Tumbangnya Presiden Tunisia Zine Ben Ali dan Cikal Bakal Arab Spring

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Presiden Tunisia Zine el Abidine Ben Ali melambai kepada para pendukung setelah ia dilantik di majelis nasional di Tunis, 12 November 2009. [REUTERS / Zoubeir Souissi]

    Presiden Tunisia Zine el Abidine Ben Ali melambai kepada para pendukung setelah ia dilantik di majelis nasional di Tunis, 12 November 2009. [REUTERS / Zoubeir Souissi]

    TEMPO.CO, Jakarta -Hari ini 11 tahun silam pergolakan politik seiring derasnya demonstrasi membuat Presiden Tunisia, Zainal Abidin bin Ali lengser dan kabur.

    Zainal Abidin bin Ali atau biasa dikenal dengan Zine Ben Ali adalah politikus asal Tunisia dan mantan Presiden Tunisia yang menjabat sejak 1987.

    Ben Ali menjabat sebagai Presiden Tunisia hingga awal tahun 2011.

    Saat itu, ia digulingkan oleh rakyatnya sendiri dan penggulingan terhadap Ben Ali menjadi salah satu cikal bakal terjadinya Arab Spring.

    Ben Ali merupakan politikus kelahiran 3 September 1936. Pada awalnya, ia adalah militan muda dari Partai Neo-Destour dan ia dikirm ke Prancis untuk mengikuti latihan militer. Setelah ia berhasil lulus dari Sekolah Inter-Arms di Saint-Cyr dan Sekolah Artileri di Chalons-en-Champagne, ia melanjutkan pendidikan militernya di Amerika Serikat.

    Setelah menyelesaikan pendidikan militernya, Ben Ali ditunjuk untuk mendirikan dan mengatur Departemen Keamanan Militer pada 1964 hingga 1974. Selanjutnya, ia dipromosikan menjadi Direktur Jenderal Keamanan Nasional di Departemen Dalam Negeri pada 1977. Selain itu, ia ditunjuk juga untuk menjadi atase militer Tunisia di Maroko dan menjadi Duta Besar di Polandia.

    Ben Ali dipanggil kembali ke Tunisia dan ia menjadi Kepala Keamanan Nasional. Kemudian, pada 1 Oktober 1987, Ben Ali diangkat menjadi Perdana Menteri di bawah Presiden Habib Bourguiba. Naiknya Ben Ali menjadi Perdana Menteri dimanfaatkan untuk menggulingkan Habib Bourguiba.

    Saat itu, Ben Ali melakukan sebuah kudeta damai untuk menggulingkan Bourguiba karena dianggap tidak kompeten untuk memimpin Tunisa. Setelah itu, Ben Ali naik menjadi presiden Tunisia pada 7 November 1987.

    Ben Ali selalu terpilih pada setiap pemilihan presiden dan selalu memenangi pemilihan dengan raihan suara mencapai 90%.

    Keperkasaan Ben Ali dalam memimpin Tunisia harus luntur setelah adanya aksi demonstrasi massa yang dilakukan oleh masyarakat Tunisia.

    Serangkaian aksi demonstrasi di Tunisia memaksa Ben Ali dan keluarganya melarikan diri menuju Arab Saudi. Peristiwa itu terjadi pada 14 Januari 2011.

    Larinya Ben Ali menuju Arab Saudi menyebabkan terjadinya vacuum of power di Tunisia dan akhirnya kekosongan pemerintahan ini diambil alih oleh Pemerintahan Sementara Tunisia. Pemerintah Sementara Tunisa meminta Interpol untuk menerbitkan surat penangkapan terhadap Ben Ali dengan tuduhan pencucian uang dan penyelundupan obat-obatan.

    Kemudian, Pengadilan Tunisia menjatuhkan hukuman 35 tahun penjara bagi Ben Ali dan istrinya atas tuduhan pencurian dan kepimilikan uang ilegal. Selanjutnya, pada 2012, Pengadilan Tunisia kembali mejatuhkan hukuman kepada Ben Ali, yaitu hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan memancing kekerasan dan pembunuhan.

    Pada April 2013, giliran Pengadilan Militer Tunisia yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Ben Ali atas tuduhan pembubaran paksa unjuk rasa di Sfax.

    Ben ali meninggal dunia pada 19 September 2019 di Jeddah, Arab Saudi. Ben Ali meninggal dunia saat sedang berada dalam pengasingan.

    Penggulingan Ben Ali di Tunisia menjadi inspirasi bagi masyarakat yang ada di negeri jiran Tunisia dan penggulingan Ben Ali menjadi sebuah awal dari suatu fenomena yang disebut Arab Spring.

    EIBEN HEIZIER

    Baca juga: Kekhawatiran Gelombang Arab Spring II, Irak dan Mesir Memanas

     

     


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    PTM 100 persen DKI Tetap Berjalan Meski Didesak Banyak Pihak

    Pemprov Ibu Kota tetap menerapkan PTM 100 persen meski banyak pihak mendesak untuk menghentikan kebijakan itu. Sejumlah evaluasi diberikan pihak DKI.