Ribuan Tentara Berkumpul di Myanmar Utara, PBB Khawatir Kekejaman Massal

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Pengunjuk rasa menggunakan senjata rakitan selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar 3 April 2021. REUTERS/Stringer

    Pengunjuk rasa menggunakan senjata rakitan selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar 3 April 2021. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan khawatir akan bencana hak asasi manusia yang lebih besar terjadi di Myanmar. PBB menerima laporan ribuan tentara berkumpul di utara Myanmar.

    Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar Tom Andrews mengatakan telah menerima informasi bahwa puluhan ribu tentara dan senjata berat sedang dipindahkan ke daerah bergolak di Myanmar utara dan barat laut.

    Temuan itu menunjukkan bahwa pemerintah militer kemungkinan terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang. “Kita semua terutama orang-orang di Myanmar harus siap untuk kejahatan kekejaman massal yang lebih banyak lagi. Saya sangat berharap bahwa saya salah,” kata Andrews dalam laporannya Jumat lalu.

    Lebih dari 1.100 warga sipil tewas dalam tindakan keras berdarah di Myanmar akibat perbedaan pendapat. Lebih dari dari 8.000 orang telah ditangkap sejak kudeta militer pada Februari lalu.

    “Taktik ini digunakan oleh militer sebelum serangan genosida terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine pada 2016 dan 2017,” ujar Andrews.

    Pada 2017, sekitar 740.000 orang Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine Myanmar setelah pasukan keamanan melancarkan tindakan keras. PBB mengatakan tindakan tersebut kemungkinan sama dengan genosida.

    Andrews mendesak negara-negara menolak mengucurkan uang terhadap militer Myanmar, senjata dan legitimasi yang diinginkan. Pembebasan tahanan yang dilakukan awal pekan ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap Myanmar berhasil.

    Pada Senin, kepala militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengumumkan pembebasan lebih dari 5.000 orang yang dipenjara karena memprotes kudeta. Langkah itu dilakukan hanya beberapa hari setelah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tak mengundang militer Myanmar dalam pertemuan.

    Christine Schraner Burgener, utusan khusus PBB untuk Myanmar, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia khawatir perang saudara akan pecah di sana. “Orang-orang sekarang dilengkapi dengan iPhone dan sumber informasi utama di Myanmar adalah Facebook dan Twitter,” katanya.

    “Mereka bertekad tidak menyerah. Jika mereka tidak menyerah dan sangat marah, maka kekerasan akan menciptakan lebih banyak kekerasan," ujar Burgener. Dia mengatakan bisa terjadi konflik bersenjata internal yang besar di Myanmar.

    Andrews mengatakan pasukan Myanmar telah menelantarkan seperempat juta orang. Banyak dari mereka yang ditahan disiksa, termasuk puluhan orang yang meninggal. Dia mengatakan telah menerima laporan bahwa anak-anak juga ikut disiksa.

    Baca: 110 Warga Ditahan Lagi setelah Dibebaskan Junta Militer Myanmar

    AL JAZEERA

    Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

     
     



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sembilan Hakim MK Terbelah dalam Putusan Uji Materil UU Cipta Kerja

    Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Ada dissenting opinion.