PBB Tunda Pemberian Kredensial ke Afghanistan dan Myanmar

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah komite di PBB pada Rabu, 1 Desember 2021, menunda keputusan soal siapa yang boleh mewakili Afghanistan dan Myanmar di PBB. Itu artinya, Afghanistan yang saat ini dipimpin oleh Taliban dan Myanmar yang sedang dipimpin militer, tidak akan diizinkan masuk PBB untuk saat ini.   

    Afghanistan dan Myanmar di bawah kepemimpinan yang baru telah berusaha agar bisa mendapatkan kursi di PBB. Mereka melawan posisi duta besar, yang ditunjuk dari pemerintahan sebelumnya.   

    Pengunjuk rasa anti kudeta membakar bendera Cina di Yangon, Myanmar 5 April 2021. [REUTERS / Stringer]

    Komite di PBB yang terdiri dari sembilan negara, diantaranya Rusia, Cina dan Amerika Serikat, melakukan pertemuan di kantor pusat PBB untuk menggodok kredensial ke-193 negara anggota PBB untuk sesi di Sidang Umum PBB.  

    Sebelumnya sejumlah diplomat mengatakan kepada Reuters komite PBB tersebut tampaknya menunda pemberian keputusan soal wakil Afghanistan dan Myanmar di PBB berdasarkan pada pemahaman duta besar kedua negara, yang ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya, masih ada di kursi tersebut.

    Duta Besar Swedia untuk PBB Anna Karin Enestrom mengkonfirmasi penundaan keputusan ini. Namun dia menolak berkomentar apakah duta besar yang ada saat ini dari Myanmar dan Afghanistan masih akan mewakili negara mereka di PBB.   

    Sumber: Reuters

    Baca juga: Bank Dunia Berupaya Salurkan Bantuan ke Afghanistan Tanpa Melalui Taliban   

    Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.  


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    PTM 100 persen DKI Tetap Berjalan Meski Didesak Banyak Pihak

    Pemprov Ibu Kota tetap menerapkan PTM 100 persen meski banyak pihak mendesak untuk menghentikan kebijakan itu. Sejumlah evaluasi diberikan pihak DKI.