Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

16 Tahun Lalu Pelantikan Presiden Evo Morales, Suku Indian Pertama Pimpin Negara

Reporter

image-gnews
Presiden Bolivia, Evo Morales. REUTERS/Bolivian Presidency
Presiden Bolivia, Evo Morales. REUTERS/Bolivian Presidency
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 22 Januari, 16 tahun lalu, Evo Morales dilantik menjadi presiden. Morales merupakan Presiden Bolivia yang dikenal sosialis. Ia menjadi pribumi Bolivia pertama yang menduduki posisi kepala negara, setelah 470 tahun kolonialisasi Spanyol.

Mengutip dari laman Britannica, pria yang memiliki nama lengkap Juan Evo Morales Ayma ini merupakan anggota suku Indian, Aymara yang tinggal di Altiplano, dataran tinggi di Pegunungan Andes antara Peru dan Bolivia. Ia lahir pada 26 Oktober 1959 di Isallavi, Bolivia.

Sebagian besar masa kecil Morales dihabiskan dengan menggembala llama, hewan khas Amerika Selatan, milik keluarganya. Setelah lulus SMA, Morales kemudian memilih untuk bergabung dengan militer lalu pindah bersama keluarganya di wilayah Chapare di sisi timur Bolivia. Di tempat baru inilah ia dan keluarganya kembali menekuni profesi lama mereka yaitu bertani.

Pada awal 1980-an, Morales aktif dalam serikat petani koka di kawasan tersebut. Kemudian pada 1985 dia diangkat menjadi sekretaris jenderal serikat petani. Tiga tahun setelahnya, Morales menjadi sekretaris eksekutif federasi serikat-serikat petani cokelat Bolivia.

Pada pertengahan 1990-an, pemerintah Bolivia mulai memerangi produksi koka dengan bantuan Amerika Serikat. Saat itulah Morales terlibat dalam pembentukan sebuah partai politik bernama Movimiento al Socialismo (MAS) atau Gerakan Menuju Sosialisme. Meski demikian, ia tetap menjadi ketua kehormatan federasi serikat petani koka Bolivia.

2 Periode Evo Morales Presiden Bolivia

Pada 1997, Morales terpilih menjadi anggota majelis rendah Parlemen Bolivia dan kemudian menjadi kandidat presiden dari MAS pada 2002. Dalam kampanyenya, Morales menyerukan pengusiran DEA, organisasi pemberantas obat-obatan terlarang AS yang beroperasi di Bolivia. Sayangnya, dalam pemilihan presiden 2002, Morales kalah tipis dari Gonzalo Sanchez de Lozada.

Meski kalah Morales tetap aktif berpolitik. Pada 2003, Sanchez de Lozada mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Pemerintahanya diteruskan Carlos Mesa Gibert yang mempertimbangkan untuk mengubah kebijakan penghapusan produksi koka ilegal yang tidak populer itu.

Pada 2005, MAS kembali mengusung Morales sebagai calon presiden dan kali ini ia menang dengan meraup 54 persen suara. Morales menjadi keturunan Indian pertama yang menjadi presiden Bolivia dan sekaligus calon presiden yang memenangkan suara mayoritas sejak 1982.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat dilantik pada 22 Januari 2006, Presiden Bolivia Evo Morales berjanji akan mengurangi kemiskinan warga keturunan Indian, mengurangi tekanan pada petani koka, menasionalisasi sektor energi, memerangi korupsi, dan meningkatkan pajak untuk orang kaya.

Morales juga mendukung amandemen konstitusi untuk memperkuat hak-hak warga keturunan Indian, menegaskan politik nasionalisasi, dan redistribusi tanah. Selain itu amandemen konstitusi juga didorong untuk menambah masa jabatan Presiden Bolivia menjadi dua kali berturut-turut.

Pada pemilu 2014, Evo Morales kembali menang dengan meraup 60 persen dukungan suara. Namun dengan beberapa skandal yang muncul setelah ia menjabat membuat dirinya tak bisa lagi mencalonkan diri pada pemilu 2019. Hal ini karena 51 persen rakyat Bolivia menolak perubahan konstitusi mengenai pencalonannya.

WINDA OKTAVIA

Baca: 5 Hal Mengenai Evo Morales dari Bolivia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presiden Tunjuk Gubernur di RUU Daerah Khusus Jakarta

23 jam lalu

RUU Daerah Khusus Jakarta menjadi kontroversi karena muncul pasal yang memberikan wewenang kepada presiden untuk menunjuk Gubernur Jakarta.
Presiden Tunjuk Gubernur di RUU Daerah Khusus Jakarta

RUU Daerah Khusus Jakarta menjadi kontroversi karena muncul pasal yang memberikan wewenang kepada presiden untuk menunjuk Gubernur Jakarta.


