Filipina Tangkap Warganya Karena Terkait Teroris Asal Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Manila:Aparat keamanan di Marawi, Filipina, menangkap warga setempat yang diduga kaki tangan teroris asal Indonesia, Senin (21/1). Kasus ini sebagai pengembangan aparat menyusul penangkapan Fathur Rohman Al-Ghozi asal Indonesia yang diduga punya jaringan dengan Al-Qaidah pimpinan Usamah bin Laden. Siapa warga Filipina yang diringkus itu? Mohammad Kiram, 36 tahun. Begitu ungkap juru bicara militer Letkol Jose Mabanta. “Tidak ada perlawanan dari Kiram saat penangkapan,” ujar Mabanta di Manila. Polisi dan militer Filipina sedemikian yakin Kiram punya hubungan dengan Jamaah Islamiyah yang diduga dipimpin Fathur. Seperti diketahui, Fathur ditangkap di Distrik Quaiapo, Manila, Selasa pekan lalu. Juru bicara militer setempat mengatakan, penangkapan itu berdasar petunjuk kepolisian Singapura. Selain itu, Fathur juga diburu pemerintah Malaysia. Ia bersama Jamaah Islamiyah dituduh terlibat terorisme di negeri jiran tersebut. Mabanta menyebut ditemukannya Kiram berasal dari pengakuan Fathur. “Ia menyebut Kiram,” ujarnya. Menurut Mabanta, Fathur mengakui Kiram sebagai salah penghubung untuk mendapatkan bahan peledak di Filipina. Kiram pula, jelasnya, yang membantu Fathur dalam penyelundupan barang berbahaya tersebut ke sejumlah negara di Asia Tenggara. Mabanta menjelaskan, Fathur mengakui bahan peledak yang disita polisi dan apara militer dalam penggerebekan itu akan dikirim kepada para penghubungnya di negara-negara lain, khususnya kawasan di negara-negara Asia Tenggara. Sementara ini, polisi dan militer Fipilina belum bisa menyodorkan fakta akurat keterlibatan Fathur dan Jamaah Islamiyah dengan jaringan Usamah bin Laden. Semua masih dugaan. (Juke Illafi K/Antara/DPA)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.