TEMPO.CO, Jakarta - Menteri bidang Kerja Sama Internasional Swedia, Per Olsson Fridh, pada Sabtu, 23 Oktober 2021, memperingatkan Afghanistan sedang menuju keruntuhan ekonomi, yang berisiko membawa negara itu pada krisis politik baru. Afghanistan saat ini telah terperosok dalam krisis setelah Taliban pada Agustus lalu mengambil alih pemerintahan Afghanistan yang didukung oleh negara-negara Barat.
“Kekhawatiran saya adalah negara ini (Afghanistan) berada di ambang kehancuran dan kehancuran itu datang lebih cepat dari yang kita fikirkan,” kata Fridh.
Ribuan warga Afghanistan memprotes Taliban di kota selatan Kandahar pada hari Selasa, 14 September 2021. Keluarga yang tinggal selama hampir 30 tahun, telah diberi waktu tiga hari untuk mengosongkan rumahnya. ASVAKA News Agency/REUTERS
Menurutnya, ekonomi Afghanistan yang terjun bebas bisa menciptakan sebuah lingkungan berkembangnya kelompok-kelompok teror. Ke-27 negara anggota Uni Eropa, termasuk Swedia, telah meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan sejak Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan.
Hanya saja, bantuan untuk pembangunan telah dihentikan. Kebijakan ini juga banyak diambil oleh negara – negara lain dan Bank Dunia.
Sebelumnya pada Jumat kemarin, 22 Oktober 2021, Palang Merah mendesak masyarakat internasional agar mau membuka diri dengan Taliban. Sebab lembaga-lembaga nirlaba hanya bisa memberikan solusi sementara.
Swedia sebelumnya telah berupaya meningkatkan pengamanan pada layanan dasar melalui LSM-LSM di Afghanistan. Namun negara-negara lain mungkin perlu diyakinkan bahwa ini bisa saja dilakukan tanpa perlu melegitimasi pemerintahan Taliban.
Fridh memastikan, Swedia tidak akan menyerahkan uang bantuan pembangunan melalui Taliban. Kelompok garis keras Taliban dihujani kritik karena gagal menegakkan hak-hak tertentu sejak merebut kekuasaan. Diantara hak-hak yang gagal ditegakkan adalah tidak mengizinkan perempuan mengakses pendidikan.
Sebagian besar negara di dunia telah menutup kantor Kedutaan Besar mereka di Ibu Kota Kabul. Beberapa negara ada yang merelokasinya ke Qatar, sebuah negara teluk yang menjadi mediator antara Taliban dengan negara-negara Barat. Fridh mengatakan negara-negara Eropa belum siap membuka kembali kantor Kedutaan Besar mereka di Kabul.
Baca juga: Wanita Afghanistan: PBB Harus Paksa Taliban Penuhi Hak Perempuan
Sumber: Reuters
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
