Peretas Gempur Website Pemerintah Ukraina, Serangan Rusia?

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Layar laptop menampilkan pesan peringatan dalam bahasa Ukraina, Rusia dan Polandia, yang muncul di situs resmi Kemenlu Ukraina setelah serangan siber 14 Januari 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Layar laptop menampilkan pesan peringatan dalam bahasa Ukraina, Rusia dan Polandia, yang muncul di situs resmi Kemenlu Ukraina setelah serangan siber 14 Januari 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

    TEMPO.CO, Jakarta - Serangan siber besar-besaran menghantam situs web Pemerintah Ukraina pada Kamis malam, 13 Januari 2022, membuat beberapa di antaranya tidak dapat diakses hingga Jumat pagi dan mendorong pemerintah membuka penyelidikan.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan kepada Reuters bahwa terlalu dini untuk mengatakan siapa yang berada di balik serangan itu, tetapi ia mengatakan Rusia berada di balik serangan serupa di masa lalu.

    Serangan siber, yang melanda situs termasuk milik kementerian luar negeri, kabinet menteri dan dewan keamanan serta pertahanan,  terjadi ketika Kyiv dan sekutunya telah membunyikan alarm tentang kemungkinan serangan militer baru Rusia terhadap Ukraina.

    "Terlalu dini untuk menarik kesimpulan, tetapi ada catatan panjang serangan (siber) Rusia terhadap Ukraina di masa lalu," kata juru bicara kementerian luar negeri kepada Reuters.

    Kemenlu Rusia tidak segera menanggapi permintaan komentar. Rusia sebelumnya membantah berada di balik serangan siber di Ukraina.

    "Ukraina! Semua data pribadi Anda telah diunggah ke jaringan publik. Semua data di komputer dihancurkan, tidak mungkin untuk memulihkannya," kata pesan yang terlihat di situs web pemerintah yang diretas, ditulis dalam bahasa Ukraina, Rusia, dan Polandia.

    "Semua informasi tentang Anda telah terbuka. Ini untuk masa lalu Anda, sekarang dan masa depan."

    Serangan ini terjadi sehari setelah NATO dan Rusia gagal mencapai kesepakatan dalam perundingan tentang krisis Ukraina di Brussels.

    Rusia mengatakan dialog terus berlanjut tetapi menemui jalan buntu ketika mencoba membujuk Barat untuk melarang Ukraina bergabung dengan NATO.  

    Mengomentari serangan siber, seorang pejabat tinggi keamanan Ukraina mengatakan kepada Reuters, "Semua subjek keamanan siber menyadari kemungkinan provokasi semacam itu oleh Federasi Rusia. Oleh karena itu, respons terhadap insiden ini dilakukan seperti biasa."

    Pemerintah Ukriana mengatakan telah memulihkan sebagian besar situs yang terkena dampak dan tidak ada data pribadi yang dicuri. Sejumlah situs web pemerintah lainnya telah ditangguhkan untuk mencegah serangan menyebar, katanya.

    Hubungan antara Ukraina dan Rusia runtuh setelah pencaplokan Krimea oleh Moskow pada tahun 2014 dan pecahnya perang antara pasukan Kyiv dan separatis yang didukung Rusia di Ukraina timur pada tahun yang sama.

    Amerika Serikat mengatakan pada hari Kamis bahwa Rusia mungkin mencoba membuat dalih untuk meluncurkan serangan militer baru di Ukraina, membandingkan situasi  saat ini dengan keadaan pada 2014.

    Rusia memperingatkan kemungkinan "konsekuensi bencana" jika tidak ada kesepakatan tentang apa yang disebut Kremlin sebagai garis merah keamanan, tetapi mengatakan Moskow tidak menyerah pada diplomasi dan bahkan akan mempercepatnya.

    Komentar Rusia mencerminkan pola Moskow yang mengatakan ingin mengejar diplomasi tetapi menolak seruan untuk menarik pasukannya dari dekat Ukraina dan memperingatkan konsekuensi yang tidak ditentukan bagi keamanan Barat jika tuntutannya tidak diindahkan.

    Ukraina mengalami serangkaian serangan dunia maya sejak 2014, yang melumpuhkan pasokan listrik, membekukan supermarket, dan memaksa pihak berwenang untuk menopang mata uang hryvnia setelah sistem TI bank rusak.

    Ukraina yakin serangan itu adalah bagian dari apa yang disebutnya "perang hibrida" Rusia melawan Ukraina dan sekutunya.

    Pada tahun 2017, sebuah virus yang disebut NotPetya oleh beberapa ahli, melanda Ukraina dan menyebar ke seluruh dunia, melumpuhkan ribuan mesin saat menyebar ke puluhan negara.

    Kremlin membantah terlibat, dan menilainya sebagai "tuduhan tak berdasar".

    REUTERS


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    PTM 100 persen DKI Tetap Berjalan Meski Didesak Banyak Pihak

    Pemprov Ibu Kota tetap menerapkan PTM 100 persen meski banyak pihak mendesak untuk menghentikan kebijakan itu. Sejumlah evaluasi diberikan pihak DKI.