Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PM Afghanistan Minta Dunia Akui Pemerintahan Taliban: Semua Syarat Dipenuhi

Reporter

image-gnews
Mullah Mohammad Hasan Akhund ditunjuk sebagai perdana menteri dalam pemerintahan baru Taliban, di bawah bendera negara Islamic Emirates of Afghanistan. Sebelumnya ia menjadi menteri luar negeri dan kemudian wakil perdana menteri saat Taliban berkuasa dari 1996-2001. Namanya berada di dalam daftar sanksi PBB. REUTERS
Mullah Mohammad Hasan Akhund ditunjuk sebagai perdana menteri dalam pemerintahan baru Taliban, di bawah bendera negara Islamic Emirates of Afghanistan. Sebelumnya ia menjadi menteri luar negeri dan kemudian wakil perdana menteri saat Taliban berkuasa dari 1996-2001. Namanya berada di dalam daftar sanksi PBB. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Perdana Menteri Afghanistan, Mullah Hasan Akhund, meminta dunia internasional secara resmi mengakui pemerintahan Taliban. Dalam konferensi pers di Kabul dia menyatakan semua persyaratan telah dipenuhi.

"Saya meminta semua pemerintah, terutama negara-negara Islam, harus memulai pengakuan," kata Akhund, dalam penampilan siaran publik besar pertamanya sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Afghanistan pada September lalu.

Negara-negara asing enggan mengakui pemerintahan Taliban yang mengambil alih Afghanistan pada Agustus. Akibatnya negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat membekukan aset perbankan Afghanistan senilai miliaran dolar. Selain itu dana pembangunan yang pernah menjadi tulang punggung ekonomi Afghanistan juga dipotong.

Akhund serta pejabat pemerintahan Taliban lainnya mengajukan banding dalam konferensi pers, yang juga dihadiri oleh pejabat PBB. Dia meminta agar pembatasan uang ke Afghanistan dilonggarkan karena menyebabkan krisis ekonomi.

"Bantuan jangka pendek bukanlah solusi, kita harus berusaha mencari cara untuk menyelesaikan masalah secara mendasar," katanya.

Komunitas internasional telah meningkatkan bantuan kemanusiaan namun tak melalui Taliban. Jutaan orang di Afghanistan jatuh miskin akibat krisis uang tunai dan ekonomi yang memburuk selama musim dingin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons juga berbicara di acara tersebut. Dia mengatakan krisis ekonomi Afghanistan adalah masalah serius yang perlu ditangani oleh semua negara. "PBB sedang bekerja untuk merevitalisasi ekonomi Afghanistan," katanya.

Penjabat menteri luar negeri Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, mengatakan pemerintah Taliban sedang mencari hubungan ekonomi dengan masyarakat internasional. "Bantuan kemanusiaan adalah solusi jangka pendek untuk masalah ekonomi, tetapi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah jangka panjang adalah pelaksanaan proyek infrastruktur," katanya.

Baca: Taliban Bubarkan Demonstran Wanita Pakai Semprotan Merica

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


ISIS Cabang Afghanistan Klaim Bertanggung Jawab atas Serangan Moskow, Siapa Mereka?

4 hari lalu

Saidakrami Murodali Rachabalizoda, tersangka penembakan di tempat konser Balai Kota Crocus, duduk di balik dinding kaca kandang terdakwa di pengadilan distrik Basmanny di Moskow, Rusia 24 Maret 2024. REUTERS/Shamil Zhumatov
ISIS Cabang Afghanistan Klaim Bertanggung Jawab atas Serangan Moskow, Siapa Mereka?

Serangan mematikan di Moskow yang diklaim oleh afiliasi ISIS menyebabkan 137 orang tewas dan sekitar 100 orang terluka.


Indonesia Kirim Bantuan Vaksin Polio ke Afghanistan

21 hari lalu

Ekspresi seorang anak saat diteteskan vaksin polio dalam pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Puskesmas Tambakrejo, Semarang, Jawa Tengah, Senin 15 Januari 2024. Kementerian Kesehatan menggelar Sub PIN Polio 2024 secara serentak di tiga provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY dengan putaran pertama di bulan Januari dan putaran kedua pada Februari mendatang sebagai upaya menanggulangi kejadian luar biasa (KLB) polio. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Indonesia Kirim Bantuan Vaksin Polio ke Afghanistan

