Filipina Ogah Turuti Permintaan Cina Pindahkan Kapal Bobrok di Wilayah Sengketa

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Kapal perang Filipina BRP Sierra Madre bersandar di dekat atol Thomas  II yang disengketakan, bagian dari Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan 30 Maret 2014. REUTERS/Erik De Castro/File Photo

    Kapal perang Filipina BRP Sierra Madre bersandar di dekat atol Thomas II yang disengketakan, bagian dari Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan 30 Maret 2014. REUTERS/Erik De Castro/File Photo

    TEMPO.CO, Jakarta - Filipina menolak permintaan Cina untuk memindahkan kapal angkatan laut rusak yang disandarkan di sebuah atol di Laut Cina Selatan.

    Sebelumnya, Cina memblokir jalur bagi Filipina memasok makanan dan keperluan pasukan yang berjaga di kapal itu.

    Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana menolak pernyataan Cina pada hari Rabu bahwa Filipina telah berkomitmen untuk memindahkan BRP Sierra Madre, yang sengaja didaratkan di beting Thomas II pada 1999 untuk memperkuat klaim kedaulatan Manila atas Kepulauan Spratly.

    Kapal pendarat tank sepanjang 100 meter ini dibangun untuk Angkatan Laut AS selama Perang Dunia II.

    "Kapal itu sudah ada sejak 1999. Kalau ada komitmen pasti sudah lama disingkirkan," kata Lorenzana kepada wartawan, Kamis, 25 November 2021.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian pada  Rabu mengatakan Beijing "menuntut pihak Filipina menghormati komitmennya dan memindahkan kapalnya yang dikandangkan secara ilegal".

    Beting Thomas II, 105 mil laut (195 km) dari Palawan, adalah pos sementara dari pasukan kecil militer di atas kapal berkarat, yang terjebak di karang.

    Lorenzana menuduh Cina "melanggar" ketika penjaga pantainya mengganggu misi pasokan untuk pasukan Filipina itu.

    Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan sebagai miliknya, menggunakan "sembilan garis putus-putus" pada peta yang menurut putusan arbitrase internasional pada tahun 2016 tidak memiliki dasar hukum.

    Beting Thomas II berada dalam zona ekonomi eksklusif 200 mil laut Filipina, sebagaimana diuraikan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang juga ditandatangani oleh China.

    "Kami memiliki dua dokumen yang membuktikan bahwa kami memiliki hak berdaulat di ZEE kami sementara mereka tidak, dan klaim mereka tidak memiliki dasar," kata Lorenzana.

    "Cina harus mematuhi kewajiban internasionalnya yang menjadi bagiannya."

    Presiden Rodrigo Duterte pada Senin mengatakan pada pertemuan puncak yang diselenggarakan oleh Presiden Cina Xi Jinping bahwa dia "benci" tindakan Cina baru-baru ini di beting itu.

    REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Prosedur dan Syarat Perjalanan selama PPKM Level 3 Nataru

    Pemerintah mengeluarkan syarat dan prosedur perjalanan selama PPKM saat Natal dan Tahun Baru. Perjalanan ke masuk dari luar negeri juga diperketat.