Cina Minta RI Hentikan Pengeboran Migas di Laut Natuna dan Protes Garuda Shield

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    KRI Diponegoro-365 dan KRI Malahayati-362 mengikuti Latma Eagle Indopura 2021 di perairan Batam, Selat Singapura dan Laut Natuna, Kamis, 16 September 2021.  Instagram/Koarmada2

    KRI Diponegoro-365 dan KRI Malahayati-362 mengikuti Latma Eagle Indopura 2021 di perairan Batam, Selat Singapura dan Laut Natuna, Kamis, 16 September 2021. Instagram/Koarmada2

    TEMPO.CO, JakartaCina mengatakan kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di Laut Natuna Utara yang Cina klaim bagian wilayah Sembilan Garis Putus-putus atau Nine Dash Line di Laut Cina Selatan awal tahun ini, kata empat orang yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.

    Permintaan Cina belum pernah terjadi sebelumnya dan pemerintah Indonesia tampaknya sengaja tidak mempublikasikannya ke media karena melihat Cina sebagai mitra dagang terbesar RI.

    Salah satu surat dari diplomat Cina kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan jelas mengatakan kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai sementara karena itu terjadi di wilayah Cina, menurut Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR RI yang melingkupi urusan pertahanan dan luar negeri, yang diberi pengarahan tentang surat itu.

    "Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami," kata Farhan kepada Reuters, dikutip 2 Desember 2021.

    Seorang juru bicara kementerian luar negeri Indonesia mengatakan, "setiap komunikasi diplomatik antar negara bersifat pribadi dan isinya tidak dapat dibagikan."

    Dia menolak berkomentar lebih lanjut.

    Kedutaan besar Cina untuk Indonesia juga tidak menanggapi permintaan komentar Reuters.

    Tiga orang lainnya, yang mengaku telah diberi pengarahan tentang masalah tersebut, membenarkan adanya surat tersebut. Dua dari orang-orang itu mengatakan Cina berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran.

    Presiden Cina Xi Jinping telah mencoba untuk mengecilkan ketegangan antara Cina dan negara-negara Asia Tenggara, mengatakan pada pertemuan puncak para pemimpin Cina-ASEAN bulan lalu, bahwa China "sama sekali tidak akan mencari hegemoni" di kawasan Asia Tenggara.

    Farhan mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah Indonesia mengecilkan ketegangan dari kebuntuan di depan umum. Para pemimpinnya ingin "sediam mungkin karena, jika bocor ke media mana pun, itu akan menciptakan insiden diplomatik," katanya.

    Indonesia mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan menamakan wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara pada 2017.

    Cina keberatan dengan perubahan nama tersebut dan bersikeras bahwa jalur air tersebut berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut Cina Selatan yang ditandai dengan "sembilan garis putus-putus" berbentuk U, sebuah batas yang tidak memiliki dasar hukum menurut Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016.

    "(Surat itu) sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat Cina untuk mendorong agenda sembilan garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut," kata Farhan kepada Reuters.

    Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi terbesar kedua, menjadikannya bagian penting dari ambisi Indonesia untuk menjadi ekonomi papan atas. Para pemimpin Indonesia tetap diam tentang masalah ini untuk menghindari konflik atau pertengkaran diplomatik dengan Cina, kata Farhan dan dua orang lainnya yang berbicara kepada Reuters.

    Farhan mengatakan bahwa Cina, dalam surat terpisah, juga memprotes latihan militer Garuda Shield yang sebagian besar berbasis darat pada Agustus, yang berlangsung selama kebuntuan itu.

    Latihan tersebut, yang melibatkan 4.500 tentara dari Amerika Serikat dan Indonesia, telah menjadi acara rutin sejak 2009. Ini adalah protes pertama Cina terhadap mereka, menurut Farhan.

    "Dalam surat resmi mereka, pemerintah Cina mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di daerah itu," katanya.

    Baca juga: Prabowo dan Menhan Cina Bertemu Secara Virtual, Ini yang Dibahas

    REUTERS


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    PTM 100 persen DKI Tetap Berjalan Meski Didesak Banyak Pihak

    Pemprov Ibu Kota tetap menerapkan PTM 100 persen meski banyak pihak mendesak untuk menghentikan kebijakan itu. Sejumlah evaluasi diberikan pihak DKI.