Joe Biden Undang Taiwan ke KTT Demokrasi, Cina Marah

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Ekspresi Presiden Joe Biden saat mendengarkan Pemimpin Cina Xi Jinping berbicara saat pertemuan virtual di Gedung Putih, Washington, 16 November 2021. Pertemuan ini juga membahas menangani bidang-bidang yang menjadi perhatian Washington, termasuk hak asasi manusia dan isu-isu lain di kawasan Indo-Pasifik. REUTERS/Jonathan Ernst

    Ekspresi Presiden Joe Biden saat mendengarkan Pemimpin Cina Xi Jinping berbicara saat pertemuan virtual di Gedung Putih, Washington, 16 November 2021. Pertemuan ini juga membahas menangani bidang-bidang yang menjadi perhatian Washington, termasuk hak asasi manusia dan isu-isu lain di kawasan Indo-Pasifik. REUTERS/Jonathan Ernst

    TEMPO.CO, Jakarta - Undangan Amerika Serikat kepada Taiwan ke KTT untuk Demokrasi bulan depan, membuat marah Cina, yang memandang pulau yang diperintah secara demokratis itu sebagai wilayahnya.

    Ini merupakan ujian pertama bagi Presiden Joe Biden, yang mengumumkan tekadnya mengembalikan Amerika Serikat ke kepemimpinan global untuk menghadapi kekuatan otoriter yang dipimpin oleh Cina dan Rusia. .

    Ada 110 peserta dalam daftar undangan Departemen Luar Negeri AS untuk acara virtual pada 9 dan 10 Desember 2021, yang bertujuan untuk membantu menghentikan kemunduran demokrasi dan erosi hak dan kebebasan di seluruh dunia. Daftar peserta tersebut tidak termasuk Cina atau Rusia.

    Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan pemerintahnya akan diwakili oleh Menteri Digital Audrey Tang dan Hsiao Bi-khim, duta besar Taiwan di Washington.

    "Undangan pada kami untuk berpartisipasi dalam 'KTT untuk Demokrasi' merupakan penegasan dari upaya Taiwan mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia selama ini," kata kementerian, seperti dikutip Reuters, Kamis, 25 November 2021.

    Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan "sangat menentang" undangan tersebut.

    "Tindakan AS menunjukkan demokrasi hanyalah kedok dan alat untuk memajukan tujuan geopolitiknya, menindas negara lain, memecah belah dunia dan melayani kepentingannya sendiri," kata juru bicara kementerian Zhao Lijian kepada wartawan di Beijing.

    Undangan untuk Taiwan datang ketika Cina telah meningkatkan tekanan pada sejumlah negara untuk menurunkan atau memutuskan hubungan dengan pulau itu, yang dianggap oleh Beijing tidak memiliki hak mengaku sebagai negara merdeka. 

    Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri mengatakan Beijing tidak berhak berbicara untuk itu.

    Perbedaan tajam atas Taiwan bertahan selama pertemuan virtual awal bulan ini antara Biden dan Presiden Cina Xi Jinping.

    Sementara Biden menegaskan kembali dukungan lama AS untuk kebijakan "Satu Cina" di mana ia secara resmi mengakui Beijing daripada Taipei, dia juga mengatakan "sangat menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo atau merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," kata Gedung Putih.

    Xi mengatakan bahwa orang-orang di Taiwan yang mencari kemerdekaan, dan pendukung mereka di Amerika Serikat, "bermain dengan api", menurut kantor berita negara Xinhua.

    Kelompok hak asasi mempertanyakan apakah KTT Biden untuk Demokrasi dapat mendorong para pemimpin dunia yang diundang, beberapa dituduh menyembunyikan kecenderungan otoriter, untuk mengambil tindakan berarti.

    Daftar Departemen Luar Negeri AS menunjukkan acara tersebut akan dihadiri negara dengan demokrasi matang seperti Prancis dan Swedia, tetapi juga negara-negara seperti Filipina, India dan Polandia, di mana para aktivis mengatakan demokrasi berada di bawah ancaman.

    Di Asia, beberapa sekutu AS seperti Jepang dan Korea Selatan diundang, sementara yang lain seperti Thailand dan Vietnam tidak. Absen penting lainnya adalah sekutu AS Mesir dan anggota NATO Turki. Perwakilan dari Timur Tengah akan tipis, dengan hanya Israel dan Irak yang diundang.

    Indonesia termasuk yang diundang dalam KTT Demokrasi ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Prosedur dan Syarat Perjalanan selama PPKM Level 3 Nataru

    Pemerintah mengeluarkan syarat dan prosedur perjalanan selama PPKM saat Natal dan Tahun Baru. Perjalanan ke masuk dari luar negeri juga diperketat.