Jepang Akan Terapkan Kebijakan Diplomasi Baru Terhadap ASEAN

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Jepang akan menerapkan kebijakan diplomasi baru terhadap ASEAN. Pemerintah Jepang sekarang melihat Asia, khususnya ASEAN Plus Three (Jepang, China, Australia), dalam paradigma baru. Mereka melihat, setelah beberapa dekade terakhir, tingkat ketergantungan satu sama lain di ASEAN semakin tinggi, terutama dalam bidang ekonomi, termasuk Indonesia dan Cina. Demikian dikatakan Juru Bicara Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi, Norio Hattori, kepada Tempo News Room di press room Hotel Borobudur Jakarta, Minggu (13/1) pagi. Untuk itu, menurut Hattori, Asia harus berada dalam satu kesatuan, saling berkoordinasi dan memperhatikan satu sama lain. Jepang bermaksud untuk meningkatkan keharmonisan di antara negara-negara ini (ASEAN plus Three, Jepang, China, Australia.). Dalam kesempatan itu, ia juga menceritakan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Jepang untuk mengembalikan kondisi perekonomian negaranya yang sempat mengalami resesi. Ia berharap hal ini juga dilakukan oleh Indonesia. “Kami sudah memiliki rencana yang telah dipresentasikan oleh pemerintah yang banyak memberi perhatian pada segala hal, misalnya, privatisasi, evaluasi struktur ekonomi, dan membersihkan sistem di sektor perbankan,” kata Hattori. Selain itu, kata Hattori, pihaknya juga harus melakukan perbaikan di sektor industri dan semua sektor. “Hal ini tentu saja juga harus diterapkan di Indonesia,” ia menjelaskan. Menyinggung masalah penjadwalan utang luar negeri yang diminta oleh pemerintah Indonesia, Hattori mengatakan, “Indonesia mungkin menginginkan ‘write off’, tetapi ini tidak baik,” ujarnya. Ia mengatakan, Indonesia harus punya pendirian dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan itu adalah pertolongan yang aman. Indonesia harus lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. “Kami ingin pertolongan yang kami berikan adalah ‘safe help’. Kami hanya mendukung, menuntun saja. Bukan kami yang melaksanakan pembangunan di Indonesia tapi Indonesia sendiri. Sekali lagi, kami hanya menuntun,” Hattori menegaskan. Namun begitu, pihaknya menyadari bahwa pasca tahun 1997/1998 adalah masa reformasi. Untuk itu pihaknya akan bersabar, karena menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan proses perubahan dalam skala yang besar memang membutuhkan waktu yang lama. (Purwani Diyah Prabandari/Fitri Oktarini)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.