RUU DKJ, Ketua Komisi II DPR Bilang Tak Tahu Pengusul Gubernur Ditunjuk Presiden

1 hari lalu

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Ahmad Doli Kurnia usai Rapat Paripurna Masa Persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Oktober 2023.
RUU DKJ, Ketua Komisi II DPR Bilang Tak Tahu Pengusul Gubernur Ditunjuk Presiden

Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengklaim tak mengetahui sosok yang mengusulkan gubernur diangkat secara langsung oleh Presiden di RUU DKJ.


Jika Terpilih jadi Presiden, Anies Akan Bentuk Satgasus Berantas Mafia Daging dengan Merekrut Eks Pegawai KPK

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (tengah) memberikan pidato politik di pasar Minggu Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Rabu, 6 Desember 2023. Dalam kunjungan tersebut, warga dan pedagang berharap Anies Baswedan untuk menurunkan harga sembako serta biaya pendidikan dan kesehatan yang dinilai masih mahal jika terpilih nanti. ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi
Jika Terpilih jadi Presiden, Anies Akan Bentuk Satgasus Berantas Mafia Daging dengan Merekrut Eks Pegawai KPK

Anies meyakini eks pegawai KPK yang tak lolos TWK merupakan kumpulan orang-orang yang berani dan berintegritas.


LDP Dililit Skandal Penggalangan Dana Rp10 M, Posisi PM Kishida Terancam?

1 hari lalu

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menghadiri acara Kemitraan untuk Infrastruktur Global dan Investasi selama KTT G7, di Hotel Grand Prince di Hiroshima, Jepang, 20 Mei 2023. REUTERS/Jonathan Ernst
LDP Dililit Skandal Penggalangan Dana Rp10 M, Posisi PM Kishida Terancam?

Partai Demokrat Liberal LDP, yang berkuasa di Jepang sedang jadi sorotan akibat terlibat dugaan skandal penggalangan dana Rp10,5 miliar.


Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Anies: Ini Ironis

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan) berdialog dengan pedagang cabai di pasar Minggu Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Rabu, 6 Desember 2023. Dalam kunjungan tersebut, warga dan pedagang berharap Anies Baswedan untuk menurunkan harga sembako serta biaya pendidikan dan kesehatan yang dinilai masih mahal jika terpilih nanti. ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi
Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Anies: Ini Ironis

"Demokrasi yang paling tinggi malah justru dipangkas kebebasan berdemokrasinya, ini ironis, ini ironis," kata Anies.


Menuai Polemik, Ini Tanggapan Sejumlah Pihak soal RUU DKJ

1 hari lalu

Ketua Fraksi Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino menyerahkan tiga nama usulan untuk menjadi Pejabat Gubernur DKI Jakarta pada Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Menuai Polemik, Ini Tanggapan Sejumlah Pihak soal RUU DKJ

RUU DKJ menuai polemik lantaran memuat aturan jabatan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh Presiden.


Apa Konsekuensinya jika RUU DKJ Disahkan DPR?

2 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintasi Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, Senin, 18 September 2023. Perubahan ini akan ditetapkan setelah ibu kota negara nantinya resmi pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Apa Konsekuensinya jika RUU DKJ Disahkan DPR?

RUU DKJ disetujui menjadi RUU usulan inisiatif DPR. Berikut konsekuensi jika RUU DKJ disahkan.


Isi Lengkap RUU DKJ yang Nyatakan Gubernur Jakarta Nantinya Ditunjuk Presiden

2 hari lalu

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Wikimedia
Isi Lengkap RUU DKJ yang Nyatakan Gubernur Jakarta Nantinya Ditunjuk Presiden

RUU DKJ usulan inisiatif DPR RI, Pasal 10, memuat bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur.


Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ, PKS DKI: Mau Jadi Diktator?

2 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ, PKS DKI: Mau Jadi Diktator?

PKS DKI khawatir penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden dapat mengembalikan kondisi negara ke era Orde Baru.


Aturan Turunan UU Perlindungan Data Pribadi Sudah Rampung, Kominfo Harap Bisa Terbit Tahun Depan

3 hari lalu

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong, dalam acara konferensi pers
Aturan Turunan UU Perlindungan Data Pribadi Sudah Rampung, Kominfo Harap Bisa Terbit Tahun Depan

Pemerintah telah merampungkan aturan turunan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kapan terbit?