![Kem Sokha berbicara kepada wartawan di Phnom Penh setelah terpilih sebagai wakil ketua dewan Majelis Nasional, 26 Agustus 2014. [Radio Free Asia]](https://statik.tempo.co/data/2018/09/11/id_732864/732864_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta -Pengadilan Kamboja pada Rabu 19 Januari 2022 kembali melanjutkan sidang yang melibatkan tokoh oposisi utama Kem Sokha. Sidang ditunda hampir dua tahun akibat pandemi COVID-19.
Chin Malin, juru bicara Kementerian Kehakiman dan Komisi Hak Asasi Manusia Kamboja (CHRC), mengklaim ada cukup bukti untuk melanjutkan kasus tersebut.“Terkait kasus Kem Sokha, pengadilan telah menjalankan kewenangan kehakimannya dengan benar sesuai dengan undang-undang,” kata dia.
Pengadilan pengkhianatan Sokha, yang dimulai pada Januari 2020, ditunda segera setelahnya pada Maret karena kasus pertama virus corona mulai muncul.
“Sekarang kami telah mengendalikan COVID-19, sehingga kami dapat melanjutkan persidangan,” Y Rin, juru bicara pengadilan Phnom Penh, mengatakan kepada Al Jazeera.
Kem Sokha, mantan pemimpin Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) yang sekarang dilarang, ditangkap dan didakwa melakukan makar pada 2017. Penahanan ini hanya setahun sebelum Kamboja mengadakan pemilihan nasional pada 2018.
Sokha ditangkap karena pengkhianatan, tuduhan yang membawa hukuman maksimal 30 tahun penjara. Tuduhan itu didasarkan pada video di mana Sokha mengatakan dia telah menerima saran dari AS tentang bagaimana membangun gerakan oposisi.
Pria berusia 68 tahun itu dituduh berusaha menggulingkan pemerintah dengan dukungan Amerika Serikat. Kasus ini menyebabkan pembubaran paksa CNRP, ancaman elektoral utama bagi Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang berkuasa.
CPP dipimpin oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade.
Sementara tim pembela Sokha mengaku siap membela politisi veteran itu di pengadilan.
“Kami, rekan pengacara kami, dan klien kami siap untuk diadili,” kata pengacara pembela Sokha, Chan Chen. “Kami memiliki harapan [untuk menang]. Seperti yang saya katakan sebelumnya, klien saya tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan.”
Namun, banyak yang skeptis. “Saya akan terkejut jika dia tidak dinyatakan bersalah. Pengadilan hampir tidak membebaskan kasus politik di Kamboja,” kata Virak, mantan Presiden Pusat Hak Asasi Manusia Kamboja (CCHR), sebuah organisasi hak asasi manusia lokal yang didirikan oleh Sokha.
Baca juga: Pengadilan Tokoh Oposisi Kamboja Kem Sokha Dimulai
SUMBER: ALJAZEERA
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
