Desak Pembebasan Filantropis Osman Kavala, 10 Dubes Dipanggil Kemlu Turki

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Pengusaha Turki Osman Kavala.[Hurriyet Daily News]

    Pengusaha Turki Osman Kavala.[Hurriyet Daily News]

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Turki memanggil duta besar dari 10 negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman dan Prancis, karena dianggap mencampuri urusan dalam negeri Turki setelah mendesak pembebasan filantropis Osman Kavala.

    Menurut kantor berita Turki Anadolu seperti dikutip Reuters, Selasa, 19 Oktober 2021, dubes lain yang kena teguran adalah Kanada, Denmark, Belanda, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Selandia Baru.

    Pernyataan yang menyulut kemarahan Pemerintah Turki dan dibagikan oleh beberapa kedutaan pada Senin, menyerukan penyelesaian adil dan cepat untuk kasus Kavala, yang telah dipenjara empat tahun, dengan mengatakan kasus itu "membayangi penghormatan terhadap demokrasi."

    Kavala, seorang pengusaha, ditahan selama empat tahun dan baru menjalani proses hukum, meskipun Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menyerukan pembebasannya.

    Dia dibebaskan tahun lalu dari dakwaan terkait protes nasional pada 2013, tetapi putusan itu dibatalkan tahun ini dan digabungkan dengan dakwaan dalam kasus lain terkait upaya kudeta pada 2016.  

    Kelompok-kelompok hak asasi manusia menggambarkan persidangan terhadap Kavala sebagai simbol dari tindakan keras terhadap perbedaan pendapat di bawah Presiden Tayyip Erdogan.

    "Penundaan yang berkelanjutan dalam persidangannya, termasuk dengan menggabungkan kasus yang berbeda dan membuat kasus baru setelah pembebasan sebelumnya, membayangi penghormatan terhadap demokrasi, supremasi hukum dan transparansi dalam sistem peradilan Turki," kata kedutaan dalam pernyataan itu.

    "Memperhatikan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa tentang masalah ini, kami menyerukan Turki untuk mengamankan pembebasannya yang mendesak," kata pernyataan itu.

    Sebagai tanggapan, Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu mengatakan Turki adalah negara hukum yang demokratis. "Duta besar membuat rekomendasi dan saran kepada pengadilan dalam kasus yang sedang berlangsung tidak dapat diterima," katanya di Twitter.

    "Rekomendasi dan saran Anda membayangi pemahaman Anda tentang hukum dan demokrasi," kata Soylu.

    Menteri Kehakiman Abdulhamit Gul mengatakan diplomat harus menghormati hukum dan duta besar tidak dapat memberikan saran ke pengadilan.

    Dewan Eropa mengatakan akan memulai proses pelanggaran terhadap Turki jika Kavala tidak dibebaskan.Sidang berikutnya dalam kasus terhadap Kavala, yang telah membantah semua tuduhan, akan diadakan pada 26 November 2021.

    Baca juga Pengusaha Turki Ditangkap Hanya Beberapa Jam Setelah Vonis Bebas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Prosedur dan Syarat Perjalanan selama PPKM Level 3 Nataru

    Pemerintah mengeluarkan syarat dan prosedur perjalanan selama PPKM saat Natal dan Tahun Baru. Perjalanan ke masuk dari luar negeri juga diperketat.