Gadis Afghanistan Usia 9 Tahun yang Dijual Ayahnya Akhirnya Diselamatkan

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Sejumlah anak-anak belajar di ruang kelas sebuah sekolah di Kabul, Afghanistan, 18 September 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

    Sejumlah anak-anak belajar di ruang kelas sebuah sekolah di Kabul, Afghanistan, 18 September 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Pawarna, gadis Afghanistan berusia 9 tahun, diselamatkan dari pernikahan paksa setelah ayahnya menjual dirinya agar keluarga bisa makan.

    Bulan lalu, CNN melaporkan bahwa Parwana dan beberapa gadis di bawah umur lainnya dijual oleh ayah mereka agar anggota keluarga mereka yang lain bisa makan.

    "Saya sangat senang. (Badan kemanusiaan) itu membebaskan saya dari suami saya dan suami saya sudah tua," kata Parwana di sela-sela perjalanan. Hanya membawa selimut untuk kehangatan, Parwana Malik yang berusia 9 tahun duduk di pangkuan ibunya di samping saudara-saudaranya, saat keluarga itu diselamatkan oleh kelompok bantuan yang menyelamatkan anak perempuan dari pernikahan anak.

    Sebelumnya, ayah Parwana, Abdul Malik, mengatakan bahwa dia menangis siang dan malam memohon padanya untuk tidak menjualnya, mengatakan bahwa dia ingin pergi ke sekolah dan belajar, dikutip dari CNN, 3 Desember 2021.

    Penjualan Pawarna dan gadis Afghanistan lainnya memancing kecaman internasional dan Parwana dikembalikan ke keluarganya karena reaksi dari masyarakat terhadap pembeli.

    Organisasi nirlaba Too Young to Wed (TYTW) yang berbasis di Amerika Serikat juga membantu memindahkan gadis-gadis itu, saudara-saudara mereka, dan ibu mereka ke rumah aman.

    "Ini adalah solusi sementara," kata Stephanie Sinclair, pendiri TYTW. "(Tapi) sebenarnya yang kami coba lakukan adalah mencegah gadis-gadis dijual untuk dinikahkan."

    Ekonomi Afghanistan telah hancur sejak pertengahan Agustus ketika Taliban mengambil alih kendali setelah pasukan Amerika dan sekutu pergi. Miliaran dolar aset bank sentral telah dibekukan, bank kehabisan uang tunai dan upah tidak dibayar selama berbulan-bulan.

    Sekarang, badan-badan bantuan dan kelompok-kelompok hak asasi termasuk Human Rights Watch memperingatkan bahwa orang-orang termiskin di negara itu menghadapi kelaparan saat musim dingin yang brutal mulai berlangsung.

    Lebih dari setengah dari sekitar 39 juta penduduk Afghanistan akan menghadapi tingkat darurat kelaparan akut pada bulan Maret, menurut laporan baru-baru ini oleh IPC, badan yang menilai kerawanan pangan. Laporan tersebut memperkirakan bahwa lebih dari 3 juta anak di bawah usia lima tahun sudah menderita kekurangan gizi akut.

    Dewan Bank Dunia telah mendukung transfer US$280 juta (Rp4 triliun) dari dana perwalian yang dibekukan ke dua lembaga bantuan untuk membantu Afghanistan mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang berkembang setelah penarikan AS, menurut dua sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan pada Rabu kepada Reuters.

    31 donatur untuk Dana Perwalian Rekonstruksi Afghanistan (ARTF) yang dikelola Bank Dunia harus menyetujui transfer sebelum dana dapat mengalir ke Program Pangan Dunia (WFP) dan UNICEF, kata sumber tersebut. Para donatur diperkirakan akan bertemu pada Jumat, kata sumber tersebut.

    Dewan Bank Dunia bertemu secara informal pada Selasa untuk membahas transfer hingga US$500 juta (Rp7,2 triliun) dari US$1,5 miliar (Rp21,5 triliun) dalam ARTF ke badan-badan bantuan kemanusiaan, kata orang-orang yang mengetahui rencana tersebut mengatakan sebelumnya kepada Reuters.

    Pakar Afghanistan mengatakan bantuan itu akan membantu, tetapi pertanyaan besar tetap ada, termasuk bagaimana menyalurkan dana ke Afghanistan tanpa melibatkan lembaga keuangan apa pun yang terlibat dalam sanksi AS.

    Baca juga: Orangtua di Afghanistan Jual Anak Agar Bisa Makan

    CNN | REUTERS


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    PTM 100 persen DKI Tetap Berjalan Meski Didesak Banyak Pihak

    Pemprov Ibu Kota tetap menerapkan PTM 100 persen meski banyak pihak mendesak untuk menghentikan kebijakan itu. Sejumlah evaluasi diberikan pihak DKI.