Indonesia Desak PBB Keluarkan Resolusi Lebih Keras

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa  mengeluarkan resolusi yang lebih keras dari resolusi sebelumnya. Pekan lalu  PBB mengeluarkan resolusi nomor 1860 tentang Perang Gaza. Namun, resolusi ini dinilai gagal menekan Israel untuk menghentikan serangannya ke wilayah Palestina.

    Indonesia bahkan mendesak Majelis Umum menggelar sidang istimewa.  "Sikap Suriah pada prinsipnya sama dengan sikap Indonesia," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri  Republik Arab Suriah Mohammad Naji Otri, di Istana Merdeka, Senin (12/1).

    Presiden mengatakan, solusi yang paling riil sekarang adalah resolusi PBB dipatuhi Israel, dihentikannya serangan Israel dan memberikan bantuan kemanuasiaan yang nyata. "Sehingga stabilitas di Gaza bisa segera dipulihkan," katanya.

    Dalam pertemuan itu Presiden Yudhoyono menjelaskan kepada Suriah langkah yang diambil Indonesia baik bidang diplomasi maupun bantuan kemanusiaan. "Indonesia kecewa resolusi tidak dipatuhi dan tragedi kemanusiaan masih terjadi di Gaza Palestina saat ini," katanya.

    Presiden menyatakan, apabila resolusi tidak bisa dijalankan maka diperlukan resolusi yang lebih keras yang  secara hukum bisa mengikat. Agar serangan Israel dihentikan dan dilanjutkan dengan genjatan senjata.  Yudhoyono menambahkan jika resolusi 1860 ini tidak menghentikan kekerasan dan mengakhiri krisis di Gaza maka perlu diadakan sidang istimewa majelis umum. Presiden minta  kepada Suriah sebagai pimpinan Liga Arab  aktif mencari solusi konflik di kawasan Timur Tengah.

    Perang Gaza yang sudah berlangsung dua pekan ini belum ada tanda-tanda damai. Korban tewas mendekati angka 900 orang, 200 lebih di antaranya anak-anak. Sedangkan korban luka mencapai 3.500 orang yang membutuhkan pertolongan medis cepat. Medan pertemupan di Jalur Gaza kini makin memprihatinkan. Selain terancam dirudal oleh Israel warga kesulitan air bersih, listrik, pasokan makanan, serta tempat tinggal.       

    NININ DAMAYANTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.