Filipina Larang Warga Belum Vaksin COVID-19 Naik Transportasi Publik di Manila

Reporter:
Editor:

Sita Planasari

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Seorang polisi memeriksa penumpang di dalam jeepney yang melewati pos pemeriksaan pada hari pertama lockdown dua minggu untuk mencegah penyebaran varian Delta Covid-19 di Quezon City, Metro Manila, Filipina, 6 Agustus 2021. REUTERS/Eloisa Lopez

    Seorang polisi memeriksa penumpang di dalam jeepney yang melewati pos pemeriksaan pada hari pertama lockdown dua minggu untuk mencegah penyebaran varian Delta Covid-19 di Quezon City, Metro Manila, Filipina, 6 Agustus 2021. REUTERS/Eloisa Lopez

    TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Filipina melarang warga yang belum menerima vaksin COVID-19 naik transportasi publik di ibu kota, Manila. Seperti dilansir France24 pada Jumat 14 Januari 2022, keputusan Departemen Transportasi ini akan mulai berlaku pada Senin pekan depan.

    Departemen Perhubungan mengatakan kebijakan "tidak ada vaksinasi, tidak ada tumpangan" dirancang untuk melindungi semua orang dan menghindari penutupan sistem transportasi umum yang merusak ekonomi dalam lonjakan wabah COVID-19 terakhir.

    "Kami percaya memaksakan intervensi akan mencegah hilangnya nyawa karena non-vaksinasi," katanya.

    Kebijakan itu diambil menyusul melonjaknya kembali kasus COVID-19 akibat masuknya varian Omicron yang lebih cepat menular dibanding varian virus corona lainnya.

    Penumpang harus menunjukkan bukti vaksinasi sebelum naik bus umum, jeepney, kereta api, kapal atau pesawat di Metro Manila. Kasus COVID-19 di ibu kota saat ini melonjak, menyebabkan gangguan luas dalam bisnis dan meningkatnya jumlah pasien rumah sakit.

    Pengecualian akan dibuat untuk warga yang tidak divaksinasi yang memiliki izin resmi untuk bepergian, untuk membeli makanan, mencari perawatan medis, atau akan divaksinasi.

    Langkah ini juga menambah deretan kebijakan tegas Presiden Rodrigo Duterte dalam penanganan pandemi. Sebelumnya, ia memerintahkan penangkapan warga yang belum divaksinasi COVID-19 jika nekat keluar rumah.

    Namun kelompok hak asasi, termasuk Amnesty International, mengecam kebijakan tersebut."Jalan keluar dari pandemi ini adalah dengan tidak memaksakan pembatasan dan hukuman yang tidak proporsional dan tidak dapat diterima kepada mereka yang tidak divaksinasi," kata Butch Olano dari Amnesty International Filipina.

    Dia memperingatkan aturan itu akan secara tidak adil menargetkan orang miskin yang tidak dapat bekerja dari rumah dan "semakin mengikis kepercayaan pada pemerintah".

    Hanya sekitar setengah populasi Filipina yang telah memperoleh vaksin COVID-19 penuh, meskipun di ibu kota tingkat vaksinasi jauh lebih tinggi.

    Baca juga: Warga Filipina yang Belum Imunisasi Vaksin Covid-19 Bisa Ditahan, Jika ...

    SUMBER: FRANCE24

    Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    PTM 100 persen DKI Tetap Berjalan Meski Didesak Banyak Pihak

    Pemprov Ibu Kota tetap menerapkan PTM 100 persen meski banyak pihak mendesak untuk menghentikan kebijakan itu. Sejumlah evaluasi diberikan pihak DKI.