Pengadilan Malaysia Tolak Banding Istri Mantan PM Najib, Kasus Korupsi Rp 4 T

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Rosmah Mansor, istri mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, terkena dua dakwaan baru. Sumber: malaymail.com

    Rosmah Mansor, istri mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, terkena dua dakwaan baru. Sumber: malaymail.com

    TEMPO.CO, Jakarta Pengadilan Malaysia menolak upaya banding istri mantan Perdana Menteri Najib Razak, Rosmah Mansor dalam kasus korupsi proyek energi surya hibrida untuk sekolah di pedesaan Negara Bagian Sarawak senilai RM1,25 miliar (Rp4,2 triliun).

    Putusan tersebut disampaikan oleh majelis hakim Mahkamah Banding Hanipah Farikullah (ketua), M Gunalan dan Hashim Hamzah. Istri Najib Razak itu mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pada 24 September 2021 yang menolak permohonannya untuk membatalkan kasus tersebut.

    Hanipah mengatakan hakim setuju dengan argumen jaksa bahwa pengadilan pidana tidak memiliki yurisdiksi untuk memberikan keringanan deklaratif yang diajukan oleh Rosmah.

    Rosmah yang diwakili olehpengacara  Akberdin Abdul Kader dan Jagjit Singh mengajukan permohonan atas tuduhan bahwa surat penunjukan mantan hakim Pengadilan Negeri Sri Ram sebagai jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi itu tidak sah.

    Rosmah menghadapi satu tuduhan meminta RM187,5 juta  (Rp640 miliar) dan dua tuduhan menerima suap sebesar RM6,5 juta  (Rp22,1 miliar) dari direktur pelaksana Jepak Holdings Sdn Bhd Saidi Abang Samsudin melalui mantan ajudannya Rizal Mansor.

    Uang ini sebagai hadiah untuk membantu Jepak Holdings mendapatkan Proyek Sistem Fotovoltaik Surya Hibrida Terpadu serta pemeliharaan dan pengoperasian genset untuk 369 sekolah pedesaan di Sarawak melalui negosiasi langsung dari Kementerian Pendidikan.

    Sebelumnya Partai Pejuang Tanah Air meminta agar Imigrasi menyita paspor Rosmah Mansor setelah yang bersangkutan kembali dari Singapura.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    PTM 100 persen DKI Tetap Berjalan Meski Didesak Banyak Pihak

    Pemprov Ibu Kota tetap menerapkan PTM 100 persen meski banyak pihak mendesak untuk menghentikan kebijakan itu. Sejumlah evaluasi diberikan pihak DKI.