![Perdana Menteri Inggris Boris Johnson duduk setelah parlemen Inggris memberikan suara apakah akan mengadakan pemilu dini, di Parlemen di London, Inggris, 10 September 2019.[Parliament TV via REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2019/09/10/id_871226/871226_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menolak tuduhan korupsi yang diarahkan padanya setelah sebuah surat kabar investigasi mengungkap ada sejumlah pendonor ditawari kursi di majelis tinggi Inggris.
Dalam sepekan terakhir, pemerintah Inggris diguncang oleh isu korupsi, dimana Johnson dipaksa untuk mengabaikan sejumlah rencana untuk melindungi anggota parlemennya, yang ditemukan melanggar aturan lobi.
Surat kabar Sunday Times mewartakan semua, kecuali satu, bendahara partai konservatif selama lebih dari dua dekade telah mendonasikan lebih dari GBP 3 juta ke Partai Konservatif, lalu ditawari sebuah kursi di parlemen. Peran bendahara di Partai Konservatif telah menjadi pekerjaan paling strategis di Inggris, di depan institusi, organisasi nirlaba dan bahkan mantan perdana menteri.
“Partai Konservatif Boris Johnson korup, cerdik, busuk dan suka mengambil,” kata Wakil Ketua Partai Buruh Angela Rayner.
Sedangkan Menteri Lingkungan Inggris George Eustice menolak tuduhan korupsi dengan mengatakan sejumlah filantropis telah memberikan uang sedekah karena sudah sukses dalam bisnis mereka. Dengan begitu, mereka patut dipertimbangkan untuk masuk ke majelis tinggi Inggris.
Baca juga: Mantan Perdana Menteri John Major Mengkritik Inggris
Sumber: Reuters
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