Indonesia bekerja sama di antaranya dengan UNICEF memberikan bantuan vaksin polio bOPV ke Afghanistan


Inggris Tangkap 5 Anggota Pasukan Khusus SAS, Diduga Terlibat Kejahatan Perang di Suriah

23 hari lalu

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi memeriksa sebuah bangunan saat mencari militan ISIS saat bentrokan di luar penjara di Hasaka, Suriah 22 Januari 2022. Militan ISIS meledakkan bom mobil di dekat gerbang penjara yang membantu puluhan narapidana melarikan diri ke distrik Ghweiran al-Hasaka. North Press Agency Digital/Handout via REUTERS
Inggris Tangkap 5 Anggota Pasukan Khusus SAS, Diduga Terlibat Kejahatan Perang di Suriah

Lima anggota unit pasukan khusus elit SAS Inggris ditangkap karena dicurigai melakukan kejahatan perang di Suriah


15 Orang Tewas Akibat Salju Lebat dan Badai di Afghanistan

26 hari lalu

Kendaraan yang tertutup salju di jalan, menyusul badai musim dingin yang melanda wilayah tersebut, di Buffalo, New York, AS 25 Desember 2022. New York mengalami badai salju terburuk dalam 45 tahun yang membuat pengendara terdampar di dalam mobil dan menewaskan sedikitnya 13 orang. Instagram/Jason Murawski Jr/via REUTERS
15 Orang Tewas Akibat Salju Lebat dan Badai di Afghanistan

Badai salju hebat di Afghanistan menyebabkan 15 orang tewas dan ribuan ternak mati.


Menlu Retno: Dewan HAM PBB Harus Tangani Pelanggaran HAM Israel atas Palestina

31 hari lalu

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berbicara dalam Sidang ke-55 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin 26 Februari 2024. ANTARA/HO-akun X @Menlu_RI
Menlu Retno: Dewan HAM PBB Harus Tangani Pelanggaran HAM Israel atas Palestina

Menlu Retno mendesak Dewan HAM PBB untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.


Taliban Bebaskan Ekstrimis Anti-Imigran Austria, Lansia 84 Tahun

32 hari lalu

Tentara Taliban berjaga-jaga pada upacara peringatan kedua pengambilalihan Kabul oleh Taliban di Kabul, Afghanistan, 15 Agustus 2023. REUTERS/Ali Khara
Taliban Bebaskan Ekstrimis Anti-Imigran Austria, Lansia 84 Tahun

Taliban membebaskan Herbert Fritz, seorang ekstrimis anti-imigran berusia 84 tahun. Ia sedang membuat artikel wisata di Afghanistan.


Menlu Retno Angkat Isu Hak Perempuan di Konferensi PBB tentang Taliban

38 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dokumentasi Kementerian Luar Negeri RI
Menlu Retno Angkat Isu Hak Perempuan di Konferensi PBB tentang Taliban

Menlu Retno Marsudi mengangkat isu hak-hak perempuan Afghanistan dalam konferensi PBB di Doha, Qatar yang membahas Taliban.


Pakistan Blokir Layanan Telepon Seluler saat Pemilu Dimulai

50 hari lalu

Seorang pria melihat poster berisi nama kandidat yang ikut serta dan tanda pemilu mereka, di luar kantor pemungutan suara, yang disiapkan untuk pemilihan umum di Karachi, Pakistan 7 Februari 2024. REUTERS/Akhtar Soomro
Pakistan Blokir Layanan Telepon Seluler saat Pemilu Dimulai

Pakistan pada Kamis 7 Februari 2024 menghentikan layanan telepon seluler di seluruh negeri sebelum pemilu


Jelang Pemilu Pakistan, Calon Independen Ditembak Mati

57 hari lalu

Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk
Jelang Pemilu Pakistan, Calon Independen Ditembak Mati

Ini menjadi pembunuhan kedua terhadap kandidat terkait dengan partai mantan PM Pakistan Imran Khan


Lebih dari 7,5 Juta Balita Terima Vaksin Polio di Afghanistan

57 hari lalu

Seorang anak menerima vaksinasi polio selama kampanye anti-polio di pinggiran Jalalabad, Afghanistan, 1 Desember 2015. [REUTERS/Parwiz]
Lebih dari 7,5 Juta Balita Terima Vaksin Polio di Afghanistan

Lebih dari 7,5 juta anak balita akan menerima vaksin polio di 21 dari 34 provinsi di Afghanistan