Pemerintah Australia Akan Putuskan Nasib Novak Djokovic Hari Ini

Reporter:
Editor:

Sita Planasari

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Petenis Serbia Novak Djokovic, meninggalkan lapangan setelah didiskualifikasi setelah pukulannya mengenai seorang hakim garis saat melawan Pablo Carreno Busta dalam pertandingan AS Terbuka di USTA Billie Jean King National Tennis Center, 7 September 2020. Mandatory Credit: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

    Petenis Serbia Novak Djokovic, meninggalkan lapangan setelah didiskualifikasi setelah pukulannya mengenai seorang hakim garis saat melawan Pablo Carreno Busta dalam pertandingan AS Terbuka di USTA Billie Jean King National Tennis Center, 7 September 2020. Mandatory Credit: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

    TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Australia pada Kamis 13 Januari 2022 akan mengumumkan nasib juara bertahan Australia Terbuka Novak Djokovic.

    Menteri Imigrasi Australia Alex Hawke diprediksi akan mengumumkan pada siang ini waktu setempat, apakah negara itu akan mendeportasi petenis berusia 34 tahun tersebut. Bila ini terjadi, Djokovic terancam dilarang mengunjungi Benua Kanguru selama tiga tahun berturut-turut.

    Petenis asal Serbia itu terancam dideportasi dari Benua Kanguru pada hari ini dan gagal mengikuti turnamen Australia Open setelah muncul bukti ketidakkonsistenan antara pernyataannya dan posting media sosial.

    Sejumlah bukti yang diterima para pejabat Australia menunjukkan bahwa Djokovic mengaku melanggar aturan isolasi Serbia setelah mengetahui dia dinyatakan positif COVID-19.

    Peraih 20 gelar Grand Slam itu juga diduga berbohong setelah dalam lembar pernyataan informasi kedatangan, Djokovic menyatakan bahwa ia tak berpergian dalam 14 hari terakhir sebelum datang ke Australia.

    Namun dikutip dari New York Post, sejumlah video dan foto menunjukkan bahwa ia sempat berada di Spanyol dan Serbia dalam kurun waktu dua pekan jelang datang ke Australia. Akibat masalah ini,  Novak Djokovic yang selama ini tinggal di Monako bakal menghadapi masalah baru.

    Djokovic kali ini bahkan akan menghadapi masalah lebih serius dibandingkan soal perizinan main di Australia Open. Jika terbukti bersalah atas pemalsuan informasi kedatangan, dia akan menghadapi ancaman penjara maksimal 12 bulan.

    Djokovic pada Rabu lalu mengaku melakukan wawancara dan pemotretan dengan sebuah surat kabar Prancis saat terinfeksi Covid bulan lalu. Ia kemudian dan menyalahkan agennya atas kesalahan administrasi pada formulir entri perjalanannya.

    Sebelumnya, Djokovic sempat mendapatkan pengecualian dari sisi medis terkait vaksinasi untuk masuk ke Australia. Namun saat tiba di bandara, Djokovic ditahan lantaran dianggap tidak mampu menunjukkan bukti dan memenuhi syarat yang diperlukan. Visa masuk Djokovic pun kemudian dicabut.

    Petenis itu kemudian mengajukan banding dan berhasil memenangkan banding di pengadilan. Pencabutan visa masuk Djokovic dibatalkan sehingga ia bisa berlatih dan bersiap untuk tampil di Australia Open sampai akhirnya kasus ini mencuat.

    Selepas Djokovic menang banding, pihak Pemerintah Australia sendiri menyatakan masih mempertimbangkan kehadiran Djokovic di Australia, dengan meningkatnya kemarahan publik atas keberadaan petenis yang menolak vaksinasi COVID-19 itu.

    Kasus COVID-19 di Australia telah menembus satu juta kasus, meningkat dua kali lipat dalam sepekan terakhir akibat terjangan gelombang varian Omicron.

    Baca juga: Novak Djokovic Bebas, tetapi Ancaman Deportasi Australia Tetap Ada

    SUMBER: DAILY MAIL

    Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    PTM 100 persen DKI Tetap Berjalan Meski Didesak Banyak Pihak

    Pemprov Ibu Kota tetap menerapkan PTM 100 persen meski banyak pihak mendesak untuk menghentikan kebijakan itu. Sejumlah evaluasi diberikan pihak DKI.