TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan warga turun ke jalan-jalan di ibu kota Bangkok pada Ahad untuk menuntut reformasi Kerajaan Thailand, menentang putusan pengadilan bahwa tuntutan semacam itu adalah upaya terselubung untuk menggulingkan monarki.
Protes yang dipimpin pemuda yang dimulai tahun lalu dengan tuntutan pencopotan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, 66 tahun, mantan pemimpin kudeta, telah menjadi tantangan terbesar dalam beberapa puluh tahun bagi Kerajaan Thailand, yang secara konstitusional dijadikan institusi kebal hukum.
Para pengunjuk rasa berbaris melawan barisan polisi anti huru hara di belakang perisai, melambaikan slogan bertuliskan "Tidak ada monarki absolut" dan "Reformasi bukan penghapusan".
"Kekuasaan raja yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir menarik Thailand menjauh dari demokrasi dan kembali ke monarki absolut," kata seorang pengunjuk rasa setelah demonstrasi mencapai kedutaan Jerman di Bangkok, Reuters melaporkan, 14 November 2021.
"Ini adalah perjuangan untuk menegaskan bahwa negara ini harus diperintah oleh sistem di mana setiap orang setara," katanya.
Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan Ratu Suthida melambaikan tangan saat menyapa warga dalam peresmian stasiun kereta bawah tanah di Bangkok, Thailand, 14 November 2020. Royal Household Bureau/Handout via REUTERS
Para pengunjuk rasa juga berdemo ke kedutaan Jerman pada Oktober tahun lalu untuk mendesak Jerman menyelidiki apakah Raja Maha Vajiralongkorn, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di negara itu, melakukan urusan negara dari sana.
"Kata 'reformasi' tidak setara dengan penghapusan," kata pengunjuk rasa Peeyawith Ploysuwan, 25 tahun. "Kalian (pihak berwenang) hanya ingin melakukan hal-hal yang kalian inginkan dan melihat orang-orang dengan pandangan yang berlawanan sebagai orang jahat...Jika masyarakat terus seperti ini, bagaimana kita bisa bergerak maju?"
Protes telah melanggar tabu lama di Thailand, yang memiliki undang-undang lese majeste terberat di dunia dengan menetapkan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi siapa pun yang dihukum karena mencemarkan nama baik monarki.
Sejak protes dimulai tahun lalu, setidaknya 157 orang telah didakwa berdasarkan hukum, menurut catatan yang dikumpulkan oleh kelompok advokasi Hak Asasi Manusia Thailand.
Protes hari Minggu muncul sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi pekan lalu bahwa seruan untuk reformasi Kerajaan Thailand oleh tiga pemimpin protes pada Agustus tahun lalu tidak konstitusional dan dirancang untuk menggulingkan institusi tersebut.
Baca juga: 4 Fakta Raja Thailand, Sering Tinggal di Jerman hingga Punya Banyak Selir
REUTERS
