TEMPO.CO, Jakarta - Israel pada Ahad menerbitkan tender untuk sekitar 1.300 rumah permukiman ilegal baru di Tepi Barat dan pihak berwenang juga diperkirakan akan membahas proposal untuk 3.000 rumah lainnya yang telah menarik perhatian dari Amerika Serikat.
Otoritas Tanah Israel merilis tender untuk rumah baru yang akan dibangun di sejumlah permukiman yang berada di tanah Palestina di Tepi Barat, dikutip dari Reuters, 25 Oktober 2021.
Sebuah komite perencanaan pemerintah juga diharapkan dalam minggu mendatang untuk membahas proposal untuk sekitar 3.000 unit permukiman baru. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada hari Jumat, langkah-langkah seperti itu dapat meningkatkan ketegangan dan merusak upaya untuk mencapai kesepakatan damai.
Kementerian Luar Negeri Palestina yang berbasis di Tepi Barat mengatakan rencana pemukiman baru mengancam peluang untuk berdamai berdasarkan solusi dua negara dan pada upaya regional, AS, dan internasional untuk membangun kepercayaan antara Israel dan Palestina.
Pembicaraan damai yang didukung AS antara Israel dan Palestina gagal pada tahun 2014. Sebagian besar negara menganggap permukiman Tepi Barat Israel sebagai ilegal.
Sementara itu dalam isu terpisah, wakil menteri luar negeri Israel pada Ahad mengatakan, pemerintahan Jeo Biden dapat membatalkan rencananya untuk membuka kembali misi diplomatik AS untuk Palestina di Yerusalem setelah Israel menyuarakan penentangan terhadap langkah tersebut.
"Saya yakin saya punya alasan bagus untuk berpikir ini tidak akan terjadi," kata Wakil Menteri Luar Negeri Idan Roll kepada Ynet TV Israel, dikutip dari Reuters.
"Amerika memahami kompleksitas politik," kata Roll. "Kami memiliki hubungan yang sangat baik...Kami tidak percaya mengejutkan mereka. Saya tidak berpikir mereka akan mencoba mengejutkan kami."
Juru bicara Kedutaan Besar AS tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.
Konsulat Yerusalem dimasukkan ke dalam Kedutaan Besar AS yang dipindahkan ke kota yang diperebutkan dari Tel Aviv pada 2018 oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, pembalikan kebijakan AS yang dipuji oleh Israel dan dikutuk oleh Palestina.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bulan ini menegaskan kembali rencana Washington untuk membuka kembali konsulat sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki hubungan Palestina. Dia tidak memberikan tenggat waktu
Pembukaan kembali konsulat Yerusalem dapat melemahkan Perdana Menteri nasionalis Israel Naftali Bennett dan melemahkan pemerintahan lintas spektrum partai yang rapuh, menurut para pejabat Israel.
Baca juga: Israel Menunjuk Enam Kelompok Sipil Palestina Sebagai Organisasi Teroris
REUTERS
