Rusia Minta Tim Inspeksi Senjata PBB Bertugas Di Irak Lagi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Rusia telah mengeluarkan desakan agar tim Inspeksi Senjata PBB (UNMOVIC) diizinkan kembali melakukan tugasnya di Irak. Ini merupakan persyaratan untuk mencabut sanksi ekonomi yang diterapkan PBB terhadap Irak, kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Vladimir Y. Plotnikov, di Wisma Duta Besar Rusia, Jakarta, Rabu (7/5) siang. Seperti diketahui, embargo ekonomi dijatuhkan kepada Irak karena negara ini diduga memiliki senjata pemusnah masal pasca Perang Teluk 1991. Rusia, kata Plotnikov, sebenarnya tidak mendukung sanksi tersebut, namun untuk mencabutnya, harus berdasarkan rekomendasi UNMOVIC yang menyatakan Irak terbebas dari senjata pemusnah masal. Sementara itu, pihak Amerika Serikat (AS) tetap berkeras untuk menolak kehadiran tim inspeksi senjata PBB di Irak. Bahkan, Presiden Amerika Serikat George W. Bush telah mengirimkan tim pencari senjata pemusnah masal khusus dari negaranya. Selain itu, Amerika meminta PBB mencabut sanksi ekonomi atas Irak. Melihat kondisi itu, Rusia menuntut agar PBB memainkan peranan lebih aktif di Irak dan dapat menyelesaikan masalah- masalah pasca konflik sesuai ketentuan yang telah diatur Dewan Keamanan PBB. Menyinggung hubungan kedua negara, Rusia dan AS, Plotnikov mengatakan, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil seperti sikap atas kasus Irak, sejauh ini hubungan diplomatik kedua negara tetap berjalan lancar. Bahkan pada 27 Mei mendatang, Presiden Bush berencana mengunjungi Saint Petersburg dalam rangka ulang tahun ke-300 kota tersebut. Sedangkan mengenai kontrak kerja antara pemerintah Rusia dan Irak di masa rezim Hussein, Plotnikov mengatakan hal itu akan dibicarakan lebih lanjut antara pemerintah Rusia dan AS. (Adek Media Roza Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.