain untuk tahun pajak 2021/2022 dan tahun berikutnya.

“Saya memahami dan menghargai rasa keadilan di Inggris. Saya tidak ingin status pajak saya merusak konsentrasi (kerja) suami saya atau berdampak ke keluarga saya,” kata Murthy.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

     

Murthy mengatakan pula bahwa pajak-pajaknya yang sebelumnya, berstatus legal karena dia akan terus membayarkan kewajiban pajaknya ke Pemerintah India, bukan Inggris sesuai tempat domisilinya saat ini. Sedangkan Sunak sebelumnya menyebut istrinya berniat pulang kampung ke India untuk merawat kedua orang tuanya yang sudah lansia dan bertambah lemah.

  

Sumber: Reuters

Baca juga: Bekas Menteri Keuangan Afghanistan Kini Jadi Sopir Taksi Uber di AS

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

9 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

THR bagi karyawan swasta akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan cara dipotong oleh pemberi kerja untuk disetorkan ke negara. Berapa besaran pajaknya?


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

12 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

12 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Pengadilan Inggris Tunda Ekstradisi Julian Assange ke Amerika Serikat

1 hari lalu

Julian Assange. AP/Sang Tan
Pengadilan Inggris Tunda Ekstradisi Julian Assange ke Amerika Serikat

Ekstradisi Julian Assange ke Amerika Serikat ditunda karena Assange tidak berhak mengandalkan hak kebebasan berpendapat dalam Amandemen Amerika


Pertama Kalinya, Inggris Kirim 10 Ton Makanan ke Gaza Lewat Udara

2 hari lalu

Militer Amerika Serikat (AS) menjatuhkan bantuan dari udara, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Kota Gaza, 2 Maret 2024. Amerika Serikat pada Sabtu (2/3) mengatakan pihaknya telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza lewat udara untuk pertama kalinya dengan menerjunkan lebih dari 38.000 makanan menggunakan pesawat militer. REUTERS/Kosay Al Nemer
Pertama Kalinya, Inggris Kirim 10 Ton Makanan ke Gaza Lewat Udara

Angkatan Udara Inggris mengirimkan 10 ton bantuan makanan ke Gaza dengan menggunakan helikopter.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

3 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara per Maret 2024 ini mencapai Rp 2,3 triliun.


Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

3 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan THR untuk ASN sudah mulai tersalurkan Rp 13,4 triliun per 24 Maret 2024.


Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga 15 Maret 2024 masih surplus sebesar Rp 22,8 triliun.


Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

3 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.